periskop.id - Analis Politik Boni Hargens mengingatkan publik agar menghentikan provokasi yang menuding Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupaya menciptakan darurat militer. 

Ia menjelaskan bahwa TNI merupakan institusi yang sudah profesional dan matang dalam berdemokrasi.

Menurut Boni, sepanjang sejarah Indonesia sejak kemerdekaan, tidak ada satu pun peristiwa yang mengarah pada kudeta politik yang dilakukan oleh militer.

"TNI kita sudah belajar dari masa lalu. Mereka sudah matang dalam berdemokrasi," ujar Boni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (9/9), seperti dilansir Antara.

Ia mencontohkan peristiwa yang melibatkan Jenderal Besar (Purn) TNI Abdul Haris Nasution pada tahun 1952. 

Menurutnya, aksi di depan Istana Presiden Soekarno itu bukanlah upaya kudeta, melainkan bentuk kekecewaan TNI terhadap maraknya korupsi politik di parlemen saat itu.

Menanggapi kericuhan massa pada akhir Agustus 2025 lalu, Boni tidak menampik adanya kemungkinan kelompok penumpang gelap yang bermain di dalamnya. 

Namun, ia dengan tegas membantah adanya keterlibatan TNI dalam isu tersebut.

Karena itu, ia menekankan agar komunitas intelijen mendalami provokasi terkait isu darurat militer, termasuk yang berasal dari pegiat media sosial Ferry Irwandi, untuk mencegah terbentuknya persepsi yang keliru di masyarakat.

"Selain tidak benar, tudingan Ferry itu bentuk provokasi yang serius. Komunitas intelijen perlu mendalami tudingan itu dengan pengumpulan informasi yang objektif dan menyeluruh," tutur dia.

Senada dengan Boni, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Soleman Ponto turut mengecam pernyataan Ferry. Menurutnya, pernyataan itu menggiring opini dan memanipulasi fakta secara sengaja.

"Pernyataan Ferry sebagai bentuk provokasi yang berpotensi merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan merusak citra TNI sebagai institusi," ucap Ponto, yang juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga telah membantah berita yang menyebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan darurat militer.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, menegaskan bahwa tidak ada proses pengajuan draf usulan darurat militer di lingkungan kementerian.

“Selaku juru bicara Kemenhan, saya menyampaikan bahwa berita ini sama sekali tidak benar dan tentunya kami menyayangkan informasi media yang tidak akurat itu,” kata Frega.