Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah rencana penanganan dua jembatan penyeberangan orang (JPO) yang berdiri berdekatan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya berencana menyambungkan keduanya, Pemprov kini memilih membongkar JPO lama karena dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas dan memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan JPO integrasi LRT Jabodebek-Transjakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pembongkaran mulai dilakukan pada September dan selesai paling lambat Oktober 2026. Sebelum pekerjaan fisik berjalan, Pemprov harus menyelesaikan proses administrasi karena JPO lama tercatat sebagai aset daerah.
"Pembongkarannya jadi artinya bulan September, paling lambat Oktober selesai," kata Pramono setelah meninjau langsung JPO Rasuna Said, Minggu (9/8).
"Yang pertama, untuk pembongkarannya, karena ini merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tentunya asetnya harus tercatat lebih dulu di BPAD, kemudian kita akan segera melakukan (pembongkaran)," jelas Pramono.
Rencana Penyambungan Berubah Setelah Dicek Langsung
Keputusan tersebut menarik karena hanya beberapa hari sebelumnya Pemprov DKI menyatakan akan menghubungkan kedua JPO setelah keberadaannya ramai dibicarakan masyarakat. Pada 4 Agustus, Pramono bahkan menyebut penyambungan diperlukan agar fasilitas penyeberangan terkoneksi dengan baik.
Namun, pengecekan teknis menunjukkan kedua struktur memiliki perbedaan elevasi lantai sekitar 75 sentimeter, sementara jarak horizontalnya hanya sekitar 60 sentimeter. Dinas Bina Marga menilai kondisi tersebut menyulitkan pembangunan tangga maupun ramp yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas.
Pramono akhirnya memilih mempertahankan JPO integrasi yang lebih baru. "Alasannya, yang satu JPO (di Rasuna Said) akan kita bongkar adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas," kata Pramono.
"Yang lama sudah tidak ada lift, sehingga tidak mudah untuk diakses masyarakat, khususnya penyandang disabilitas," ucap Pramono.
JPO integrasi yang dipertahankan telah dilengkapi lift dan guiding block. Fasilitas tersebut juga memiliki area tidak berbayar sehingga dapat digunakan masyarakat umum untuk menyeberang, bukan hanya penumpang LRT Jabodebek atau Transjakarta.
"Kalau kita sambungkan, ada beda tinggi yang cukup tinggi sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut," jelas Pramono.
JPO Baru Terhubung LRT dan Transjakarta
Kedua JPO pada dasarnya melayani fungsi penyeberangan di lokasi yang hampir sama, tetapi dibangun dalam periode dan kebutuhan berbeda.
JPO lama merupakan aset Pemprov DKI yang sebelumnya menjadi akses menuju halte Transjakarta. Setelah halte dipindahkan ke bawah Stasiun LRT Jabodebek dan sistem transportasi di kawasan tersebut diintegrasikan, akses penumpang kemudian dialihkan melalui JPO baru yang terhubung langsung dengan stasiun LRT dan halte Transjakarta.
"Yang satu, yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya, pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara, yang satu dibuat oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru," ungkap Pramono.
JPO integrasi nantinya akan mendapat peningkatan pemeliharaan, terutama untuk memastikan lift dan fasilitas aksesibilitas dapat digunakan secara konsisten.
"Dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya (perawatan) kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi "Love and Hate", tidak lagi "Love and Love", atau Love-nya satu aja," terang Pramono.
Pembongkaran Diperkirakan Butuh 2-3 Minggu
Setelah administrasi aset selesai, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta akan melelang pekerjaan pembongkaran. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo memperkirakan pekerjaan fisiknya relatif singkat.
"Nanti, setelah kami sampaikan ke BPAD, dari BPAD akan melelang. Nah, kalau pembongkaran, saya lihat, sih, tidak begitu lama, mungkin sekitar 2-3 minggu," tutur Heru.
Pekerjaan kemungkinan besar dilakukan pada malam hari untuk menekan dampaknya terhadap lalu lintas di koridor Rasuna Said.
"Untuk pembongkaran ini kan masih kita komunikasikan dengan BPAD. Nanti, itu melalui tahapan pelelangan. Biasanya, kalau pekerjaan pembongkaran itu dilakukan malam hari," ungkap Heru.
Pramono juga memastikan prosesnya akan diatur agar mobilitas warga tetap terjaga.
"Tidak akan ganggu lalu lintas (pembongkaranya), yang kemarin potong monorel aja, Alhamdulillah, lalu lintas juga tidak terganggu," ucap Pramono.
Aksesibilitas JPO Jakarta Ikut Disorot
Kasus Rasuna Said muncul ketika fasilitas penyeberangan Jakarta tengah mendapat sorotan lebih luas. Dinas Bina Marga mencatat terdapat 230 JPO di bawah pengawasannya. Koalisi Pejalan Kaki sebelumnya meminta sejumlah fasilitas, termasuk di koridor Mampang, Rasuna Said, Tebet, Pancoran hingga Pasar Minggu, dievaluasi karena aksesibilitas menjadi persoalan bagi kelompok rentan.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai visi Jakarta sebagai kota global juga harus terlihat dari kemudahan masyarakat berjalan kaki.
"DKI Jakarta cukup kencang bicara kota global. Jadi, yang kita lihat itu, kota-kota global itu, tuh, sudah mulai bicara bagaimana inklusivitas dan juga walkable city-nya," ujar Alfred.
Ia menilai JPO yang tetap dipertahankan idealnya memiliki lift yang berfungsi atau jalur landai sehingga tidak hanya dapat digunakan masyarakat yang sehat secara fisik, tetapi juga penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Keputusan membongkar JPO lama Rasuna Said akhirnya bukan sekadar menghilangkan dua fasilitas yang dianggap tumpang tindih. Kasus tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap bagaimana infrastruktur publik dibangun dan diintegrasikan, agar konektivitas transportasi tidak hanya efisien tetapi juga dapat digunakan secara setara oleh seluruh warga.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar