Periskop.id - Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga menyatakan, rencana kenaikan tarif TransJakarta ditunda demi menjaga daya beli masyarakat.
"Kenaikan itu ditunda karena atas permintaan pemerintah pusat. Ini pasti lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang kondusif," kata Nirwono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 "Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran" di Jakarta, Kamis (8/1).
Sebelumnya, beredar kabar tarif TransJakarta akan naik menjadi Rp5.000 sebagai dampak efisiensi anggaran akibat pemotongan TKD oleh pemerintah pusat.
Namun, Nirwono menjelaskan, dengan turunnya kondisi ekonomi sosial, tentu pemerintah pusat mempertimbangkan daya beli masyarakat. Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menunda kenaikan tarif Transjakarta.
Dengan begitu, lanjutnya, kenaikan tarif TransJakarta nantinya, tergantung pada kebijakan pemerintah pusat. "Tentu mesti ada pertimbangan sampai kapannya sangat tergantung dengan kebijakan dari pemerintah pusat," ucapnya.
Terkait anggaran, Nirwono menyebut subsidi TransJakarta pada 2026 dalam APBD murni disepakati sebesar Rp3,7 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.
Padahal, untuk mempertahankan tingkat layanan yang sama dengan 2025, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,8 triliun. “Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” tuturnya.
Untuk memastikan layanan tetap berjalan hingga akhir 2026, Pemprov DKI berencana menambah anggaran melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun.
“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” ucapnya.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan, sampai saat ini belum memutuskan menaikkan tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000.
Saat ini, kebijakan yang sedang dikaji adalah pengurangan subsidi, sebagai imbas dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ditegaskannha, kebijakan tersebut masih sebatas kajian internal yang tengah dibahas bersama Dinas Perhubungan dan DPRD DKI Jakarta.
Menggratiskan Layanan
Sementara itu, menangapi isu ini, Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN) mendorong PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menggratiskan layanan, ketimbang menaikkan tarif untuk penumpang . Hal ini menurit INSTRAN penting untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang mudah dan terjangkau.
"Jangan buru-buru naikin tarif tapi dihitung dulu, lebih baik tetap Rp3.500. Bahkan, ada beberapa negara di luar sana juga yang mulai memikirkan bahwa angkutan umum digratiskan saja," kata Ketua Dewan Pembina INSTRAN, Bambang Susantono dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026 "Menjaga Keberlanjutan Layanan Angkutan Umum di Tengah Efisiensi Anggaran" di Jakarta, Kamis.
Bambang menyoroti aspek yang lebih penting bagi transportasi umum saat ini justru terkait first and last mile atau perjalanan dari tempat transit transportasi massal ke tempat tujuan.
Dia menilai penting untuk meningkatkan keterjangkauan akses pengguna dari rumah hingga ke stasiun tujuan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam terkait tarif transportasi, termasuk fasilitas yang disediakan.
"Karena dari situ orang bisa mengalokasikan dananya untuk hal-hal lain, orang bisa melakukan mobilitas dengan lebih baik, dan itu akan menjadikan multiplier untuk ekonomi perkotaan," ucapnya.
Dia juga menyebutkan Kota Banda Aceh yang sebelumnya direncanakan menjadi kota pertama yang menggratiskan angkutan umum dengan memecahkan rekor MURI, namun rencana tersebut tertunda akibat bencana banjir.
Menurut dia, contoh tersebut menunjukkan, angkutan umum seharusnya tidak dilihat semata dari sisi untung dan rugi, melainkan sebagai bagian dari kelayakan ekonomi perkotaan.
Terlebih, Bambang menilai warga Jakarta maupun dari daerah penyangga masih saling membutuhkan untuk bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Karena itu, penting untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan transportasi publik yang lebih baik dan terjangkau.
"Jangan lihat pemerintahan daerahnya, jangan lihat kewenangan segala macam, tapi bagaimana layanan angkutan umumnya bisa benar-benar melayani warga di daerah yang memang mereka melakukan pergerakan," ucapnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar