AS Tahan Iuran, António Guterres Peringatkan Risiko Kebangkrutan PBB

periskop.id – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres memperingatkan bahwa organisasi dunia tersebut kini berada di ambang kehancuran finansial yang mendesak akibat masifnya penunggakan iuran wajib oleh sejumlah negara anggota.

Guterres menyebut krisis likuiditas ini berpotensi menghentikan operasional organisasi secara total pada Juli mendatang jika tidak ada solusi segera.

“Intinya jelas. Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu, atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah kehancuran finansial yang sudah di depan mata,” tulis Guterres dalam suratnya kepada 193 negara anggota, dikutip Sabtu (31/1).

Guterres melukiskan situasi krisis kali ini "berbeda secara kategoris" dan jauh lebih parah dibandingkan masa lalu. Integritas sistem PBB kini dipertaruhkan karena 23 persen dari total tagihan iuran tahun 2025 belum terbayarkan, mencetak rekor tunggakan tertinggi.

Ancaman kebangkrutan ini kian nyata setelah penyumbang terbesar PBB, Amerika Serikat, menolak membayar kontribusi anggaran rutin maupun dana pemeliharaan perdamaian. Presiden AS Donald Trump bahkan menarik negaranya dari puluhan badan internasional karena dianggap tidak sejalan dengan prioritas Amerika.

Situasi diperburuk oleh aturan birokrasi internal yang mewajibkan PBB mengembalikan dana sisa anggaran program kepada negara anggota. Ironisnya, aturan ini memaksa PBB "mengembalikan" uang yang bahkan belum pernah mereka terima secara fisik dari penunggak iuran.

“Bulan ini saja, sebagai bagian dari penilaian tahun 2026, kami terpaksa mengembalikan US$227 juta (sekitar Rp3,5 triliun), dana yang sebenarnya belum kami kumpulkan,” ungkap Guterres menyoroti absurditas aturan tersebut.

Dampak penghematan ekstrem mulai terlihat secara fisik di markas PBB di Jenewa, Swiss. Pengelola gedung terpaksa mematikan eskalator secara berkala dan menurunkan suhu pemanas ruangan demi menghemat uang tunai yang tersisa agar lampu tetap menyala.

Di lapangan, krisis pendanaan ini memukul telak operasi kemanusiaan. Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan potensi pelanggaran berat perang kini tidak terdokumentasi karena ketiadaan dana untuk mengirim tim penyelidik.

Dampak fatal juga dirasakan di negara konflik. Di Afghanistan, badan PBB untuk perempuan (UN Women) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi, sementara Program Pangan Dunia (World Food Programme) harus memangkas jatah makan bagi pengungsi Sudan.

Selain masalah internal, eksistensi PBB juga diuji oleh manuver eksternal. Trump dituduh berupaya menggantikan fungsi PBB dengan membentuk Board of Peace untuk mengawasi regenerasi di Gaza, yang dikhawatirkan akan menggeser peran lembaga multilateral tersebut.

Negara donor tradisional lainnya seperti Inggris dan Jerman juga dilaporkan mengumumkan pengurangan bantuan luar negeri yang signifikan. Langkah ini dipastikan akan semakin mempersempit ruang gerak PBB dalam menangani krisis global.