Periskop.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat Jakarta menyalakan kembang api saat merayakan pergantian tahun. Pasalnya, larangan menyalakan kembang api hanya diperuntukkan bagi instansi pemerintah provinsi dan swasta, seperti pengelola hotel dan tempat hiburan.
"Kembang api yang kami edarkan memang kepada instansi. Tapi, kami juga tidak bisa melarang masyarakat. Tidak mungkin kami memeriksa masyarakat yang ada di Monas atau ada di mana untuk tidak menyalakan kembang api," kata Rano di Jakarta, Minggu (28/12), seperti dilansir Antara.
Sebagai ganti kembang api, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, lanjutnya, akan ada atraksi drone yang disiapkan. Dia pun berharap pertunjukan tersebut tidak mengurangi kebahagiaan masyarakat pada malam pergantian tahun.
"Agar tidak mengurangi rasa bahagia, kami adakan (atraksi) drone, cukup banyak, dengan transisi," ujar Rano.
Nantinya, sambung dia, terdapat delapan lokasi penyambutan Tahun Baru 2026 yang tersebar di lima wilayah Jakarta, dengan panggung utama di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno beserta jajaran akan hadir di titik utama. Sedangkan titik di wilayah-wilayah lainnya akan dihadiri oleh wali kota masing-masing.
"Kami membangun delapan panggung, dari mulai GBK, di FX sampai ke Kota Tua. Tanggal 30 dan 31 Desember kami akan gladi resik (GR). GR tanggal 30 dari pagi sampai jam 10 malam, karena pihak hotel sekitar sana berharap jam 10 ke atas tidak ada kegiatan," ungkap Rano.
Sejumlah musisi juga dijadwalkan tampil pada malam pergantian tahun yang berlokasi di Bundaran HI, salah satunya band D'Masiv.
Mal Patuh
Terkait pelarangan perayaan tahun baru dengan kembang api, Pengelola mal Plaza Indonesia dan Grand Indonesia di Jakarta Pusat juga sudah mematuhinya. Mal yang berada di dekat pusat perayaan di bundaran HI tersebut, tidak berencana mengadakan pesta kembang api pada malam perayaan menyambut tahun baru 2026.
Manajer Komunikasi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat Plaza Indonesia Tommy Utomo mengatakan, pengelola Plaza Indonesia tahun ini mengadakan acara yang lebih sederhana untuk menyambut tahun tahun baru.
Saat ditemui di Plaza Indonesia, Rabu, dia menyampaikan bahwa pengelola mal mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merayakan tahun baru secara lebih sederhana. Hal ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera yang masih menghadapi dampak bencana.
"Kita support dong. Pastinya kita kan juga merayakan Natal dan tahun baru tapi juga sambil prihatin juga dengan saudara-saudara kita di Sumatera," tuturnya.
Pengelola Grand Indonesia juga mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan meniadakan pertunjukan kembang api pada malam perayaan menyambut tahun baru 2026.
"Kami menghormati dan mendukung kebijakan terkait peniadaan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun," kata Asisten Manajer Komunikasi Perusahaan Grand Indonesia Annisa Hazarini.
"Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian dan empati kita bersama terhadap saudara-saudara kita yang masih terdampak atas bencana yang terjadi," imbuhnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sebelumnya menyampaikan, pesta kembang api ditiadakan dalam acara perayaan menyambut tahun baru 2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
"Untuk wilayah seluruh Jakarta, yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api dan kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut," ucapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau warganya agar tidak mengadakan pertunjukan kembang api pada malam perayaan menyambut tahun baru 2026. Hal ini sebagai bentuk solidaritas terhadap warga yang sedang menghadapi dampak bencana di Pulau Sumatera.
Tinggalkan Komentar
Komentar