periskop.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini ia sampaikan setelah menemukan ketidakseimbangan distribusi bansos di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan. Inilah mengapa transformasi digital penting dan perlu segera diimplementasikan,” kata Luhut dilansir dari Antara, Jumat (3/10).

Peninjauan dilakukan di Desa Suko, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Desa yang mayoritas dihuni petani kopi ini berada di kawasan hutan dengan akses sinyal terbatas. Menurut Luhut, kondisi tersebut mencerminkan tantangan nyata sekaligus menjadi laboratorium hidup bagi masa depan program sosial di Indonesia.

Dalam catatannya, uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi telah menjangkau 257 ribu pendaftar dengan dukungan 2.000 pendamping lapangan. Namun, dari total 680 ribu kepala keluarga, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bantuan.

“Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” ujarnya. 

Luhut juga mengapresiasi kerja sama lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam mendukung program percontohan ini. Ia menilai sinergi tersebut penting untuk mengatasi hambatan ego sektoral yang kerap memperlambat integrasi data. 

“Lewat inisiatif ini, kami membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat,” tambahnya.

Ia berkomitmen memastikan setiap rupiah bansos tersalurkan tepat sasaran kepada kelompok yang paling membutuhkan. Menurutnya, distribusi yang adil akan memberi dampak ekonomi signifikan, terutama dalam menggerakkan roda perekonomian dari lapisan terbawah.

“Dari Banyuwangi, mari kita tunjukkan bangsa ini mampu membangun perlindungan sosial yang inklusif, adil, dan modern,” tutur Luhut.