periskop.id - Di tengah pembahasan global mengenai pengurangan energi fosil, pemerintah menegaskan tidak akan melakukan phase out penggunaan energi fosil. Indonesia tetap mempertahankan batu bara, minyak, dan gas sebagai bagian dari struktur energi nasional, sembari berkomitmen melakukan phase down secara bertahap tanpa menghapuskan sepenuhnya penggunaan.
Dalam konteks arah energi tersebut, Ketua Dewan Penasehat Kadin Hashim Djojohadikusumo menantang para pelaku industri tambang untuk berani membuka frontier baru dengan mencari potensi cadangan uranium di Indonesia. Hashim mengatakan, komitmen itu tidak lepas dari strategi yang disampaikan pemerintah yang ingin dalam 15 tahun yang akan datang, 76% pembangkit listrik baru Indonesia akan berasal dari energi baru dan terbarukan (EBT).
"Arah ini dipandang sebagai kompromi strategis yakni menjaga laju pembangunan nasional, namun tetap merespons tekanan internasional untuk menurunkan emisi karbon," ucap Hashim dalam rangkaian penutupan acara kadi, dikutip Rabu (3/12).
Menurutnya, sebagai bagian dari transformasi tersebut, energi nuklir mulai masuk ke dalam bauran energi nasional. Adapun, saat ini pemerintah telah menyiapkan kapasitas awal untuk meneken pembangunan nuklir sebesar 500 MW dan menargetkan peningkatan hingga 1,5 GW dalam fase berikutnya.
"Kebutuhan nuklir yang akan melonjak ini mendorong pemerintah untuk membuka peluang lebih luas bagi sektor swasta, termasuk pelaku usaha di daerah, agar mulai menjajaki potensi penemuan tambang uranium," tambahnya.
"Ini juga peluang besar bagi para anggota Kadin yang bergerak di sektor pertambangan. Jika ada potensi menemukan cadangan uranium, monggo dicari," sambung Hashim
Hashim mengklaim dorongan ini bukan hanya untuk menjamin pasokan bahan bakar nuklir dalam negeri, tetapi juga untuk membuka kemungkinan baru. Menurutnya, Indonesia berpotensi menjadi eksportir uranium di masa mendatang, apabila cadangan yang memadai dapat ditemukan.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempercepat langkah menuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.
PLTN kini menjadi salah satu opsi energi bersih yang mulai diprioritaskan dalam roadmap jangka panjang. Pemerintah menilai nuklir memiliki kemampuan memasok listrik secara stabil (baseload) saat pembangkit fosil secara bertahap dikurangi.
Selain itu, PLTN direncanakan akan masuk RUPTL 2025–2034, dengan target awal pembangunan reaktor berkapasitas 0,5 GW. PLTN pertama ditargetkan beroperasi pada 2032 hingga 2033, sejalan dengan roadmap Net Zero 2060. Dalam jangka panjang, kapasitas nuklir diproyeksikan melonjak hingga 31–42 GW pada 2060, bergantung skenario transisi energi nasional.
Tinggalkan Komentar
Komentar