Periskop.id - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia. Salah satu upayanya melalui publikasi data kepemilikan saham di bawah 5 % pada perusahaan tercatat (emiten).
Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menuturkan, komitmen transparansi data kepemilikan saham tersebut ditargetkan implementasinya pada awal Februari 2026.
"Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih transparan, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholder share di bawah 5%, sehingga akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini di awal Februari 2026," ujar Jeffrey dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).
Selain itu, BEI bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan meningkatkan klasifikasi tipe investor dengan lebih detil. Dengan begitu, kejelasan atas investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia akan lebih jelas dan komprehensif.
Kemudian, untuk meningkatkan tipe investor dari yang saat ini sembilan kategori SID, akan disesuaikan dengan Global Best Practice. “Maka, kami akan menambahkan kategori lain dalam klasifikasi investor sesuai dengan kategori yang diharapkan oleh MSCI. Ini mencakup klasifikasi seperti SWF, PE (Private Equity), Investment Advisor, Discretionary Fund, dan lain-lain," lanjut Jeffrey.
Ia memastikan, BEI dan Self-Regulatory Organization (SRO) akan mulai melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar mulai pekan depan. Ia pun meminta pelaku pasar, kustodian bank, serta seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan remapping atas kebutuhan klasifikasi investor tersebut.
"Kami harapkan proses ini akan dapat diselesaikan paling lambat April tahun 2026, sebelum timeline yang ditetapkan oleh MSCI," ujar Jeffrey.
Selain itu, pihaknya memastikan BEI akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan terkini dan langkah strategis yang diambil kepada seluruh pelaku pasar, baik domestik maupun asing. Hal ini sebagai upaya memberikan kejelasan dan memberikan kepastian terhadap iklim investasi di pasar modal Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Jeffrey menjelaskan langkah-langkah tersebut dilakukan, sebagai upaya untuk meningkatkan bobot saham-saham di Indonesia, supaya masuk dalam konstituen indeks global. Seiring masuknya saham-saham Indonesia ke dalam konstituen indeks global, maka akan mendorong investor asing masuk kembali ke pasar saham Indonesia.
"Apa yang akan kami lakukan untuk melakukan pendalaman dari sisi demand,khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen global," tutur Jeffrey.
Dalam kesempatan ini, Ia memastikan operasional BEI akan tetap berjalan normal tanpa ada gangguan apapun, yang meliputi kesiapan sistem perdagangan, pelayanan kepada seluruh stakeholders, serta proses pengambilan keputusan berjalan.
Dari sisi pendalaman pasar, Ia memastikan BEI terus menjalin komunikasi dengan penyedia indeks global, termasuk Morgan Stanley Capital International (MSCI). Dalam konteks pendalaman pasar, dari sisi demand, khususnya bagaimana mendatangkan lebih banyak investor global, sambungnya, BEI juga sudah menampung banyak concern dari global index provider.
“Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa index provider. Minggu lalu kami juga berkomunikasi dengan FTSE, dan besok kami akan berkomunikasi lagi dengan MSCI," pungkasnya.
Pesan Prabowo
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Self-Regulatory Organization (SRO) terkait, memastikan terjaganya operasional pasar modal di tengah transisi kebijakan maupun kepemimpinan saat ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini, sedang berupaya untuk memperkuat transparansi, integritas, dan penataan pasar modal Indonesia. Di antaranya melalui sejumlah perubahan kebijakan, seperti peningkatan batas free float dan demutualisasi bursa.
“Bapak Presiden (Prabowo Subianto) memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, antara lain dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15 persen sesuai dengan standar global,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu.
Ia menuturkan, peningkatan free float tersebut akan memperbanyak saham yang dilepas ke publik, sehingga bursa menjadi lebih transparan, likuid, dan berintegritas. Menurutnya, peningkatan transparansi juga diimplementasikan melalui pengetatan aturan beneficial ownership secara transparan serta kejelasan terkait dengan afiliasi pemegang saham.
“Evolusi struktural tersebut termasuk percepatan demutualisasi agar sejajar dengan bursa modern internasional,” ujarnya.
Sementara terkait transisi kepemimpinan di kedua SRO tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI, untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan dengan normal.
Pada Jumat (30/1), Direktur Utama BEI Iman Rachman, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyampaikan pengunduran diri dari jabatan masing-masing.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I.B. Aditya Jayaantara juga turut mengundurkan diri di hari yang sama.
Pejabat Sementara
Meskipun ditinggal sejumlah petinggi SRO, pemerintah memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal.
“Pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau Pjs (penjabat sementara) itu akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices,” tegas Airlangga.
Pada Sabtu sore, OJK menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Sedangkan BEI belum mengumumkan pengganti Direktur Utama mereka. Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menyatakan pihaknya akan mengumumkan Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyebut, Jeffrey Hendrik menjadi Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai rapat bersama Menko Perekonomian, Danantara, OJK dan BEI di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu malam.
Menurut Purbaya, Jeffrey bersama timnya bakal menjadi representasi BEI dalam pertemuan bersama Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2). Menkeu menyatakan pemerintah tidak ikut andil dalam pertemuan tersebut. “Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah nggak ikut campur,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar