Periskop.id - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menyatakan, transformasi belanja negara sejauh ini diarahkan kepada program seperti Danantara dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Transformasi belanja negara diarahkan kepada program leverage effect (daya ungkit) tinggi seperti Danantara dan MBG agar belanja fiskal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga bisa menghasilkan dampak ekonomi sosial yang terukur,” ucapnya dalam Diskusi Publik "Realokasi Anggaran untuk Pembangunan Strategis via Danantara & MBG” yang diadakan Indef secara virtual di Jakarta, Kamis (8/1). 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Danantara dan program MBG disebut menjadi program flagship.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan strategis, Danantara mendorong investasi pada sektor kualitas dengan efek berganda dan memberikan dampak tak langsung (multiplier and spillover effect) yang tinggi. Danantara dinilai berperan untuk melengkapi dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal melalui pendekatan investasi yang produktif.

Adapun MBG, menjadi salah satu bentuk investasi sumber daya manusia (SDM) lintas generasi yang secara langsung akan meningkatkan status gizi anak. Dampak ekonomi akan terealisasi dalam jangka menengah Panjang, melalui peningkatan kemampuan belajar, produktivitas, dan pendapatan sepanjang siklus hidup tersebut.

Karena itu, realokasi anggaran dianggap menjadi instrumen kebijakan yang sangat krusial.

“Dalam memastikan realokasi tersebut, optimalisasi Danantara dan MBG benar-benar harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan alat analisis yang mampu melihat lintas generasi. Di sinilah yang kalau kita lihat Overlapping Generation (OG) Model untuk Indonesia, menjadi sangat relevan,” tuturnya. 

Model ini disebut dapat menganalisis kebijakan (termasuk realokasi anggaran), pembiayaan investasi, dan program bisnis yang akan mempengaruhi generasi yang sedang produktif (memasuki pasar kerja). Juga bagaimana implikasi fiskal dalam ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks MBG, OG Model dinilai membantu untuk mengevaluasi peningkatan belajar gizi saat ini. Juga bisa berdampak pada akumulasi modal manusia, produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan basis penguatan jangka panjang.

Kebijakan Fiskal
Adapun dalam konteks Danantara, OG bisa digunakan untuk menilai bagaimana investasi strategis yang dilakukan hari ini bisa mempengaruhi akumulasi modal, pertumbuhan output, dan keseimbangan antar-generasi, termasuk risiko dan manfaat distribusi.

“Dengan pendekatan ini tentu saja kebijakan fiskal tidak lagi dinilainya dalam jangka pendek terhadap defisit atau pertumbuhan, tapi bagaimana itu dampaknya terhadap keberlanjutan antar-generasi,” ucap Eka..

Mengacu simulasi OG Model, optimalisasi Danantara disebut perlu diarahkan pada investasi yang meningkatkan produktivitas faktor produksi jangka Panjang. Termasuk memperluas kapasitas ekonomi generasi mendatang, serta menghasilkan return guna menopang keberlanjutan fiskal.

Sementara itu, optimalisasi MBG itu bisa dipandang sebagai investasi awal dalam siklus hidup manusia. Ia menyebut, integrasi MBG dengan sektor pangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan ekonomi lokal akan memperbesar dampak ekonomi jangka pendek, sekaligus meningkatkan kualitas SDM dalam jangka panjang.

Karena itu, pihaknya mengharapkan optimalisasi kebijakan berbasis OG Model bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas SDM lintas generasi, serta sistem fiskal yang lebih adil dan resilien dalam jangka panjang.

Pendekatan ini, lanjutnya, juga memastikan manfaat pembangunan hari ini tidak dibayar atau menjadi beban di generasi mendatang, tetapi justru akan memperluas peluang generasi mendatang untuk bisa menikmati manfaat tersebut.

“Dengan memanfaatkan instrumen seperti Danantara dan MBG, serta didukung dengan analisis overlapping generation model, kita memperoleh peluang yang besar untuk menjadikan fiskal untuk menjadi alat transformasi ekonomi dan sosial lintas generasi,” ujarnya.

Realisasi Belanja Negara
Sekadar catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencetak defisit menjadi  Rp695,1 triliun atau 2,92% dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53% pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 %, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3%. “Walau melembung, kami pastikan di bawah 3%,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp2.217,9 triliun atau setara 89% dari target Rp2.490,9 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasi sementara tercatat sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target Rp3.621,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.602,3 triliun, setara 96,3% dari target Rp2.701,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.102 triliun atau 71,5 % dari target Rp1.541,4 triliun.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target Rp919,9 triliun.

“Kenapa nggak potong belanja agar defisit kecil? Ketika ekonomi kita downfall, kita harus menurunkan stimulus perekonomian. Ini cara pemerintah menjaga ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN,” jelas Purbaya.

Keseimbangan Primer
Lebih lanjut, realisasi sementara keseimbangan primer mencetak defisit yang lebih lebar dari target, yakni Rp180,7 triliun dari target awal Rp63,3 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Sedangkan realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp48,9 triliun.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun per 31 Desember 2025, setara 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp51,5 triliun,” kata Thomas.

Wamenkeu menjelaskan, nilai manfaat yang langsung diterima oleh masyarakat sebesar Rp43,3 triliun. Anggaran ini disalurkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Secara angka, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 56,13 juta dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi. Dari segi keterlibatan pelaku usaha, program MBG telah dilaksanakan oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 789.319 pekerja.

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.