periskop.id - Indonesia tampil sebagai pemimpin operasional pasar karbon global di COP30 Belém, Brazil, meski banyak pihak menilai konferensi tersebut gagal merumuskan pendanaan iklim yang substansial.
Delegasi Indonesia dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Utusan Khusus Iklim dan Energi Asim Zoyadikusumo. Total 540 delegasi hadir, termasuk 92 negosiator dari 12 kementerian dan perwakilan swasta.
“Komitmen Indonesia sudah lengkap secara tertulis melalui tiga dokumen utama: Biennial Transparency Reports, NDC, dan National Action Plan. Tantangannya kini penerapan di lapangan,” ujar Hanif saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kawasan Parlemen, Senayan pada Rabu (3/12).
Indonesia aktif dalam 13 agenda utama COP30, termasuk mendukung inisiatif Tropical Forest Facility senilai 1 miliar USD dari pemerintah Brazil. Dalam diplomasi, Indonesia membuka Pavilion dengan 52 sesi diskusi, melakukan bilateral meeting dengan 24 negara dan 14 mitra internasional, serta menandatangani Letter of Intent dengan Inggris dan New Zealand.
Selain itu, Indonesia membangun kolaborasi global melalui International Tropical Peatland Center dengan Republik Demokratik Kongo, meluncurkan roadmap Blue Carbon Ecosystem, dan menerima dukungan pendanaan 15 juta USD untuk penanganan metan capture dan pengendalian kualitas udara.
“Indonesia berusaha menunjukkan bahwa aksi nyata lebih penting daripada sekadar perdebatan. Kita hadir di lapangan dengan strategi implementasi yang jelas dan kerja sama global yang konkret,” Tegas Hanif.
Hanif melanjutkan, Indonesia juga memimpin implementasi operational art. 6.2 dan 6.4 Paris Agreement melalui kerja sama dengan Norwegia dan skema voluntary carbon global, membangun integritas unit karbon yang diakui pasar internasional.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia menegaskan posisi sebagai pusat integritas dan operasional pasar karbon global, meski COP30 belum menghasilkan kesepakatan pendanaan yang substansial.
Tinggalkan Komentar
Komentar