Periskop.id - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan menghadiri pertemuan bergengsi World Economic Forum (WEF) yang berlangsung di Davos, Swis, pada Kamis (22/1). 

Kehadiran Kepala Negara dalam forum ini menjadi perhatian dunia internasional karena ia direncanakan akan menyampaikan paparan mendalam mengenai konsep ekonomi yang kini dikenal dengan sebutan "Prabowonomics".

Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan paradigma ekonomi baru yang berfokus pada kemandirian, pertumbuhan berkelanjutan, dan penguatan kesejahteraan nasional di panggung global. 

Paparan mengenai "Prabowonomics" ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas kepada investor dan pemimpin dunia mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kehadiran Presiden Prabowo di Davos memiliki makna historis tersendiri bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Berdasarkan catatan protokol kenegaraan, Presiden Republik Indonesia sudah selama 10 tahun absen dari ajang tahunan ini. Tokoh Presiden Indonesia yang tercatat hadir pertama kali dalam forum tersebut adalah Presiden ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada tahun 2011, Presiden SBY memberikan pidato bersejarah di Davos yang menyoroti pentingnya ekonomi hijau atau ekonomi yang ramah lingkungan sebagai solusi menghadapi perubahan iklim global. 

Kini, setelah satu dekade berlalu tanpa kehadiran langsung seorang Presiden Indonesia, kunjungan Prabowo Subianto menjadi momentum kembalinya Indonesia dalam dialog ekonomi paling berpengaruh di dunia.

Mengenal World Economic Forum (WEF)

World Economic Forum atau WEF merupakan pertemuan tingkat dunia yang memiliki sejarah panjang dan prestisius. Forum ini rutin digelar setiap tahun sejak pertama kali dicetuskan pada tahun 1971 di kota pegunungan Davos, Swis.

Sebagai organisasi, WEF bukanlah lembaga pemerintah, melainkan sebuah organisasi non pemerintah dan pusat pemikiran (think tank) yang memiliki kantor pusat di Cologny, Jenewa, Swis. Melalui pertemuan di Davos, WEF berfungsi sebagai platform netral yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan paling berpengaruh di planet ini.

Forum ekonomi tersebut menjadi titik temu bagi para ahli, pakar lintas bidang, praktisi industri, ekonom terkemuka, akademisi, hingga pemimpin dunia. Mereka berkumpul dalam satu acara yang sama untuk berdialog secara intensif membahas berbagai tantangan ekonomi masa kini serta merumuskan proyeksi ekonomi di masa depan. 

Bagi Indonesia, forum ini adalah kesempatan emas untuk memposisikan diri dalam peta persaingan ekonomi global yang kian dinamis.

Mengenal Prabowonomics

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Pemerintah Indonesia secara resmi memperkenalkan "Prabowonomics" sebagai kompas kebijakan ekonomi nasional. Mengutip Antara, konsep ini merupakan sebuah visi besar yang berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis kedaulatan. 

Tiga pilar utama yang menjadi pondasi dasar konsep ini adalah kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta peningkatan daya saing industri nasional di kancah global.

Kebijakan ekonomi ini tidak hanya sekadar teori, namun memiliki target kuantitatif yang ambisius. Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. 

Selain itu, misi utama dari kebijakan ini adalah penghapusan kemiskinan absolut melalui penguatan investasi, peningkatan volume ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis yang meliputi pertanian, manufaktur, hingga penguasaan teknologi.

Satu hal yang membedakan Prabowonomics dengan konsep ekonomi lainnya adalah landasan ideologinya. Berdasarkan penjelasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prabowonomics berakar kuat pada Ekonomi Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila diterjemahkan ke dalam langkah kerja nyata pemerintah sebagai berikut.

Sila pertama diwujudkan melalui komitmen terhadap etika dan moralitas pembangunan, yang diimplementasikan lewat pemberantasan korupsi, perjudian, serta penyelundupan. Sila kedua mencerminkan sisi kemanusiaan melalui upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. 

Sementara itu, sila ketiga menekankan pentingnya persatuan para elite nasional dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Lebih lanjut, sila keempat menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu ditempatkan di atas segalanya dalam setiap pengambilan kebijakan. 

Terakhir, sila kelima berfokus pada keadilan sosial melalui implementasi Pasal 33 UUD 1945, yang memastikan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.

Visi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam Prabowonomics diterjemahkan secara teknis melalui kerangka kerja yang disebut Asta Cita. Kerangka ini meliputi 8 program hasil terbaik cepat serta 17 program prioritas yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Salah satu fokus paling mendasar dalam Asta Cita adalah program ketahanan pangan. Untuk mencapai swasembada, pemerintah telah menetapkan lima langkah utama yang akan dijalankan secara sistematis.

  1. Intensifikasi Pertanian: Meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui teknologi dan penyediaan sarana produksi yang lebih baik.
  2. Pembangunan Lumbung Pangan: Memperkuat cadangan pangan nasional melalui fasilitas penyimpanan yang modern di berbagai wilayah.
  3. Adaptasi Perubahan Iklim: Melakukan penyesuaian komoditas dengan kondisi iklim melalui pemanfaatan teknologi tinggi dan rekayasa cuaca.
  4. Swasembada Air: Memastikan ketersediaan air bersih dan irigasi yang stabil untuk kebutuhan pertanian dan domestik.
  5. Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Desa: Mendorong pembangunan dari akar rumput melalui nilai tambah produk di pedesaan agar ekonomi desa dapat mandiri dan berkembang pesat.

Mengenal Sumitronomics

Membahas konsep ekonomi "Prabowonomics" yang kini tengah populer tentu tidak dapat dilepaskan dari silsilah intelektualnya, yaitu Sumitronomics. Istilah ini merujuk pada kerangka berpikir Sumitro Djojohadikusumo, begawan ekonomi Indonesia sekaligus ayah kandung dari Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diulas oleh Thee Kian Wie dalam artikelnya yang berjudul In Memoriam: Professor Sumitro Djojohadikusumo, 1917–2001, Sumitronomics bukanlah sekadar teori teknis. Ia adalah sebuah kerangka berpikir ekonomi yang menempatkan pembangunan, keadilan sosial, dan kekuatan institusi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagi Sumitro, ilmu ekonomi tidak boleh dipisahkan dari sejarah, struktur sosial, dan institusi. Ia secara tegas menolak pendekatan ekonomi yang hanya mengejar efisiensi teknis semata tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi harus diletakkan dalam konteks sejarah dan struktur sosial yang ada.

Analisis ekonomi wajib mempertimbangkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari sebuah kebijakan. Sumitro berpendapat bahwa pembangunan tanpa dimensi sosial hanya akan melahirkan ketimpangan yang berujung pada instabilitas politik. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ekonomi dinamis, sebuah perspektif di mana ekonomi dipelajari sebagai proses perubahan jangka panjang, bukan sekadar kondisi statis.

Sebagai seorang penganut pendekatan strukturalis, Sumitro percaya bahwa masalah utama negara berkembang bukan hanya kekurangan modal, melainkan kekakuan dan ketimpangan struktur ekonomi. 

Beberapa masalah struktural yang sering ia soroti meliputi ketimpangan distribusi sumber daya, ketergantungan yang tinggi pada ekspor bahan mentah, konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak, serta kelembagaan yang lemah.

Dalam pandangan Sumitro, mekanisme pasar tidak akan otomatis menyelesaikan masalah ini. Tanpa intervensi negara, ketimpangan tersebut justru bisa semakin mengeras. Ia meyakini bahwa kunci untuk keluar dari perangkap kemiskinan struktural adalah melalui industrialisasi.

Namun, industrialisasi versi Sumitro memiliki karakteristik khusus, antara lain:

  1. Industrialisasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan sektor pertanian, melainkan sebagai pelengkap.
  2. Prosesnya harus dimulai dari industri barang konsumsi untuk pasar domestik guna menaikkan pendapatan rakyat.
  3. Bertujuan memperluas basis ekonomi, mengurangi ketergantungan pada negara maju, memperkuat neraca pembayaran, dan menciptakan lapangan kerja non pertanian.

Sebagai seorang sosialis sekaligus strukturalis, Sumitro percaya bahwa negara harus berperan aktif, terutama pada tahap awal industrialisasi. Negara perlu menjadi pelopor investasi di sektor strategis, mengembangkan infrastruktur fisik, industri dasar, serta mengendalikan sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Namun, penting untuk dicatat bahwa Sumitro bukanlah pendukung perlindungan buta. Ia adalah kritikus tajam terhadap kebijakan yang menyimpang, terutama saat memasuki era Orde Baru. Ia menentang keras proteksi berlebihan atas nama infant industry atau industri bayi. 

Industri bayi sendiri merupakan sektor usaha dalam negeri yang baru berdiri dan membutuhkan dukungan pemerintah dari pesaing asing yang lebih mapan.

Sumitro menilai bahwa perlindungan yang tidak terbatas justru akan melanggengkan inefisiensi dan menciptakan biaya tinggi yang akhirnya ditanggung oleh rakyat kecil. Ia membenci praktik monopoli, kartel yang dilindungi negara, serta praktik rente dan kapitalisme kroni. Baginya, kompetisi adalah alat disiplin yang penting, baik bagi negara maupun pelaku usaha.

Sumitro menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus mengejar tiga tujuan yang saling terkait secara seimbang:

  1. Pertumbuhan nilai tambah (output).
  2. Penciptaan lapangan kerja secara masif.
  3. Keseimbangan neraca pembayaran.

Ia memperingatkan bahwa mengabaikan salah satu dari ketiga hal ini akan memicu krisis serius. Pertumbuhan tanpa lapangan kerja akan memicu keresahan sosial, sementara industrialisasi tanpa kemampuan ekspor hanya akan memperbesar utang luar negeri.

Menjelang krisis ekonomi Asia 1997–1998, Sumitro secara terbuka memberikan alarm peringatan mengenai bahaya korupsi, kolusi, monopoli yang dilegalkan, serta lemahnya penegakan hukum. Ia menyebut fenomena ini sebagai "penyakit institusional". 

Sejarah kemudian mencatat bahwa krisis hebat yang melanda Indonesia membuktikan bahwa peringatan Sumitro bukanlah sekadar alarm palsu, melainkan analisis tajam terhadap rusaknya fondasi ekonomi bangsa saat itu.

Perbandingan Prabowonomics dan Sumitronomics

Prabowonomics dan Sumitronomics sering kali disejajarkan, bukan semata karena hubungan darah, melainkan karena benang merah gagasan yang tampak jelas. Namun, di balik kemiripan itu, perbedaannya juga nyata dan mendasar.

Sumitronomics lahir dari dunia akademik dan pengalaman panjang kebijakan publik. Ia bukan sekadar resep ekonomi, melainkan kerangka berpikir yang analitis, kritis, dan reflektif. Bagi Sumitro, ekonomi adalah proses historis yang tak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan kekuatan institusi. Ia menolak cara pandang yang menyederhanakan pembangunan hanya menjadi persoalan angka pertumbuhan.

Sebaliknya, Prabowonomics hadir sebagai konsep kebijakan negara yang normatif dan operasional. Ia dirancang bukan untuk diperdebatkan di ruang seminar, melainkan untuk dijalankan langsung oleh negara di bawah kepemimpinan Prabowo. 

Jika Sumitronomics menjelaskan bagaimana ekonomi seharusnya dipahami, maka Prabowonomics menjawab pertanyaan yang lebih praktis: apa yang harus dilakukan negara.

Perbedaan itu semakin terasa pada titik tekan kebijakan. Sumitro menyoroti persoalan struktural yang mengakar lama, yakni ketimpangan distribusi sumber daya, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, kelembagaan yang rapuh, hingga kapitalisme rente yang merusak disiplin ekonomi. Ia selalu bertanya, siapa yang diuntungkan dari sebuah kebijakan, dan siapa yang menanggung biayanya.

Prabowonomics mengambil sudut pandang lain. Fokusnya tertuju pada kedaulatan nasional, yang meliputi pangan, energi, industrialisasi, dan daya saing. Target-target kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi 8% dan penghapusan kemiskinan absolut menjadi penanda ambisi kebijakan. 

Jika Sumitro bertanya “siapa yang diuntungkan?”, Prabowo menjawab dengan “apa yang harus diamankan”.

Relasi keduanya dengan pasar pun memperlihatkan nuansa berbeda. Bagi Sumitro, pasar bukanlah musuh, tetapi juga bukan mekanisme yang bisa dibiarkan berjalan liar. Pasar perlu didisiplinkan oleh negara agar tidak mengeras menjadi ketimpangan. 

Prabowonomics, sementara itu, menunjukkan kecenderungan lebih intervensionis dan protektif, terutama di sektor-sektor strategis. Sejauh mana proteksi itu tetap sejalan dengan disiplin pasar masih akan diuji dalam praktik kebijakan.

Meski demikian, kesamaan di antara keduanya terlalu kuat untuk diabaikan. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari DNA ekonomi politik yang sama. Baik Sumitronomics maupun Prabowonomics sepakat bahwa negara tidak boleh menjadi penonton. Negara harus hadir aktif, khususnya pada tahap awal pembangunan dan dalam sektor-sektor strategis. Pasar, dalam pandangan keduanya, tidak otomatis menyelesaikan ketimpangan struktural.

Kesamaan lain terletak pada pandangan tentang industrialisasi. Keduanya menolak ketergantungan berkepanjangan pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi dan penguatan industri dipandang sebagai jalan tengah untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Perbedaannya terletak pada kemasan, di mana Sumitro membingkainya sebagai strategi struktural jangka panjang, sementara Prabowo mengartikulasikannya sebagai agenda kedaulatan nasional.

Dimensi moral dan sosial juga menjadi benang penghubung. Keduanya menolak pembangunan yang mengorbankan keadilan sosial atau membiarkan rente, korupsi, dan monopoli tumbuh subur. Bedanya, Sumitro menyampaikannya lewat kritik institusional yang tajam, sedangkan Prabowo meramunya dalam bahasa Pancasila dan Asta Cita.

Lalu, adakah kebaruan yang benar-benar ditawarkan Prabowonomics? Jawabannya ada, meski bukan pada level teori ekonomi. Kebaruan itu terletak pada narasi. 

Prabowonomics menggeser bahasa pembangunan dari struktur menuju kedaulatan, dari ketimpangan menuju ketahanan, dari efisiensi menuju ketahanan pangan, energi, dan air. Bahasa ini lebih mudah dipahami publik, lebih politis, dan lebih mobilisatif.

Selain itu, Prabowonomics secara eksplisit menjadikan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai kerangka operasional, lalu menerjemahkannya ke dalam program-program konkret. Ini adalah inovasi dalam framing kebijakan, bukan dalam teori ekonomi.

Prabowonomics juga lahir dalam konteks global yang jauh berbeda. Fragmentasi dunia, krisis pangan dan energi, deglobalisasi, serta rivalitas geopolitik membentuk watak kebijakan yang lebih defensif dan strategis. 

Sementara Sumitronomics tumbuh di era ketika negara-negara berkembang masih mencari jalan industrialisasi di bawah bayang-bayang Perang Dingin dan pembangunanisme klasik. Perbedaan zaman itulah yang membuat Sumitronomics bersifat diagnostik-kritis, sementara Prabowonomics tampil sebagai strategi bertahan dan mengamankan masa depan.