Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan banjir rob beberapa hari lalu di sejumlah wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, terjadi akibat fenomena supermoon atau purnama perige.

“Kemarin memang rob yang terjadi karena bulan supermoon atau bulan penuh,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Senin (8/12). 

Sejak 15 hari yang lalu, lanjut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyiapkan antisipasi banjir rob seperti di Muara Baru, Muara Angke, R.E Martadinata, dan sebagainya. “Sebenarnya kami sudah mengantisipasi sejak awal. Dalam 10 bulan pemerintahan yang saya pimpin, saya sudah langsung ini menjadi prioritas,” ujar Pramono.

Dia pun mengingatkan kepada masyarakat bahwa ke depan banjir rob masih akan terjadi. Oleh karenanya, pihaknya akan terus melakukan antisipasi di beberapa titik untuk menghadapi hal tersebut.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelindo, dan Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Pramono pun bersyukur Jakarta bisa mengantisipasi banjir rob sejak jauh-jauh hari. Salah satunya adalah dengan menyiapkan pompa air yang dimiliki Pemerintah Jakarta.

Sabtu (6/12) lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, sebanyak 16 RT dan satu ruas jalan tergenang di Kota Jakarta Utara (Jakut) dan Kabupaten Kepulauan Seribu akibat banjir rob.

"Ada 16 RT dan satu ruas jalan yang tergenang banjir rob di Jakarta pada Sabtu pagi," kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia merinci dari 16 RT yang tergenang, 5 RT di antaranya berada di Jakarta Utara yaitu, 3 RT di Kelurahan Pluit dengan ketinggian air 25-60 sentimeter (cm) dan 2 RT di Kelurahan Marunda dengan ketinggian air 15-25 cm.

Sedangkan ruas jalan yang tergenang, yakni Jalan RE Martadinata, tepatnya di depan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Kemudian Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, dengan ketinggian air 20 cm, namun saat ini dalam penanganan petugas.

Sementara itu, di Kepulauan Seribu terdapat 11 RT yang tergenang, yaitu 4 RT di Kelurahan Pulau Tidung dengan ketinggian air 10 cm, 3 RT di Kelurahan Pulau Harapan dengan ketinggian air 10-20 cm. Lalu, 4 RT di Pulau Panggang dengan ketinggian air 30 cm. "Saat ini, semua dalam penanganan petugas," tutur Yohan.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (rob) pada 1-10 Desember 2025. Kondisi ini terjadi akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena fase bulan purnama dan perigee (supermoon).

Fenomena ini juga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Dampaknya, menyebabkan kenaikan tinggi muka air di Pintu Air Pasar Ikan sehingga berstatus Bahaya atau Siaga 1 pada Sabtu pagi pukul 09.00 WIB dan terjadinya genangan di sejumlah wilayah Jakarta.

Proyek NCICD

Selain kesiapsiagaan bencana, Pemprov DKI juga telah sudah menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Pluit, Muara Angke hingga Kali Lencong pada tahun depan.

“Di tahun 2026, kami sudah menganggarkan untuk melanjutkan NCICD untuk Pluit sepanjang 530 meter, Muara Angke 350 meter, Kali Lencong 750 meter,” kata Pramono.

Kendati demikian, Pramono tak merinci besaran anggaran yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI tersebut. Pada tahun ini, NCICD yang sudah terbangun meliputi kawasan Ancol sepanjang 1,2 kilometer, tanggul mitigasi Muara Angke 1,1 kilometer dan Bywalk Pluit sebesar 400 meter dari 600 meter.

Beberapa waktu lali, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan kemungkinan, akan ada penyesuaian terkait rencana induk (masterplan) tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

"Masterplan-nya dari dulu sudah ada, tapi mungkin ada sedikit perubahan-perubahan atau seperti apa disesuaikan," ujar Diana. 

Diana menambahkan, Kementerian PU akan melakukan pertemuan dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau yang sering disebut Giant Sea Wall sendiri, telah menjadi salah satu inisiatif strategis utama yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Gagasan ini bukan ide baru, tetapi kembali mendapatkan perhatian serius seiring dengan urgensi penanganan masalah pesisir di Indonesia. Terutama di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang rentan terhadap banjir rob dan dampak ekstrem perubahan iklim.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kajian mengenai studi kelayakan atau feasibility study Giant Sea Wall masih dalam proses. Dody mengatakan, desain dasar atau basic design terkait Giant Sea Wallsebenarnya sudah ada sebagai bagian dari Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Basic design sebenarnya sudah ada, yang dulu banget, tapi kemudian itu mesti diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman," kata Dody.

Sekadar mengingatkan, NCICD merupakan salah satu program strategis nasional di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Prinsip pembangunan NCICD bukan hanya sebagai pengendali kenaikan muka air laut dan banjir, namun untuk memperbaiki kondisi lingkungan dengan hadirnya konsep ruang ketiga.

NCICD bermanfaat untuk menahan air laut akibat gelombang pasang air laut atau banjir rob, mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat banjir rob, serta dan sebagai batas pengembangan daratan di kawasan pesisir. Namun, apabila penurunan permukaan tanah terus berlangsung, pemerintah berencana membangun Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall).

Pemerintah menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan tanggul pantai atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN/NCICD) di wilayah pesisir DKI Jakarta, guna menanggulangi banjir rob dan penurunan muka tanah.