Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menargetkan, penerima program makan bergizi gratis (MBG) bisa mencapai 20 juta orang sebelum peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025. Ia menyebut, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 6,7 juta orang.

"Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, akhir Agustus rencananya, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat," kata Presiden Prabowo dikutip Kamis (24/7). 

Walaupun demikian, Presiden mengingatkan jajarannya untuk tetap menjaga standar. Termasuk pengurus-pengurus dapur tetap harus mendapatkan pelatihan yang memadai, juga staf bagian administrasi dan keuangan dapur harus mengerti mengelola uang. "Dan itu butuh waktu," sambung Prabowo.

Terlepas dari itu, Presiden menyebut jajarannya yang mengurusi MBG optimistis target 20 juta penerima MBG dapat tercapai lebih cepat. Bahkan kemungkinan sebelum 17 Agustus 2025 yang bertepatan dengan peringatan HUT Ke-80 RI.

"Mereka lapor ke saya, Pak ini bisa dipercepat, kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta, Insya Allahsebelum 17 Agustus, dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat," ucap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyampaikan makan bergizi gratis yang saat ini diterapkan di Indonesia menjadi perhatian banyak negara.

"Waktu saya ke luar negeri, banyak pemimpin bertanya, dan bahkan banyak yang mau ngirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini,” serunya. 

Menurut pembicaraannya dengan mantan Presiden Brazil, ucap Prabowo, mereka mencapai 40 juta anak penerima manfaat membutuhkan waktu 11 tahun. “Jadi, Indonesia ini sekarang banyak bonek-nya. Negara lain butuh 11 tahun, kita nekat, kita tahun ini, kita akan buktikan Indonesia, kita menghasilkan penerima manfaat 82,9 juta dalam satu tahun, tetapi tentunya ini harus kita buktikan," bebernya.

Untuk diketahui, Mantan presiden Brazil yang disebut oleh Prabowo ialah Dilma Vana Rousseff. Program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah di Brazil dikenal sebagai PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah di Brazil itu diterapkan sejak 1955 dan pada tahun ini program itu telah berjalan selama 70 tahun.

Di Brazil, program makan siang gratis dibiayai oleh Badan Pembiayaan Nasional untuk Pengembangan Pendidikan (FNDE), lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Program tersebut saat ini menyalurkan makan siang bergizi gratis kepada 40 juta anak-anak sekolah di 155.000 sekolah negeri di seluruh daerah Brazil. Anggaran untuk PNAE pada 2024 mencapai 5,5 miliar BRL atau sekitar Rp16,3 triliun.

Standar Gizi

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menuturkan, program MBG tidak hanya membuat anak-anak kenyang, tetapi juga memastikan terpenuhinya standar gizi dan nutrisi harian bagi anak.

Merujuk data Kementerian Kesehatan, sebanyak 60% atau tiga dari lima anak sekolah tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Akibatnya, mereka cenderung tidak fokus dan cepat lelah.

Selain itu, kata Uki, tidak sarapan sebelum berangkat sekolah juga menyebabkan anak-anak mengalami anemia defisiensi zat besi (iron deficiency anemia). Dampaknya jangka panjangnya, anak-anak bisa mengalami penurunan IQ hingga enam poin atau lebih, menurut berbagai studi ilmiah di bidang nutrisi dan perkembangan anak.

“Sebanyak 38% atau hampir 2 dari 5 anak-anak usia sekolah menderita anemia, lemas dan tidak fokus. Program Makan Bergizi Bergizi hadir bukan sekadar memberi makanan, tetapi memberi zat gizi penting seperti zat besi yang dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh cerdas, kuat, dan percaya diri,” jelasnya.

Selain MBG, pemerintah juga menggulirkan program Cek Kesehatan Gratis untuk anak-anak sekolah yang meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, penglihatan, pendengaran, TBC, hingga kesehatan mental. "Pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 pasal 28 (H) ayat 1 dan 3 tentang hak kesehatan untuk masyarakat, termasuk anak-anak,” ujarnya.

Uki menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, melalui program CKG. Program ini dirancang untuk mendeteksi dini potensi penyakit agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa mendapat perlindungan kesehatan sejak awal.

Selain itu, kata Uki, pemerintah juga meluncurkan program revitalisasi sekolah yang menyasar perbaikan infrastruktur di 11.440 sekolah pada awal 2025. Fokus utamanya adalah sekolah di daerah 3T dan kawasan padat penduduk yang kekurangan fasilitas belajar memadai, termasuk SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB baik negeri maupun swasta.

Presiden Prabowo sendiri, lanjutnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung program ini sebagai respons atas kondisi memprihatinkan 119.700 sekolah rusak di seluruh Indonesia.

"Banyak sekolah bahkan tidak memiliki akses toilet layak, yang berdampak serius terhadap kesehatan dan kenyamanan siswa, khususnya siswi," ucapnya.