Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik dan anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (31/8) siang. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.
Setelah pertemuan, dua poin yang bisa dicermati adalah, Presiden mengatakan, para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.
Pimpinan DPR, lanjut Prabowo, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.
Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.
"Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, terlihat Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani dan Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Parpol Sepakat
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan permohonan maaf atas isu tunjangan anggota DPR dan menyatakan siap mengevaluasi hal tersebut sesuai dengan kehendak rakyat.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Ibas menekankan pentingnya introspeksi dan kontemplasi. Mengenai isu tunjangan DPR yang diprotes oleh mayoritas masyarakat, ia menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat dan keseluruhan anggota DPR. “Dengar rakyat, dengar rakyat. Bantu rakyat, bantu rakyat,” pesan Ibas.
Dia pun mengajak anggota Fraksi Partai Demokrat untuk mengingat dua hal krusial, yakni mendengar dan membantu rakyat. Menurut dia, harapan rakyat merupakan landasan perjuangan partai. “Kita berharap demonstrasi atau penyampaian pendapat dilakukan dengan cara yang baik,” imbuhnya.
Senada, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut tuntutan demonstran yang menyasar anggota DPR RI, adalah momentum untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja sekaligus fasilitas negara yang diterima para wakil rakyat.
Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.
Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain, diakuinya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.
Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat. Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.
“Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meminta tunjangan perumahan Anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan dihentikan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan Fraksi PDI Perjuangan DPR memandang politik bukan sekedar rasionalitas dan kesepakatan, melainkan yang harus melekat dalam politik di setiap waktu merupakan etik, empati dan simpati.
"Oleh sebab itu mengenai tunjangan terhadap Anggota DPR yang menjadi hak-hak keuangan adalah tidak sekadar jumlah, tetapi menyangkut bagaimana dengan nilai-nilai etik, empati dan simpati," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu malam.
Tinggalkan Komentar
Komentar