Periskop.id - Pemerintah mempercepat perluasan Sekolah Rakyat dengan menargetkan sedikitnya 50 hingga 100 sekolah baru mulai beroperasi di berbagai daerah pada akhir Agustus 2026. Strategi sekolah rintisan tetap digunakan agar anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang putus sekolah tidak harus menunggu pembangunan gedung permanen selesai.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pengoperasian sekolah baru akan dimulai setelah rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Percepatan ini menjadi bagian dari pengembangan Sekolah Rakyat yang saat ini telah menjangkau lebih dari 43.000 anak jalanan dan anak putus sekolah.
"Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia," kata Teddy di Kabupaten Tangerang, Sabtu (8/8).
Menurut Teddy, penggunaan fasilitas sementara sebagai Sekolah Rakyat rintisan diperlukan karena pembangunan kompleks sekolah permanen membutuhkan waktu yang tidak singkat. Pemerintah tidak ingin proses konstruksi membuat anak yang seharusnya kembali bersekolah kehilangan waktu belajar.
"Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun. Tapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera. Makanya ada yang rintisan. Tahun lalu awal sudah terlaksana, ini dilanjutkan," ujarnya.
Skema bertahap juga terlihat pada pelaksanaan tahun ajaran 2026/2027. Kementerian Sosial sebelumnya menetapkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah untuk 101 Sekolah Rakyat dalam empat gelombang, mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 19 sekolah permanen masuk gelombang pertama, 63 sekolah permanen pada 31 Juli, delapan sekolah rintisan Jabodetabek pada 15 Agustus, dan 11 sekolah permanen pada 31 Agustus.
Pembangunan 104 Sekolah Permanen Dikebut
Di saat sekolah rintisan beroperasi, pemerintah terus menyelesaikan pembangunan fasilitas permanen.
Kementerian Pekerjaan Umum membangun Sekolah Rakyat tahap II di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Jika seluruhnya beroperasi penuh, fasilitas tersebut dirancang menampung sekitar 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.
Sekolah dibangun di atas lahan sekitar 5-10 hektare dan dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, asrama, laboratorium keterampilan, perpustakaan dan pusat pembelajaran digital, klinik, fasilitas olahraga hingga dapur dan kantin.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan fasilitas tersebut merupakan bagian dari investasi pemerintah pada kualitas sumber daya manusia.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU memastikan seluruh fasilitas pendidikan dibangun secara cepat, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dody.
Khusus di Banten, Teddy menyebut pemerintah menyiapkan dua sekolah baru dan enam lokasi lainnya dengan konsep rintisan.
"Dan khusus untuk wilayah Banten, pemerintah akan menghadirkan dua sekolah baru, serta enam sekolah lainnya dengan format rintisan serupa sebagai fasilitas Sekolah Rakyat," kata dia.
Target Siswa Naik Jadi 150 Ribu pada 2027
Ekspansi fisik tersebut berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah peserta didik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini telah mencapai lebih dari 43.000 orang. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut melonjak menjadi lebih dari 150.000 siswa pada 2027 seiring semakin banyaknya fasilitas permanen yang tersedia.
"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya.
Target terbaru itu menunjukkan percepatan dibandingkan proyeksi yang disampaikan pemerintah beberapa bulan sebelumnya. Pada Juni 2026, Saifullah masih menyebut jumlah siswa Sekolah Rakyat pada 2027 ditargetkan menembus lebih dari 100.000 orang, sebelum mendekati 300.000 pada 2028 dan melampaui 400.000 siswa pada 2029.
Pada akhir Juli, Kemensos juga mencatat jumlah peserta Sekolah Rakyat tahun 2026 berada di kisaran 45.000 siswa setelah tambahan sekitar 30.000 peserta didik pada tahun ajaran baru. Perbedaan dengan angka lebih dari 43.000 yang disampaikan pada Sabtu dapat dipengaruhi tahapan masuk siswa di sekolah yang belum seluruhnya aktif.
Hampir 3 Juta Anak Usia Sekolah Belum Bersekolah
Pemerintah menempatkan Sekolah Rakyat sebagai program afirmasi bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berisiko menghentikan pendidikan karena persoalan ekonomi.
Kebutuhannya masih besar. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025, jumlah anak tidak sekolah usia 7-18 tahun mencapai 2.922.607 orang. Persoalan terbesar berada pada kelompok usia 16-18 tahun yang mencapai 2.009.918 anak.
Angka tersebut telah turun dibandingkan 2020 yang mencapai sekitar 4,08 juta anak, tetapi menunjukkan jutaan anak masih berada di luar sistem pendidikan formal. Faktor ekonomi menjadi salah satu persoalan yang membuat anak dari keluarga tidak mampu lebih rentan berhenti sekolah.
Sekolah Rakyat mencoba menjawab persoalan itu melalui pendidikan berasrama. Selain pembelajaran akademik, siswa mendapatkan tempat tinggal, makan, pemeriksaan kesehatan hingga pendampingan sosial selama mengikuti pendidikan.
Model rintisan menjadi jembatan agar proses tersebut bisa berjalan lebih cepat. Pemerintah memanfaatkan aset kementerian, lembaga, pemerintah daerah maupun fasilitas lain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat belajar sementara sambil menunggu kompleks permanen selesai dibangun.
Dengan target hingga 100 sekolah tambahan mulai aktif akhir Agustus dan lebih dari 150 ribu siswa pada 2027, tantangan Sekolah Rakyat selanjutnya bukan hanya memperbanyak gedung. Pemerintah juga harus memastikan siswa yang paling membutuhkan benar-benar terjangkau, ketersediaan guru dan pengasuh mencukupi, serta kualitas pendidikan tetap terjaga ketika program diperluas dalam skala besar.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar