Periskop.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC), dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrem.
"Rencana penerbangan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi ekstrem di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Sabtu (31/1).
Operasi tersebut, kata dia, merupakan hasil sinergi antara BPBD DKI Jakarta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), TNI Angkatan Udara, serta unsur terkait lainnya.
Dia menjelaskan, pada sorti pertama, pesawat melakukan penyemaian awan di perairan utara Jakarta pada ketinggian 8.000-11.000 kaki. Pada sorti ini, digunakan bahan semai berupa Kalsium Oksida (CaO) sebanyak 800 kilogram.
Sorti kedua, dilaksanakan dengan fokus penyemaian awan di wilayah barat daya Jakarta, penerbangan dilakukan pada ketinggian 7.000-8.000 kaki. "Pada sorti ini, digunakan bahan semai berupa Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 800 kilogram," ujar Isnawa.
Lebih lanjut, dia menyebutkan OMC, tersebut dilakukan berdasarkan analisis kondisi atmosfer serta pemantauan cuaca secara berkelanjutan, sehingga penyemaian awan dapat diarahkan ke wilayah yang lebih aman.
BPBD Provinsi DKI Jakarta mengaku terus melakukan evaluasi harian terhadap pelaksanaan OMC. Juga memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sendiri sudah memutuskan untuk memperpanjang kembali pelaksanaan OMC hingga 1 Februari 2026. Sebelumnya, Pramono menetapkan OMC dilakukan hingga tanggal 27 Januari 2026.
“Untuk OMC, sekali lagi kami melihat cuaca yang ada. Hasil BMKG memang sekarang ada kemungkinan sampai tanggal 1 Februari cuacanya kurang lebih harus dilakukan OMC,” kata Pramono di Jakarta, Selasa (27/1).
Pramono menjelaskan, Pemerintah Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta, memang sudah mengalokasikan anggaran untuk satu bulan penuh melakukan OMC. Sehingga, kata Pramono, apabila memang masih diperlukan OMC, maka Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan hal tersebut.
Menurut Pramono, hal terpenting adalah jangan sampai dampak curah hujan yang tinggi, nantinya mengakibatkan banjir yang merugikan masyarakat. “Kalau hari ini tadi pagi jam 07.00 pagi tidak kita naikkan OMC-nya, pasti cuacanya berbeda dengan apa yang kita rasakan pada saat ini,” ungkap Pramono.
Pramono mengatakan, banjir di Jakarta memang membutuhkan penanganan jangka pendek, jangka menengah hingga jangka panjang. Untuk penanganan jangka pendek, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan OMC.
Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi sungai secara keseluruhan termasuk menyelesaikan "Giant Sea Wall", "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD) dan sebagainya. “Itu tetap harus dilakukan untuk di Jakarta,” kata Pramono.
Kritik soal dilakukannya OMC terus menerus sebelumnya datang dari Wakil Ketua Forum warga Kota (Fakta) Indonesia Azas Tigor Nainggolan. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak hanya mengandalkan OMC untuk mengantisipasi banjir, melainkan juga menangani penyebab banjir.
"Seharusnya langkah yang dilakukan menjawab masalah dari penyebabnya. Memperbaiki sesuai kebutuhan mengatasi banjir karena tingginya curah hujan Jakarta, adanya banjir kiriman dari Bogor dan rob dari pesisir Jakarta dan Banten," tuturnya.
Azas berpendapat, penyebab lain banjir di Jakarta, yakni rusaknya sistem keluar masuk air atau drainase dari tengah kota ke laut dan sebaliknya, serta kurangnya resapan air di kota. Karena itu, memperbaiki sistem dan sarana drainase sebagai alat pengelolaan air masuk dan keluar kota Jakarta, serta memperbaiki kerusakan ekologi alam Jakarta dan sekitarnya menjadi keharusan.
"Banjir yang dialami Jakarta itu adalah peringatan dari alam semesta kepada kita agar segera memperbaiki alam dan tata kelola kota Jakarta. Jangan kita bandingkan, biaya modifikasi cuaca lebih kecil dibandingkan besarnya kerugian uang jika turun hujan dan terjadi banjir Jakarta," ujarnya.
Dia mengatakan, modifikasi cuaca bukan satu-satunya cara mengatasi banjir di Jakarta. Menurutnya, ini upaya untuk memaksa hujan alam berpindah ke tempat lain seperti ke kawasan laut, sehingga tak perlu dilakukan terus menerus.
"Tidak boleh digunakan atau dikonsumsi terus menerus karena akan merusak. Sementara air laut sekarang ini juga sedang tinggi. Banjir rob juga akibat rusaknya sistem drainase menyebabkan air hujan dari langit dan banjir kiriman dari Bogor tidak lancar jalannya ke laut," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar