Periskop.id - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan, pemerintah telah merampungkan 4.263 unit hunian sementara (huntara). Jumlah itu, baru sekitar 24% dari total rencana pembangunan huntara di tiga provinsi sebanyak 17.499 unit.
"Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah 3.248 unit huntara selesai dibangun, atau sekitar 20%," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2).
Ia mengatakan, pembangunan huntara tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Jika dirinci, Sumatera Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 unit yang direncanakan, atau sekitar 57%.
Adapun Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi secara pertase, dengan 476 unit huntara selesai dari 618 unit rencana pembangunan, atau setara 77%.
Perbedaan capaian antarprovinsi, dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak. Seperti yang diungkapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh yang memperoleh laporan terdapat kendala pasokan material untuk pembangunan hunian sementara atau huntara, Jumat (30/1).
Material yang kurang pasokan berupa rangka baja ringan, dan GRC board yang biasanya disuplai dari Medan. Meski demikian, pemerintah memastikan, percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata.
Percepatan pembangunan huntara dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi.
"Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara," ujarnya.
Selain pembangunan fisik huntara, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi. Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian bagi keluarga terdampak yang belum menempati huntara maupun hunian tetap.
Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk periode tiga bulan. Hingga akhir Januari 2026, 5.448 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 %.
Di Provinsi Aceh, dari 9.474 keluarga penerima, sebanyak 2.310 keluarga telah menerima DTH. Di Sumatera Utara, 1.666 keluarga telah menerima bantuan dari total 6.565 keluarga terdata.
Sementara itu, penyaluran DTH di Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi, dengan 1.472 keluarga telah menerima bantuan dari total 2.004 keluarga, atau mencapai 73%.
Penyaluran DTH dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan lewat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pemerintah pun menegaskan, komitmen untuk terus mempercepat pembangunan huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan.
Sebelum Ramadan
Sebelumnya dikabarkan, huntara untuk penyintas banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 di Desa Agusen, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, ditargetkan rampung sebelum Ramadan 1447 Hijriah.
Huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah setempat, serta bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat ini diperuntukkan bagi 283 kepala keluarga.
“Kita punya target sebelum puasa ini sudah selesai,” kata Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0113/Gayo Lues Letnan Kolonel Artileri Medan Fran Desiapan Eka Saputra kepada ANTARA di Agusen, Kamis.
Pembangunan huntara di Agusen, sudah dimulai sejak akhir Desember 2025. Kemudian, pada pertengahan Januari 2026, personel TNI dilibatkan untuk mempercepat pembangunan agar dapat segera dihuni oleh warga yang saat ini masih mengungsi.
“Mulai pertengahan Januari karena kita kemarin ini terlambat terkait dengan menunggu terbukanya akses jalan karena memang logistik di Sumatera Utara itu adalah sumber dari logistik di wilayah Aceh. Sehingga kemarin kami terkendala pada saat jalan dari Kabupaten Gayo Lues ke wilayah Aceh Tenggara itu terputus,” tuturnya.
Dandim menjelaskan, perkampungan di Desa Agusen terdampak hebat bencana, sehingga mayoritas keluarga mengungsi ke Balai Latihan Kerja Blangkejeren. Nantinya, para pengungsi akan direlokasi ke huntara yang tengah dibangun.
Adapun huntara tersebut dibangun di wilayah perbukitan yang masih berada di sekitar perkampungan yang terbawa arus saat bencana terjadi. “Relokasinya itu di atas desa ini yang relatif lebih aman,” ujar Fran memastikan keamanan lokasi huntara tersebut.
Selain hunian, imbuh Dandim, huntara akan dilengkapi dengan akses air dan listrik, termasuk kebutuhan dasar lainnya, seperti fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). “Di huntara ini setiap kebutuhan dasar hidup akan dipenuhi,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan vendor pelaksana pembangunan huntara di Desa Agusen, Said Juandi mengatakan, luas hunian tersebut adalah 3,6 x 4,8 meter dan teras seluas 1,2 meter. Sementara itu, kamar mandi yang berukuran 1,2 x 1,2 meter ditempatkan di area luar hunian.
Hingga akhir Januari 2026, telah terbangun sebanyak enam kopel hunian. Pembangunan akan terus dikebut dengan bantuan TNI AD, ditambah tenaga kerja dari warga setempat, sehingga bisa dihuni pada pertengahan Februari mendatang.
“Mudah-mudahan target kita minimal, enggak pun semua siap nanti menjelang Ramadan, minimal sekitar seratus KK mudah-mudahan bisa nanti buka puasa di sini,” ucap Said.
Tinggalkan Komentar
Komentar