Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatatkan skor kinerja terendah di antara seluruh menteri dalam hasil evaluasi satu tahun Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meskipun secara umum semua kementerian mendapat skor "sedang", Bahlil menempati posisi paling bawah dalam penilaian ini dengan skor 2,74.

Temuan tersebut diungkapkan oleh lembaga riset IndoStrategi dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, seperti dilansir kantor berita Antara. Survei ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 47 kementerian dalam Kabinet Merah Putih setelah menjabat selama satu tahun.

Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, menjelaskan bahwa terlepas dari skor rendah yang dicapai Bahlil, seluruh kementerian berada dalam kategori kinerja sedang, meskipun terdapat variasi skor.

"Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor,” kata Ali Noer Zaman.

Faktor Hilirisasi vs Isu Lingkungan

Ali memaparkan bahwa penilaian terhadap Bahlil Lahadalia dipengaruhi oleh dua sisi, yakni faktor positif dan negatif.

Faktor positif yang diakui dari Kementerian ESDM meliputi:

  • Program hilirisasi mineral dan pertambangan.
  • Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai efektif mengurangi praktik pertambangan ilegal.

Faktor negatif yang mendominasi dan menyebabkan skor terendah, yakni:

  • Isu lingkungan yang merusak ekosistem.
  • Tingginya ketergantungan energi pada batu bara.
  • Aspek kinerja komunikasi publik Menteri ESDM yang dinilai retoris dan tidak diimbangi eksekusi konkret di lapangan.

Kementerian dengan Skor Terendah Lainnya

Selain Kementerian ESDM, beberapa kementerian lain juga tercatat mendapatkan skor rendah dalam survei ini, meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan dengan Bahlil Lahadalia:

  • Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81)
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2,81)
  • Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79)
  • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77)

Metodologi Riset Kualitatif

Ali menjelaskan bahwa riset evaluasi kinerja pemerintahan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari 424 narasumber yang dipilih secara purposif (bertujuan) dari 34 Provinsi di Indonesia.

Narasumber yang dipilih memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan minimal strata satu (S1) dan memiliki pekerjaan tetap seperti dosen, guru, pengusaha, aktivis, karyawan pemerintah/swasta, atau sedang menempuh studi S2 dan S3.

"Riset juga mendasarkan diri pada sumber-sumber berita baik online maupun offline, dokumen pemerintah dan analisis para pengamat/akademisi," tutup Ali.