Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan jajarannya, untuk tidak ‘berwisata bencana’. Pernyataanya ini dilontarkan menyinggung adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana, hanya untuk mengabadikan momen dan berfoto.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12), Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.
"Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah," kata Prabowo.
Ia menilai, kecenderungan ‘wisata bencana’ bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana.
Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana. Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.
"Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? dan sebagainya itu," beber Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemuinya saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana. Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.
"Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan," tegas Prabowo.
Untuk diketahui, Sidang Kabinet Paripurna pada Senin ini selain membahas penanganan bencana, pemerintah juga mempersiapkan periode libur akhir tahun.
Target 2-3 Bulan
Prabowo sendiuri secara umum menargetkan pemulihan bencana yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat selesai/rampung dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan.
Prabowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena tidak dapat menyelesaikan penanganan bencana dalam 3-5 hari, namun ia memastikan bahwa pemerintah terus bekerja keras agar masyarakat terdampak bencana dapat kembali beraktivitas normal.
"Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal," ujar Prabowo.
Presiden telah menginstruksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait dan Menteri Pembangunan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk segera membangun 2.000 hunian sementara dan tetap.
Selain itu, pemerintah juga sudah mengirimkan 1.000 alat berat, eskavator, tangki air bersih dan minum, toilet portable, hingga jembatan bailey.
"Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, dan persediaan air bersih, serta toilet-toilet portable, 50 jembatan bailey sedang kita kerjakan. Tadi akses jalan darat sebagian besar telah pulih, memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi," kata Kepala Negara.
Prabowo juga menekankan, pemerintah telah mengerahkan 60 helikopter dan belasan pesawat yang diterbangkan setiap hari ke lokasi-lokasi bencana untuk mengirimkan bantuan.
Anggaran Bencana
Terkait dengan anggaran, Prabowo menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana. Kondisi ini menurutnya berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga yang efektif mengurangi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.
"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sendiri mengatakan, anggaran yang digunakan untuk penanganan bencana di Pulau Sumatera tidak menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, penanganan bencana justru memberikan efek yang cenderung netral hingga positif, meski menimbulkan kerugian di daerah yang terdampak.
"Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.
Purbaya menjelaskan, aktivitas pembangunan kembali, seperti perumahan dan berbagai infrastruktur akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dalam pembangunan kembali pascabencana, kata Purbaya, ada uang tambahan yang dibelanjakan di setiap daerah, sehingga dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu negatif.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, seperti jembatan dan jalan.
Purbaya menekankan, pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur tersebut hilang atau hancur akibat bencana.
"Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan," jelasnya.
Purbaya juga memastikan, anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara dan permanen bagi warga terdampak telah tersedia.
Anggaran tersebut disediakan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan masih mencukupi apabila diperlukan tambahan. BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun, dengan sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang masih dapat digunakan.
"Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp1,6 triliun tambahan, masih ada Rp1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program," tandasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar