Periskop.id - DPRD DKI Jakarta menyatakan akan transparan atau terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh para anggota Dewan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, setelah berdiskusi dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait tunjangan anggota Dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9).
“Terkait gaji dan tunjangan, kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya,” kata Ima.
Ima mengungkapkan, dirinya sendiri sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan dan laporan keuangan sampai bulan ini. Dengan begitu, masyarakat bisa bebas melihat dan DPRD DKI Jakarta pun bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,” kata Ima.
Menindaklanjuti tuntutan dari AMPSI, Ima mengatakan, pihaknya juga akan menyampaikan dan mendiskusikan hal tersebut dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo. Terkait evaluasi BUMD, Ima mengatakan pihaknya juga akan menyampaikan kepada Gubernur Pramono Anung.
"Ini ranahnya Pak Gubernur, eksekutif, nanti kita juga menyampaikan kepada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar diaudit secara berkala," katanya.
Untuk diketahui, dalam aksinya, AMPSI menyampaikan tiga poin tuntutan, yaitu:
1. Meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI.
2. Menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
3. Mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya dan Jakpro.
Bukan Dihapus, Tapi Dikurangi
Dalam audiensi yang dilakukan di ruang rapat Gedung DPRD DKI Jakarta, koordinator aksi tersebut, Muhammad Ihsan mengatakan, pihaknya menyoroti besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD yang dinilai tidak sebanding, dengan kondisi perekonomian masyarakat. Ihsan menegaskan, pihaknya tidak meminta tunjangan dihapus, namun dikurangi dan disesuaikan.
Melihat situasi dan kondisi perekonomian yang tidak berbanding terbalik dengan wakil rakyat saat ini, maka perlu dievaluasi. "Kalau bisa bukan dihapus, tapi dikurangi," kata Ihsan.
Selain itu, mereka juga mendesak DPRD melakukan pengawasan ketat terhadap BUMD DKI. Mereka menyinggung sejumlah perusahaan daerah seperti Dharma Jaya hingga Jakpro yang kerap diterpa isu miring terkait pengelolaan manajemen.
"Jadi kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya dan PAM Jaya serta Jakpro," kata Ihsan.
Ihsan menilai, BUMD besar tersebut tujuannya bukan untuk mencari keuntungan atau berbisnis, melainkan manfaat keberadaannya harus lebih dirasakan lagi oleh masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menyatakan, pihaknya sepakat melakukan evaluasi terkait gaji dan tunjangan anggota dewan. Seluruh fraksi tidak keberatan jika dilakukan penyesuaian.
"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," ujar Baco.
Baco juga memastikan Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membidangi perekonomian termasuk BUMD akan merekomendasikan audit menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan daerah tersebut.
"Jadi bisa saya pastikan teman-teman kami akan jadikan hasil rapat ini sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain," ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar