Periskop.id - Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan 2.500 desa yang belum terkoneksi dapat menikmati layanan akses internet pada 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan, konektivitas yang merata memungkinkan warga desa memperoleh akses setara terhadap layanan pendidikan dan layanan publik serta peluang ekonomi.

"Kita sadari masih ada ketimpangan akses di berbagai daerah, untuk itu pembangunan di daerah-daerah tersebut akan menjadi prioritas di 2026," katanya dalam acara Deklarasi Arah Indonesia Digital di Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Meutya mengatakan, pemerintah memprioritaskan pemerataan konektivitas setelah melakukan pembangunan infrastruktur masif selama 2023-2024. Ia menyampaikan, pembangunan infrastruktur digital dalam dua tahun terakhir telah menunjukkan dampak signifikan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Papua Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

"Mudah-mudahan ini bisa mendorong kuatnya afirmasi dan kualitas pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah timur Indonesia," ucapnya. 

Dia menekankan, pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun mesti dioptimalkan supaya bisa memberi dampak ekonomi yang lebih besar. "Pemanfaatannya belum kita maksimalkan sesuai dengan kapasitas yang sebetulnya bisa kita dapatkan dari pembangunan infrastruktur. Teknologi berkembang, tapi dampak ekonominya, sebetulnya sudah terasa, tapi bisa kita tingkatkan dengan lebih tinggi lagi," jelasnya. 

Meutya mengatakan, ruang digital diupayakan bisa menghadirkan peluang bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah untuk berkembang bersama. "Transformasi digital harus melahirkan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua," katanya.

Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri menyatakan tengah menyusun arah pembangunan Indonesia Digital yang mencakup aspek terhubung, tumbuh, dan terjaga. Pembangunan digital diarahkan untuk mewujudkan konektivitas yang merata, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ruang digital yang aman.

Daerah Bencana
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, sejumlah titik terdampak bencana di Provinsi Aceh mendapat bantuan layanan internet satelit Starlink gratis selama satu bulan.

"Berdasarkan yang diumumkan oleh Starlink untuk daerah bencana di Aceh selama satu bulan diberikan (internet) gratis," kata Nezar saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu.

Nezar menjelaskan, program layanan internet gratis tersebut merupakan kebijakan dari perusahaan yang bertujuan untuk membantu daerah-daerah terdampak bencana.

"Jadi bukan cuma di Aceh saja atau di Sumatra saja, tapi hampir di seluruh tempat di dunia. Di mana Starlink ada, mereka selalu memberikan bantuan seperti itu, digratiskan selama satu bulan," ujarnya.

Bantuan internet satelit telah disalurkan di sejumlah titik seperti di Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon. Menurut Nezar, bantuan tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan konektivitas para warga di posko bantuan. 

Jaringan internet Starlink secara umum berjalan dengan baik, meski terkadang mengalami sedikit latensi akibat hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Aceh.

"Secara keseluruhan dia (Starlink) bekerja dengan baik untuk memberikan pesan-pesan dan juga komunikasi antar warga, terutama untuk memberitahukan mereka yang terdampak di daerah Sumatera, baik di Aceh, Sumut (Sumatra Utara), maupun Sumbar (Sumatra Barat) kepada warga mereka yang berada di luar daerah tersebut," jelasnya.

Nezar memaparkan, tingkat konektivitas di Aceh cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh suplai listrik. Berdasarkan data per 5 Desember 2025, dari total 3.414 BTS di Provinsi Aceh, sebanyak 1.789 BTS atau 52,4% telah kembali aktif.

Pemerintah menargetkan, jumlah BTS yang dapat beroperasi kembali di Aceh mencapai 75% pada masa tanggap darurat. "Angkanya up and down (naik turun) ya karena suplai listrik. Jadi kita pernah 54%, lalu pernah juga 62%. Target kita sebenarnya 75% untuk bisa segera di masa tanggap darurat ini," ucapnya.

Kemkomdigi, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan PLN guna memulihkan suplai energi untuk BTS yang belum beroperasi. Koordinasi dengan Pertamina juga dilakukan untuk memasok bahan bakar genset, sebagai sumber energi BTS di wilayah yang belum terhubung listrik.

"Paling tidak bisa ter-cover daerah-daerah yang masih kritikal dan butuh bantuan telekomunikasi, agar memperlancar jalur bantuan logistik ke daerah-daerah yang terdampak," kata Nezar.

Dia menuturkan, Kemkomdigi melalui tim Balai Monitoring bersama satuan tugas yang dibentuk bersama operator seluler terus berupaya untuk memulihkan jaringan di Aceh. "Kita koordinasi juga dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), pemda (pemerintah daerah), TNI, Polri, dan lainnya untuk mendeteksi di mana kebutuhan-kebutuhan sinyal itu harus terpenuhi," ucap Nezar.