Periskop.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dapurnya ditangguhkan atau terkena suspend. Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai persoalan di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kasus keracunan hingga indisipliner pegawai.
Sudaryono menegaskan, setiap dapur yang disuspend otomatis membuat kepala SPPG-nya langsung diberhentikan dari jabatan. Ia menyebutkan, pihaknya akan menyelidiki apakah pencopotan tersebut murni akibat kelalaian atau ada faktor lain di baliknya.
"Dapur yang di-suspend, kepala SPPG-nya kami copot, kami lihat apakah ini kelalaian atau ada unsur-unsur lain, maka kami investigasi lebih lanjut, dan menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan berikutnya apakah perlu dipecat atau perpanjangan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-nya tidak dilanjutkan," ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (3/8).
Dari total 137 kepala SPPG yang dicopot, sebaran terbanyak berasal dari Jawa Barat dengan 49 orang. Disusul Lampung sebanyak 26 orang, Jawa Timur 11 orang, Sumatra Utara dan Banten masing-masing 10 orang, serta Jawa Tengah lima orang.
Salah satu kasus yang masuk dalam daftar pencopotan itu terjadi di Semarang. Insiden tersebut berkaitan dengan keracunan massal yang menimpa siswa SMK Negeri 6 Semarang.
"Termasuk yang kemarin di Semarang dan menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," ucap Sudaryono.
Selain kasus keracunan, sejumlah kepala SPPG juga dicopot lantaran tindakan indisipliner di dapur MBG. Sudaryono menyebutkan, ada kasus pegawai yang menjadi korban penipuan daring hingga kehilangan uang yang seharusnya dikelola untuk operasional dapur.
"Ini ada yang karena keracunan, phising, dia berwenang mencari uang kemudian mengaku kena scam, uangnya hilang dan lain sebagainya, kami berhentikan dan dapurnya kami tangguhkan," katanya.
Sudaryono menegaskan, BGN memberlakukan nol toleransi terhadap setiap kasus keracunan karena menyangkut nyawa dan kesehatan penerima manfaat program MBG. Menurutnya, standar ini berlaku ketat tanpa pengecualian di seluruh dapur SPPG.
Ke depan, BGN juga berencana memperluas keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan dapur MBG. Sudaryono menjelaskan, orang tua, guru, hingga Dinas Pendidikan akan bisa mengetahui detail menu, kandungan gizi, lokasi dapur, dan identitas kepala SPPG yang bertanggung jawab.
"Kami ingin setransparan mungkin dan menyediakan informasi kepada publik seluas-luasnya, termasuk orang tua, guru, Dinas Pendidikan, bahwa anaknya diberi menu apa oleh negara, kandungan gizinya seperti apa, menu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, Insya Allah ke depan bisa nyambung dengan CCTV-nya untuk menimbulkan rasa nyaman pada guru dan orang tua," kata Sudaryono.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar