periskop.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait peredaran produk jamu asam urat yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Ia menegaskan temuan ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperketat pengawasan keamanan obat tradisional.
“Temuan BPOM ini harus menjadi alarm bersama. Jamu seharusnya menjadi produk alami dan aman. Namun, jika dicampur bahan kimia obat secara ilegal justru dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Netty di Jakarta, Sabtu (22/11).
Netty menekankan penyelesaian masalah ini memerlukan penegakan hukum yang tegas.
Pihak berwenang diminta tidak ragu menghukum produsen yang sengaja mencampur jamu dengan obat-obatan keras.
Padahal, obat keras tersebut semestinya hanya boleh dikonsumsi berdasarkan resep dokter.
“Produsen nakal yang mencampur jamu dengan BKO harus ditindak tegas. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi menyangkut keselamatan rakyat,” ujarnya.
Politisi PKS ini menjelaskan risiko kesehatan serius mengintai konsumen jamu BKO tanpa pengawasan medis.
Dampak fatalnya meliputi kerusakan ginjal dan hati, gangguan hormon, hingga infeksi parah akibat penggunaan obat antiinflamasi yang tidak tepat.
Netty juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap produk jamu yang memberikan efek kesembuhan instan.
“Masyarakat perlu tahu bahwa efek instan bukan berarti aman. Jamu yang terasa langsung ‘manjur’ justru harus dicurigai karena bisa saja mengandung bahan kimia obat,” tuturnya.
Pemerintah didesak meningkatkan edukasi publik agar lebih selektif memilih jamu, terutama di tengah gempuran produk herbal di pasar daring maupun luring.
Konsumen wajib memastikan produk memiliki izin edar resmi, tidak mengklaim khasiat berlebihan, dan tidak menjanjikan hasil instan.
“Dampak jangka panjang jamu ilegal bisa sangat berbahaya,” tegas Netty.
Di sisi lain, Netty menilai pemerintah harus aktif mendukung industri jamu legal yang memenuhi standar keamanan kesehatan.
Indonesia memiliki kekayaan tanaman obat melimpah yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
“Kita punya potensi besar di sektor herbal. Pemerintah perlu terus mendorong produsen jamu yang taat aturan agar bisa berkembang menjadi produk fitofarmaka yang aman, teruji, dan berkualitas,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Netty mengajak kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, platform e-commerce, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Keamanan produk herbal (termasuk jamu) adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak perlu terlibat agar masyarakat terlindungi dari produk ilegal yang membahayakan kesehatan,” pungkas Netty.
Tinggalkan Komentar
Komentar