Kemenkeu Finalisasi Pengalihan Saham Whoosh dari PSBI

Periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan proses pengalihan utang dan saham proyek Kereta Cepat Indonesia-China atau Whoosh dari PT Pillar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah kini memasuki tahap akhir. Skema pengalihan tersebut dipastikan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menjelaskan, proses pengalihan saham PSBI ke pemerintah lewat Kemenkeu tengah difinalisasi. Menurutnya, skema yang sudah disusun dirancang agar kewajiban PSBI tidak menyeret dana negara secara langsung.

"Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan telah dibahas secara detail, tentunya ini diharapkan tidak melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI," kata Evita dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9).

Evita menambahkan, Kemenkeu masih memetakan sejumlah aspek secara cermat agar proses peralihan kepemilikan dan kewajiban itu tidak mengganggu operasional Whoosh. Pemetaan tersebut mencakup sisi finansial, bisnis, operasional, hingga hukum.

"Kita saat ini juga supaya pengalihan nanti berjalan dengan terencana, tepat dan juga bisa operasional, tentu diperlukan untuk pemetaan beberapa aspek antara lain finansial, aspek bisnis, operasional, dan tentu hukumnya," jelas Evita.

Selain pemetaan aspek, Kemenkeu tengah menjalankan uji tuntas atau due diligence serta penilaian atau valuation atas saham PSBI yang bakal dialihkan. Payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) juga tengah disiapkan pemerintah untuk melandasi proses tersebut.

Rencana pengalihan ini sebelumnya ditargetkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa rampung pada 15 September 2026. Porsi kewajiban utang PSBI rencananya dikelola lewat unit Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

PSBI saat ini menggenggam 60% saham PT KCIC sebagai representasi konsorsium Indonesia. Sisanya, 40%, dimiliki konsorsium BUMN China.

Kemenkeu turut menjalin komunikasi intensif dengan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Koordinasi itu dilakukan agar transisi pengalihan utang berjalan mulus.

"Paling penting adalah koordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terus dilakukan," ujar Evita.