Periskop.id - Kecepatan akses informasi melalui jaringan seluler menjadi fondasi utama dalam menggerakkan ekonomi digital sebuah negara. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia masih harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan dalam urusan kecepatan internet seluler.
Berdasarkan laporan Speedtest Global Index yang diperbarui pada Desember 2025, Indonesia harus puas berada di papan bawah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).
Brunei Darussalam secara mengejutkan memimpin klasemen dengan kecepatan unduh yang sangat fantastis, bahkan berhasil menembus jajaran sepuluh besar dunia. Berikut adalah rincian kecepatan unduh rata-rata jaringan seluler di ASEAN:
| Negara | Kecepatan Unduh (Mbps) | Peringkat Dunia |
|---|---|---|
| Brunei Darussalam | 234,96 | 8 |
| Singapura | 199,70 | 10 |
| Vietnam | 179,24 | 13 |
| Malaysia | 143,70 | 29 |
| Thailand | 136,23 | 33 |
| Kamboja | 60,27 | 67 |
| Filipina | 54,13 | 73 |
| Indonesia | 52,73 | 75 |
| Laos | 45,24 | 81 |
Mengapa Jaringan Mobile Indonesia Masih Lemot?
Banyak pihak bertanya-tanya mengapa dengan populasi yang besar, kecepatan internet Indonesia justru berada di bawah Kamboja dan Filipina. Menurut Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), rendahnya kecepatan internet mobile di tanah air disebabkan oleh tingginya latensi. Latensi sendiri merupakan keterlambatan atau waktu tunggu dalam komunikasi jaringan.
Masalah utama latensi ini berakar pada belum optimalnya implementasi jaringan 5G di Indonesia. Secara teknis, perbedaan latensi antara jaringan 5G dan 4G sangatlah kontras, dengan selisih mencapai hampir sepuluh kali lipat.
Teknologi Carrier Aggregation (CA) yang seharusnya memungkinkan penggunaan lebih dari satu spektrum frekuensi untuk meningkatkan kualitas layanan internet juga belum maksimal. Penambahan spektrum frekuensi baru menjadi syarat mutlak jika Indonesia ingin mendongkrak kecepatan internetnya secara signifikan.
Selain kendala teknis pada spektrum, infrastruktur jaringan yang belum merata menjadi penghambat utama. Banyak daerah terpencil serta pulau-pulau kecil di nusantara masih menghadapi akses internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia sama sekali.
Keterbatasan kapasitas jaringan yang berhadapan dengan jumlah pengguna yang terus membeludak turut memperburuk penurunan kualitas layanan secara menyeluruh.
Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan potret kontradiktif. Di satu sisi, tingkat penetrasi internet nasional pada tahun 2025 telah mencapai angka impresif sebesar 80,66%.
Hal ini berarti delapan dari sepuluh penduduk Indonesia telah terkoneksi internet, atau secara spesifik mencapai 229,43 juta jiwa dari total populasi 284,44 juta penduduk.
Namun, pencapaian angka tersebut tidak dibarengi dengan pemerataan akses. Terjadi ketimpangan digital yang cukup nyata antarwilayah di Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:
- Pulau Jawa: 84,69%
- Kalimantan: 78,72%
- Sumatra: 77,12%
- Bali dan Nusa Tenggara: 76,86%
- Sulawesi: 71,64%
- Maluku dan Papua: 69,26%
Komitmen Pemerintahan Prabowo Subianto terhadap Digitalisasi
Kondisi infrastruktur internet yang belum optimal ini menjadi tantangan besar bagi visi Pemerintahan Prabowo Subianto. Sejak awal menjabat, Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya digitalisasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
"Kita juga terus bekerja keras untuk melakukan digitalisasi dan penggunaan teknologi untuk menjalankan pemerintahan yang lebih efisien. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan," ujar Presiden Prabowo, sebagaimana dilansir dari Antara, dalam pidato pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Upaya serius pemerintah ini salah satunya diwujudkan melalui penerapan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSE). Sistem ini berfungsi sebagai dasar integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Tujuannya adalah agar setiap instansi pemerintah tidak lagi bekerja dengan data yang terpisah-pisah, melainkan bersandar pada satu sumber data nasional yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
Meskipun sistem data nasional terus diperkuat, tantangan fisik berupa penguatan sinyal seluler di seluruh pelosok negeri tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak bagi otoritas terkait demi mewujudkan cita-cita digitalisasi nasional secara paripurna.
Tinggalkan Komentar
Komentar