Periskop.id - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan, pihaknya akan terus memantau kondisi di Iran sebelum memutuskan mengevakuasi WNI, menyusul demonstrasi besar yang merebak di negara tersebut.

Menurut dia, sebagian besar WNI yang ada di Iran adalah pelajar yang terpusat di kota Qom dan Isfahan. Keduanya diketahui bukan merupakan titik demonstrasi besar di negara tersebut.

“Kalau dilihat dari situasinya, (para WNI) ada di beberapa kota yang sebenarnya bukan merupakan titik-titik demonstrasi besar, kami akan lihat terus perkembangannya,” kata Menlu RI, merespons pertanyaan terkait rencana evakuasi WNI dari Iran, Rabu (14/1). 

Ditemui usai menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Sugiono mengakui, pihaknya sempat mengalami kendala komunikasi. Meski demikian, menurut laporan terbaru yang diterima, dipastikan tidak banyak WNI yang terdampak unjuk rasa besar-besaran di Iran.

Ia pun mengimbau kepada seluruh WNI yang masih ada di Iran untuk tetap waspada, selalu memerhatikan perkembangan situasi, serta menghindari titik-titik atau tempat demonstrasi di wilayah mereka.

“Saya juga sudah menyampaikan kepada duta besar kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi tersebut perlu dilakukan,” imbuhnya.

Dalam pernyataan Kemlu RI, Senin (12/1), berdasarkan komunikasi KBRI Teheran dengan para WNI di berbagai wilayah, khususnya di Qom dan Isfahan, mereka mengaku tidak mendapat gangguan keamanan yang signifikan. Berdasarkan penilaian KBRI dan dengan memperhatikan kondisi di lapangan hingga Senin (12/1), evakuasi juga belum diperlukan.

KBRI juga telah mengimbau WNI yang berencana melakukan perjalanan ke Iran untuk menundanya, hingga situasi dan kondisi keamanan di negara terkait dinyatakan kondusif.

Sepeti diketahui, Iran telah diguncang demonstrasi sejak 28 Desember 2025 di Grand Bazaar Teheran akibat anjloknya nilai rial Iran serta memburuknya kondisi ekonomi. Aksi protes kemudian menyebar ke 585 lokasi di seluruh negeri, tercatat pada 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran.

Pemerintah Iran menuduh AS dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai “kerusuhan” dan “aksi terorisme”, seperti dilaporkan Anadolu.

Tidak ada angka korban resmi yang dirilis pemerintah. Namun, Human Rights Activists News Agency, lembaga pemantau HAM yang berbasis di AS memperkirakan, jumlah korban tewas telah melampaui 2.550 orang. Termasuk aparat keamanan dan pengunjuk rasa, dengan lebih dari 1.134 orang terluka.

Warga Sipil Prioritas
Sebelumnya, Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta menegaskan, aparat penegak hukum Teheran memprioritaskan pelindungan terhadap nyawa warga sipil yang berunjuk rasa pada 28 Desember lalu dan terus meluas ke banyak wilayah.

“Melindungi nyawa warga negara, termasuk para pengunjuk rasa damai, selalu menjadi prioritas, meskipun selama kerusuhan ini, sejumlah warga Iran yang tidak bersalah serta petugas keamanan dan ketertiban umum telah kehilangan nyawa di tangan elemen teroris bayaran,” demikian pernyataan Kedubes Iran di Jakarta, Rabu.

Kedutaan menekankan, Iran berpegang teguh pada hukum dan praktik hak kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa secara damai, dan mengakui hak-hak ini dalam kerangka konstitusi dan komitmen internasional. Termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Semua otoritas dan lembaga terkait, sambungnya, telah memperhatikan tuntutan damai dan sah dari warga negara. Termasuk menggunakan kapasitas yang dimiliki untuk menangani dan menindaklanjuti tuntutan, serta menegaskan tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai.

Terlepas dari adanya insiden kekerasan yang terorganisir pada aksi unjuk rasa, Kedubes Iran menyampaikan, aparat penegak hukum Iran telah bertindak dengan menahan diri dan dalam kerangka hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip urgensi tinggi dan proporsionalitas untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik.

“Iran sekali lagi menekankan komitmen penuhnya untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak untuk berdemonstrasi dan berunjuk rasa secara damai, dan pada saat yang sama menganggap perlindungan keamanan publik, nyawa dan harta benda warga negara dan sarana umum sebagai tanggung jawab yang sangat mendasar,” ucap pernyataan tersebut.

Menyikapi tuntutan pengunjuk rasa yang dipicu oleh fluktuasi nilai tukar mata uang rial Iran, kedutaan mengatakan, Pemerintah Iran telah memahami tuntutan pengunjuk rasa, dan telah menyiapkan sejumlah langkah praktis, termasuk menyediakan paket bantuan untuk kelompok rentan.

“Pemerintah Republik Islam Iran telah memasukkan langkah-langkah praktis ke dalam agenda, termasuk paket bantuan mendesak untuk kelompok rentan dan dialog langsung dengan perwakilan serikat pekerja dan serikat pasar, untuk mengurangi tekanan biaya hidup dan memulai reformasi ekonomi,” jelas Kedubes Iran. 

Kedubes Iran menambahkan, tindakan dan sanksi ekonomi sepihak yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) turut menjadi faktor yang membuat kondisi perekonomian rakyat Iran semakin melemah.

“Sanksi sepihak dan tindakan paksa AS selama beberapa tahun terakhir telah memainkan peran langsung dan tak terbantahkan dalam meningkatkan tekanan ekonomi pada rakyat Iran,” tambahnya.

Iran telah diguncang demonstrasi sejak 28 Desember 2025 di Grand Bazaar Teheran akibat anjloknya nilai rial Iran serta memburuknya kondisi ekonomi. Aksi protes kemudian menyebar ke 585 lokasi di seluruh negeri, tercatat pada 186 kota di seluruh 31 provinsi Iran.

Tidak ada angka korban resmi, namun kelompok pemantau hak asasi manusia berbasis di AS, Human Rights Activists News Agency (HRANA), memperkirakan jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 544 orang, termasuk aparat keamanan dan demonstran.

Badan itu juga menyatakan bahwa lebih dari 1.000 orang luka-luka dan sedikitnya 10.681 orang telah ditahan dalam aksi protes yang terjadi di 585 lokasi di seluruh negeri.

Sementara itu, setidaknya 109 anggota aparat keamanan Iran juga dilaporkan tewas dalam kerusuhan yang melanda sejumlah wilayah negara tersebut dalam beberapa hari terakhir, menurut Kantor Berita Tasnim milik Iran.