periskop.id - Akhir tahun 2025 menjadi momen refleksi penting bagi peta politik dan birokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika pemerintahan pusat, perhatian publik, khususnya generasi muda, juga tertuju kuat pada kinerja pemimpin di tingkat daerah. Sebuah survei terbaru yang dirilis oleh Muda Bicara ID pada kuartal keempat (Q4) 2025 memberikan gambaran menarik tentang siapa saja sosok gubernur yang berhasil merebut hati kaum muda dan mengapa mereka dipilih.

Dengan melibatkan 800 responden dalam periode 10 November hingga 10 Desember 2025, survei ini bukan sekadar deretan angka, melainkan cermin dari pergeseran ekspektasi publik terhadap figur pemimpin. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai lima gubernur berkinerja terbaik dan standar baru kepemimpinan yang diinginkan anak muda.

5 Gubernur Paling Bersinar di Mata Anak Muda

Berdasarkan data survei, lima nama muncul ke permukaan sebagai gubernur dengan kinerja terbaik menurut persepsi anak muda. Di posisi puncak, Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat) mendominasi dengan perolehan 25,59%. Angka ini cukup signifikan, menempatkannya jauh di atas pesaing terdekatnya.

Posisi kedua ditempati oleh Muzakir Manaf (Gubernur Aceh) dengan 15,94%, disusul ketat oleh Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta) yang meraih 14,90%. Tokoh budayawan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur D.I. Yogyakarta) tetap relevan di mata anak muda dengan raihan 12,99%. Menutup posisi lima besar, terdapat representasi pemimpin perempuan dari Indonesia Timur, Sherly Tjoanda (Gubernur Maluku Utara) dengan angka 12,74%.

Sementara itu, 17,85% suara responden tersebar ke berbagai gubernur lainnya. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada dominasi figur tertentu, kompetisi untuk mendapatkan kepercayaan publik masih sangat terbuka bagi kepala daerah yang mampu berinovasi.

Apa yang membuat kelima figur di atas begitu istimewa? Analisis temuan survei mengungkap bahwa popularitas mereka bukan sekadar hasil pencitraan kosong, melainkan kombinasi dari responsivitas digital dan kinerja lapangan yang terukur.

Dedi unggul berkat gaya komunikasi personalnya yang sangat aktif di media sosial, membuatnya terasa dekat dan mudah dijangkau oleh warganya. Berbeda dengan Dedi, Muzakir mendapatkan apresiasi tinggi berkat kecepatannya dalam penanganan bencana di Aceh yang dinilai transparan dan responsif.

Di ibu kota, Pramono dinilai berhasil menghadirkan program layanan publik yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya. Sementara itu, masuknya Sherly dalam lima besar memberikan sinyal kuat bahwa anak muda sangat menghargai kepemimpinan yang berfokus pada pembangunan inklusif dan pemerataan, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Tantangan Kepala Daerah: Antara Citra Digital dan Kerja Nyata

Temuan paling menarik dari survei ini terletak pada kriteria yang didambakan anak muda. Generasi ini menempatkan Jujur dan berintegritas tinggi sebagai syarat mutlak, dipilih oleh 603 responden. Namun, integritas saja ternyata tidak cukup.

Faktor aktif di media sosial muncul sebagai kriteria terpenting kedua dengan 523 pemilih, hanya berselisih tipis dengan integritas. Hal ini diikuti oleh kemampuan Cepat tanggap terhadap masalah (512) dan sikap Terbuka terhadap kritik (489).

Data ini menegaskan fenomena baru bahwa bagi generasi muda, pemimpin daerah tidak cukup hanya bersih dan berani. Mereka harus hadir secara digital. Media sosial bukan lagi sekadar alat promosi, melainkan ruang advokasi utama di mana pemimpin dituntut untuk merespons isu secara real-time, transparan, dan dua arah. Pemimpin yang tidak aktif di media sosial dianggap berjarak dan kurang responsif.

Hasil survei Muda Bicara ID ini mengirimkan pesan tegas kepada seluruh pemangku kebijakan di Indonesia. Model kepemimpinan feodal yang kaku dan tertutup sudah tidak lagi relevan. Gubernur masa depan adalah mereka yang mampu menyeimbangkan kinerja birokrasi yang rumit dengan gaya komunikasi yang luwes dan transparan.

Masyarakat kini menginginkan gabungan kualitas pemimpin yang ideal, komunikatif seperti Dedi, sigap seperti Muzakir, dan terbuka seperti Sherly. Tugas utama para kepala daerah selanjutnya adalah menjaga kepercayaan ini dengan memastikan bahwa keaktifan mereka di media sosial benar-benar mencerminkan kerja keras di lapangan, bukan hanya polesan citra politik.