Periskop.id - Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjanjikan percepatan respons layanan darurat 110, serta perluasan pengawasan Propam berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri. Kapolri menuturkan, layanan 110 harus menjadi sarana yang mudah diakses masyarakat ketika membutuhkan kehadiran polisi.
“Cukup memencet 110, respon segera kita hadirkan,” ujarnya usai membuka Apel Kasatwil 2025 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11).
Percepatan layanan dilakukan melalui penyempurnaan sistem digital, integrasi data, serta pemantauan otomatis, agar laporan dapat diteruskan cepat ke petugas lapangan. Selain itu, Polri memperluas pemasangan barcode pengaduan Propam di fasilitas umum.
“Kalau ada pelanggaran, tinggal scan, Propam langsung tangani,” katanya.
Barcode, lanjutnya, ditempatkan di halte, hotel, lift, serta berbagai ruang publik guna memudahkan warga melapor jika menemukan pelanggaran anggota.
Kapolri juga meluncurkan inovasi “Haji Muhammad Abba”s, sistem yang menggabungkan pelayanan digital dan respon cepat Polri, terhadap pengaduan masyarakat. Ia menyebut digitalisasi layanan merupakan kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas Polri.
Model Baru
Polri juga memperkenalkan berbagai model pelayanan baru untuk memudahkan akses publik, termasuk penyempurnaan perlengkapan petugas. Kapolri memastikan seluruh langkah modernisasi akan terus dievaluasi agar pelayanan publik semakin cepat dan tepat.
“Ini bagian upaya menjadikan Polri lebih responsif,” ujarnya.
Ia pun menegaskan komitmen Polri untuk terus memperbaiki sistem layanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat secara berkelanjutan. Kapolri berharap Apel Kasatwil menjadi momentum memperkuat kinerja Polri agar semakin responsif dan sesuai dengan harapan masyarakat. “Perubahan adalah keharusan,” serunya.
Sementara itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengapresiasi langkah Polri yang dinilainya semakin terbuka terhadap perubahan. “Saya sangat menghargai sikap adaptif dan responsif Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit,” ucap Jimly.
Ia pun menyinggung pentingnya modernisasi tata kelola (judicial governance) dan digitalisasi layanan publik. Ia menyebut, reformasi Polri menjadi kunci perbaikan sistem hukum nasional secara menyeluruh.
“Semua lembaga penegak hukum harus melakukan modernisasi. Polisi menjadi titik awal karena mereka berada di garis depan,” imbuhnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar