Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan angka ketimpangan ekonomi atau gini ratio di ibu kota mengalami penurunan dari 0,441 menjadi 0,423. Ia mengaku bersyukur atas penurunan tersebut.
“Alhamdulillah, kali ini ada penurunan gini ratio dari 0,441 menjadi 0,423,” ungkap Pramono di Balai Kota, Jakarta, Jumat (17/4).
Dia mengatakan, penurunan angka tersebut merupakan pencapaian penting karena tantangan besar dalam mengurangi ketimpangan di Jakarta, yaitu banyaknya kelompok berpenghasilan tinggi.
"Semua orang kaya ada di Jakarta. Uang beredar hampir semuanya di Jakarta. Itu yang membuat gini ratio kita cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain," kata Pramono.
Meski begitu, dia menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga bantalan sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satunya, dengan terus menjalankan Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya.
"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita tidak boleh mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, KAJ (Kartu Anak Jakarta), KLJ, KPJ (Kartu Pekerja Jakarta), karena ini bantalan sosial dan ekonomi warga," tutur Pramono.
Selain indikator ketimpangan, Pramono menyebutkan sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan performa yang menggembirakan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja. Tercatat sebanyak 5,18 juta orang telah terserap di pasar kerja, atau mengalami kenaikan sekitar 46,5 ribu orang.
Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja juga meningkat menjadi 65,47% atau naik sekitar 0,72%. Menurut Pramono, peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak warga yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, dia mengatakan sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta transportasi dan pergudangan menjadi penyumbang utama penyerapan tenaga kerja di Jakarta.
Dia pun memastikan pihaknya terus memperluas akses pekerjaan melalui berbagai program. "Ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Jakarta yang sempat dikhawatirkan, justru mengalami perbaikan di triwulan pertama," terang Pramono.
Wilayah Perkotaan
Sebelumnya, secara nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat atau Gini Ratio Indonesia mengalami penurunan pada September 2025 dari semula 0,375 menjadi 0,363 basis poin.
"Pada September 2025, ketimpangan sebesar 0,363 atau turun sebesar 0,012 basis poin dari Maret 2025," jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di beberapa waktu lalu.
Sekadar informasi, Gini ratio (rasio Gini) adalah indikator statistik untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur menggunakan Gini Ratio dengan skala antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan di masyarakat.
Amalia menjelaskan secara wilayah, ketimpangan di daerah perkotaan masih tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pihaknya pada September 2025 mencatat, Gini Ratio di perkotaan berada di angka 0,383, meskipun angka ini turun 0,012 basis poin dibandingkan Maret 2025.
Sementara itu, ketimpangan di pedesaan tercatat sebesar 0,295 atau lebih rendah 0,004 basis poin dibandingkan Maret 2025.
Tinggalkan Komentar
Komentar