Periskop.id – Badan Gizi Nasional mempercepat penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari hasil pemetaan lintas kementerian, sekitar 1.700 dapur Makan Bergizi Gratis dinyatakan siap beroperasi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Pemerintah menargetkan proses penentuan prioritas SPPG di wilayah 3T selesai dalam satu pekan. Namun, aktivasi seluruh 1.700 dapur akan dilakukan secara bertahap. Sekitar 300 dapur dijadwalkan mulai beroperasi pada pekan depan, kemudian disusul kelompok berikutnya sesuai kesiapan fasilitas dan penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara menjadi wilayah yang didahulukan karena menghadapi keterbatasan akses layanan serta persoalan gizi yang lebih berat.
“Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (6/8).
Data Stunting Dipadankan dengan Kesiapan Dapur
BGN tidak hanya menggunakan lokasi administratif sebagai dasar penentuan prioritas. Data calon dapur dipadankan dengan informasi Kementerian Kesehatan untuk melihat wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Proses tersebut juga melibatkan data dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta kementerian dan lembaga lain yang berkaitan dengan penerima Program MBG.
“Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini,” ucap Sudaryono.
BGN memiliki data lebih dari 13 ribu calon dapur dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Setelah dipadankan dengan peta stunting, sekitar 1.700 SPPG dinilai telah selesai dibangun dan tinggal memasuki tahap operasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penataan di daerah 3T semula diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan, tetapi dapat dipercepat setelah pemerintah menyelesaikan sebagian besar integrasi data. “Karena minggu lalu kita rapat satu bulan, ternyata dalam satu minggu ini insyaallah bisa kita selesaikan yang 3T,” kata Zulkifli.
NTT Catat Prevalensi Stunting Tertinggi
Percepatan SPPG di Indonesia timur dilakukan ketika kesenjangan angka stunting antarwilayah masih lebar. Hasil Survei Status Gizi Indonesia 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024.
Namun, Nusa Tenggara Timur masih mencatat prevalensi tertinggi secara nasional, yakni 37%. Kementerian Kesehatan memperkirakan terdapat sekitar 214.143 balita stunting di provinsi tersebut.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan. Karena itu, perluasan MBG perlu berjalan bersama intervensi kesehatan ibu dan anak, perbaikan sanitasi, akses air bersih, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan balita.
SPPG di wilayah prioritas tidak hanya dapat melayani pelajar. Program MBG juga menyasar balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sesuai pemetaan penerima manfaat serta kesiapan distribusi di setiap daerah.
BGN Ingatkan Tidak Ada Jalur Belakang
Sudaryono mengingatkan masyarakat dan calon mitra agar tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat meloloskan pengajuan atau mempercepat pembukaan SPPG dengan imbalan tertentu.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas,” tuturnya.
Peringatan tersebut disampaikan di tengah proses penyisiran ribuan titik dapur. BGN menegaskan penetapan lokasi, verifikasi fasilitas, dan aktivasi operasional dilakukan melalui sistem resmi berdasarkan kebutuhan penerima manfaat serta kelayakan dapur.
Masyarakat diminta melaporkan pihak yang menawarkan jasa pembukaan titik SPPG, mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat, atau meminta pembayaran di luar mekanisme resmi.
Percepatan Tidak Boleh Mengabaikan Keamanan Pangan
Kecepatan aktivasi dapur harus diikuti pemenuhan standar sanitasi dan keamanan pangan. Data Kementerian Kesehatan per 15 April 2026 menunjukkan baru 13.576 dari 25.925 SPPG operasional yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Jumlah itu setara 52,37%.
Tantangan sertifikasi juga terlihat di Indonesia timur. Berdasarkan pemantauan BGN Wilayah III pada Maret 2026, sebanyak 717 dari 4.219 SPPG belum mendaftarkan pengurusan sertifikat higiene dan sanitasi. BGN ketika itu mengancam menghentikan sementara dapur yang tidak segera memenuhi persyaratan.
BGN sebelumnya juga mencatat ribuan SPPG pernah dihentikan sementara karena persoalan infrastruktur, tata kelola organisasi, mutu gizi, dan kejadian menonjol. Data hingga 29 Mei 2026 menunjukkan 2.213 dari 27.208 SPPG yang pernah beroperasi masih berada dalam status penghentian sementara.
Kondisi tersebut menunjukkan perluasan cakupan harus dibarengi verifikasi dapur, ketersediaan ahli gizi, kualitas air, kebersihan peralatan, pengendalian waktu memasak, penyimpanan makanan, serta distribusi yang aman.
BGN menyatakan dapur yang belum memenuhi standar tidak akan dipaksakan beroperasi. Aktivasi 1.700 SPPG akan dilaksanakan bertahap agar pemerataan layanan tidak mengorbankan keamanan makanan yang dikonsumsi anak dan kelompok rentan.
Melalui percepatan di wilayah 3T, pemerintah berharap Program MBG dapat lebih dahulu menjangkau masyarakat dengan kerawanan gizi tinggi. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap dapur yang dibuka tidak hanya siap secara bangunan, tetapi juga memiliki tenaga, bahan baku, sistem distribusi, dan standar keamanan yang dapat dipertahankan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar