Periskop.id – Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan pembangunan dan pengaktifan dapur Makan Bergizi Gratis di 312 kabupaten dan kota yang memiliki angka stunting tinggi hingga sangat tinggi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan ulang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar intervensi pangan lebih tepat sasaran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penentuan lokasi prioritas akan mengacu pada peta status gizi dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 220 kabupaten dan kota masuk kategori stunting tinggi, sedangkan 92 daerah tergolong sangat tinggi.
Selain itu, terdapat 182 kabupaten dan kota dengan kategori sedang serta 20 daerah berstatus rendah. Dengan demikian, mayoritas dari 514 kabupaten dan kota yang dipetakan masih menghadapi persoalan stunting pada tingkat sedang hingga sangat tinggi.
"Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ, kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus. Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).
Lokasi SPPG Ditentukan Berdasarkan Peta Gizi
Sudaryono menjelaskan peta dari Kemenkes dapat ditelusuri hingga tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Data itu akan digunakan untuk memeriksa apakah wilayah dengan persoalan stunting berat telah memiliki dapur MBG yang aktif.
"Ini hanya peta, tentu saja kalau diklik secara detail, kita bisa tahu data detailnya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan atau desa mana. Maka, selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengintervensi langsung dengan pemberian gizi yang pas yang sesuai yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," paparnya.
Strategi tersebut melanjutkan proses penataan jaringan SPPG yang dilakukan pemerintah sejak Juni 2026. BGN sebelumnya menghentikan sementara pembangunan titik baru untuk membenahi tata kelola, mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap kecamatan, dan mengalihkan fokus ke wilayah tertinggal, terdepan, serta terluar yang belum terjangkau secara memadai.
Dalam petunjuk teknis BGN, lokasi SPPG ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan pemerataan layanan. Satu dapur pada umumnya melayani sasaran dalam radius maksimal enam kilometer atau waktu tempuh paling lama 30 menit, dengan kapasitas hingga 2.500 penerima dan dapat ditingkatkan menjadi 3.000 orang apabila memenuhi persyaratan tertentu.
Data Penerima Akan Diintegrasikan melalui NIK
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, BGN akan mengintegrasikan data penerima berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan. Integrasi dilakukan dengan mencocokkan data kesehatan dari Kemenkes dengan informasi peserta didik, balita, ibu hamil, dan kelompok penerima lainnya.
"Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau enggak, stunting atau enggak dia, datanya ada di Kemenkes kemudian ini kita crossed (integrasikan) data antarlembaga, sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak?" ucap Sudaryono.
Menurut Sudaryono, sekitar 40% penduduk yang berada pada dua kelompok ekonomi terbawah mengalami kekurangan asupan kalori dan protein. Ia memperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 116 juta orang yang konsumsi hariannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas mereka. Angka tersebut menjadi salah satu dasar BGN mengarahkan MBG ke wilayah dengan kerentanan gizi terbesar.
Dampak MBG Akan Dipantau Lewat Cek Kesehatan Gratis
BGN juga mengusulkan agar penerima MBG menjalani Cek Kesehatan Gratis lebih dari satu kali. Pemeriksaan berkala dibutuhkan untuk mengukur perubahan berat dan tinggi badan, status gizi, serta kondisi kesehatan penerima setelah mendapat intervensi makanan.
"Ada CKG, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil, sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali, sehingga program itu selalu mengandung output, outcome, dan impact atau dampak. Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal," ucap Sudaryono.
Data Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024. Namun, ketimpangan masih lebar. Prevalensi pada kelompok ekonomi terendah mencapai 29,8%, sedangkan pada kelompok tertinggi sekitar 12%.
Kemenkes juga menegaskan stunting tidak hanya dipengaruhi kekurangan makanan. Faktor lain mencakup kondisi gizi ibu hamil, berat badan lahir rendah, pemberian ASI dan makanan pendamping, keragaman pangan, imunisasi, diare, sanitasi, hingga akses pelayanan kesehatan. Karena itu, penempatan dapur MBG di wilayah prioritas tetap perlu disertai pemantauan kesehatan dan intervensi lintas sektor.
Melalui pemetaan wilayah, integrasi data NIK, dan pemeriksaan kesehatan berkala, pemerintah berharap MBG tidak berhenti pada penyaluran makanan, tetapi menghasilkan perubahan status gizi yang dapat diukur pada setiap kelompok penerima.
Tinggalkan Komentar
Komentar