Periskop.id - Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu anak mengikuti program Sekolah Rakyat pada 2027, melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan sekitar 43 ribu siswa yang telah dijangkau saat ini. Ekspansi diarahkan terutama kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, serta mereka yang putus atau belum pernah bersekolah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, perluasan kapasitas akan ditopang pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan setiap daerah setidaknya memiliki satu fasilitas permanen yang dapat menampung ribuan siswa.
"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya di Kabupaten Tangerang, Sabtu (8/8).
Target tersebut menunjukkan skala Sekolah Rakyat yang terus diperbesar sejak program mulai berjalan pada 2025. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Sabtu juga menyebut sekitar 43.000 anak yang sebelumnya tidak bersekolah maupun hidup di jalan kini telah masuk dalam jaringan Sekolah Rakyat.
Pemerintah berharap pembangunan sekolah permanen dapat meningkatkan kapasitas secara signifikan pada tahun depan.
104 Sekolah Permanen Disiapkan
Selain memanfaatkan gedung pemerintah yang sudah tersedia sebagai lokasi rintisan, pemerintah tengah membangun jaringan Sekolah Rakyat permanen.
Kementerian Pekerjaan Umum mencatat pembangunan tahap kedua dilakukan pada 104 lokasi di seluruh Indonesia. Fasilitas tersebut diproyeksikan memiliki total daya tampung hingga 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sekolah permanen dibangun di atas lahan sekitar 5-10 hektare dengan fasilitas berupa ruang kelas berbasis teknologi, asrama, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, klinik, lapangan olahraga hingga dapur dan kantin.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan fasilitas tersebut bukan sekadar proyek fisik. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU memastikan seluruh fasilitas pendidikan dibangun secara cepat, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya juga telah menyelesaikan renovasi dan pembangunan fasilitas untuk 164 Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama yang mulai dimanfaatkan sejak 2025.
Kejar Anak yang Tak Pernah Sekolah
Ekspansi Sekolah Rakyat tidak hanya menyasar keluarga yang kesulitan membayar pendidikan, tetapi juga anak-anak yang sudah terputus dari sistem pendidikan formal.
Saifullah mengakui proses tersebut memiliki tantangan tersendiri karena pemerintah harus melakukan penjangkauan secara langsung.
"Menghimpun anak-anak jalanan untuk mau bersekolah bukanlah perkara mudah. Para pendamping di lapangan bahkan harus meluangkan waktu hingga 24 jam penuh hanya untuk melacak keberadaan anak-anak tersebut," ujarnya.
Salah satu modelnya diterapkan di kawasan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug, Kabupaten Tangerang. Pemerintah memanfaatkan sebagian fasilitas milik Kementerian Perhubungan sebagai Sekolah Rakyat rintisan untuk menjangkau anak yang biasa mengamen, bekerja di pasar, atau mencari penghasilan di ruang publik.
"Program rintisan tambahan ini secara khusus menjangkau anak-anak yang pada jam sekolah kerap mengamen atau mencari penghasilan di pasar-pasar dan tempat umum," tuturnya.
Kementerian PU sebelumnya telah melakukan asesmen terhadap fasilitas PPI Curug dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug untuk mendukung pemanfaatannya sebagai sekolah berasrama.
Dari proses penjangkauan di wilayah tersebut, pemerintah telah menemukan sekitar 400 anak jalanan. Sebanyak 300 anak dinilai memenuhi persyaratan setelah menjalani asesmen dan dapat langsung mengikuti proses pembelajaran.
Tidak semua anak bisa langsung ditempatkan di kelas reguler. Sebagian membutuhkan pemulihan dan penyetaraan kemampuan terlebih dahulu.
"Sementara itu, lebih dari 100 anak lainnya memerlukan masa penyetaraan atau matrikulasi terlebih dahulu di sentra-sentra milik Kementerian Sosial. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka belum bisa membaca, memiliki kendala kesehatan, serta menghadapi permasalahan lainnya," kata dia.
Hampir 3 Juta Anak Usia 7-18 Tahun Tidak Sekolah
Upaya tersebut berjalan di tengah masih besarnya persoalan anak tidak sekolah di Indonesia.
Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 yang dikutip Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat terdapat 2.922.607 anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah. Sebanyak 2.009.918 di antaranya berada pada kelompok usia 16-18 tahun.
Jumlah tersebut sebenarnya menurun dibandingkan 2020 ketika terdapat lebih dari 4,08 juta anak tidak sekolah, tetapi menunjukkan tantangan akses pendidikan masih besar, khususnya pada jenjang menengah.
Jika menggunakan cakupan usia yang lebih luas, yakni 6-18 tahun, pemerintah mencatat sekitar 3,78 juta anak tidak bersekolah, termasuk 2,48 juta anak usia 16-18 tahun. Perbedaan angka tersebut berasal dari cakupan kelompok usia yang berbeda dalam penghitungan.
Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk melengkapi berbagai kebijakan penanganan anak tidak sekolah dengan menyasar keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berbeda dari penerimaan sekolah biasa, calon siswa dijangkau melalui pemerintah daerah dan pendamping sosial, bukan semata melalui pendaftaran terbuka.
Sekolah Berasrama untuk Putus Rantai Kemiskinan
Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama. Siswa mendapatkan pendidikan akademik sekaligus pendampingan karakter dan keterampilan dalam lingkungan sekolah selama 24 jam.
Saifullah sebelumnya mengatakan program tersebut memang dirancang untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama mereka yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko menghentikan pendidikan karena masalah ekonomi.
Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai instrumen untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Orang tua siswa juga diarahkan masuk ke program pemberdayaan sosial agar peningkatan kesejahteraan tidak hanya terjadi pada anak.
Pada tahun pertamanya, Sekolah Rakyat menjangkau sekitar 15 ribu siswa. Kapasitas kemudian diperbesar pada tahun ajaran 2026/2027 hingga jumlah peserta saat ini mencapai lebih dari 43 ribu orang.
Dengan target terbaru lebih dari 150 ribu peserta pada 2027, tantangan berikutnya bukan hanya menyelesaikan pembangunan sekolah. Pemerintah juga harus mampu menemukan anak yang benar-benar membutuhkan, menyiapkan guru dan pengasuh, melakukan matrikulasi bagi siswa yang tertinggal jauh secara akademik, serta menjaga kualitas pendidikan ketika kapasitas program diperbesar dalam waktu relatif singkat.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar