Kemenhaj Buka Opsi Maskapai Alternatif Tekan Biaya Haji 2027

Periskop.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka opsi penggunaan maskapai alternatif untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Langkah ini diambil demi menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang masih dibahas bersama DPR RI.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriawan menjelaskan, biaya penerbangan jadi komponen terbesar dalam struktur BPIH. Porsinya disebut mencapai sekitar 40% dari total biaya haji, sehingga penurunan tarif penerbangan akan langsung berdampak pada besaran ongkos yang dibayar jemaah.

"Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40% dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun," kata Ian dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9).

Kemenhaj disebut masih melakukan negosiasi berulang dengan pihak maskapai demi memperoleh tarif penerbangan yang lebih efisien. Proses ini berjalan lewat pertemuan langsung maupun secara daring, dan ditargetkan segera memasuki tahap finalisasi.

"Kami sudah negosiasi berulang-ulang. Kami melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi," ujarnya.

Di tengah proses negosiasi itu, Kemenhaj mulai membuka kemungkinan melibatkan maskapai lain yang menawarkan harga lebih kompetitif. Opsi tersebut menurutnya masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

"Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat," lanjut Ian.

Ian menegaskan, pencarian tarif penerbangan yang lebih murah tidak boleh mengorbankan kualitas layanan jemaah. Pemerintah tetap mempertimbangkan aspek pelayanan, kenyamanan, hingga keamanan sebelum menentukan maskapai yang bakal digunakan.

"Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat," tuturnya.

Kemenhaj telah menjalankan sejumlah simulasi untuk mencari skema penerbangan yang lebih efisien. Simulasi itu mencakup penghitungan ulang alokasi penerbangan di beberapa embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.

Selain tarif dari maskapai, pemerintah juga memperhitungkan variabel lain seperti harga avtur dan nilai tukar rupiah. Kedua faktor ini turut memengaruhi kalkulasi biaya penerbangan dan besaran BPIH secara keseluruhan.

Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan luar negeri sudah mencapai tahap akhir. Biaya penerbangan jadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH 2027.

Kemenhaj masih berupaya menekan BPIH dari usulan awal yang sudah disampaikan dalam pembahasan bersama Panja Komisi VIII DPR RI. Pemerintah belum menetapkan angka final karena negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.

Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI mencapai kesepakatan pada akhir September 2026, sebelum dilanjutkan ke tahap penetapan BPIH.

"Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit," tutup Ian.