Periskop.id –Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI Australia) menyampaikan rasa kecewa dan mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia. Terlebih kunjungan tersebut dilakukan di tengah maraknya gelombang demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. 

“Melalui surat terbuka ini, kami Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI

Australia) menyampaikan rasa kecewa dan mengecam tindakan sejumlah anggota Komisi XI

DPR RI yang lebih memilih untuk berada di Australia di saat rakyat Indonesia sedang

menyuarakan aspirasi dan melakukan demonstrasi,” kata Ketua Umum PPI Australia 2024-2025 Wildan Ali dalam suratnya bertanggal Sabtu (30/8).

Dalam surat yang juga ditandatangani Sekjen PPI Australia Zafran Akhmadery Arif tersebut, PPI Australia juga mempertanyakan waktu kunjungan wakil rakyat tersebut ke Australia. Pasalnya, jika memang betul kunjungan ke Sydney merupakan sebuah kunjungan kerja, maka publik berhak bertanya, mengapa durasi kunjungan kerja hingga akhir pekan?

“Semua orang tahu, tidak ada aktivitas kantor di Australia pada hari Sabtu dan Minggu, sehingga kegiatan bilateral antar negara tidak mungkin dilaksanakan,” tuturnya. 

Ia juga mempertanyakan anggota dewan justru ikut serta dalam kegiatan non-kerja seperti mengikuti ajang Sydney Marathon dan berwisata ke Blue Mountain dan Scenic World & Echo Point.

“Tindakan-tindakan di atas bukan hanya bertolak belakang dengan rencana pemerintah

untuk melakukan efisiensi anggaran, tetapi juga memperlihatkan gaya hidup

bermewah-mewahan di tengah derita rakyat,” tuturnya. 

Kalaupun menggunakan uang pribadi, PPI Australia merasa hal tersebut tetap tidak pantas mengingat kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Lebih jauh lagi, sikap demikian jelas memperlihatkan hilangnya empati terhadap penderitaan dan kemarahan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut Wildan, PPI Australia menuntut secara terbuka kepada delegasi Komisi XI DPR RI, memberikan penjelasan secara langsung dan terbuka kepada rakyat terkait tujuan, manfaat, dan anggaran kegiatan ini. Juga meminta

pertanggungjawaban dari anggota yang terlibat.

“Segera kembali ke tanah air, menjawab tuntutan aksi, dan menerima aspirasi rakyat secara langsung,” serunya. 

Ia menegaskan, Penyelenggara Sidney Marathon juga menolak partisipasi para anggota Komisi XI DPR RI yang terbukti mengikuti kegiatan ini untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, Sydney Marathon adalah ajang internasional bergengsi, partisipasi anggota DPR yang lari dari tanggung jawab publik, justru mencoreng reputasi acara dan nilai-nilai yang dikedepankan.

“Sebagai pelajar Indonesia di Australia, kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan

representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi dibalik alasan kerja.

Kami malu memiliki wakil rakyat yang tidak transparan, tidak akuntabel, dan jauh dari empati public,” tutur Wildan 

Menurutnya, wakil rakyat seharusnya hadir dan berdiri bersama rakyat, bukan pergi dan

meninggalkan tanggung jawabnya demi kepentingan pribadi di luar negeri.

Asal tahu saja, sebagai organisasi yang mewakili pelajar Indonesia di Australia, PPI Australia menjadi perhimpunan yang mengakomodasi 12.000 pelajar yang tersebar di 36 cabang dan ranting di seluruh Australia. Sebagai wadah aspirasi para pelajar, PPI Australia telah melaksanakan beragam program di berbagai bidang dan turut berpartisipasi aktif untuk memajukan bangsa Indonesia.

Penjelasan Misbakhun

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengakui, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI kini memangtengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sidney dan Canberra ,Australia. Ia menjelaskan, agenda itu telah lama dijadwalkan, bahkan sebelum ada jadwal rentetan aksi unjuk rasa di DPR Senayan.

"Kalau Komisi XI ke Australia itu agenda adalah kunjungan kerja Komisi dan Panja RUU P2SK. Agenda nya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," jelasnya kepada wartawan, Sabtu (30/8). 

Misbakhun juga membantah mengikuti Syedney Marathon saat kunjungan kerja (kunker) ke Australia mulai 26 Agustus hingga 1 September. Agenda kunjungan kerja, lanjutnya, dimulai pada 27 hingga 29 Agustus 2025. Komisi XI melakukan kunjungan ke Australia bersama mitra kerja yakni, Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Keuangan, Bank BNI, dan Bank BTN.

"Semua agenda dan jadwal resmi Komisi XI sudah selesai dan dalam posisi perjalanan pulang," tuturnya. 

Terkait dengan kemunculan namanya sebagai peserta di ajang itu, ia mengatakan, pendaftaran marathon kategori World Major Marathon harus dilakukan setahun sebelumnya.

"Soal terdaftar sebagai peserta marathon itu karena mekanisme pendaftaran marathon dalam kategori World Major Marathon seperti Sydney itu harus setahun sebelumnya. Sydney Marathon hari Minggu 31 Agustus 2025 besok. Saya pastikan tidak ikut," ucap Politisi Partai Golkar tersebut.