Periskop.id - Danantara Indonesia bersama BP BUMN meninjau langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban banjir Aceh di lapangan. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kualitas dan tenggat waktu yang ditetapkan.
"Langkah ini merupakan komitmen nyata untuk segera menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi para pengungsi," kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Rabu (31/12).
Ia menjelaskan Danantara Indonesia bersama BP BUMN dan sejumlah BUMN, terus memacu percepatan pembangunan huntara bagi warga terdampak banjir di Aceh Tamiang. Dony Oskaria yang juga Kepala BP BUMN terjun langsung meninjau progres pembangunan di lahan milik PTPN.
Ia mengatakan, proyek di Aceh Tamiang merupakan bagian dari target besar Danantara Indonesia dan BUMN untuk membangun total 15.000 huntara, bagi warga terdampak bencana banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hingga saat ini, ratusan unit huntara telah berhasil didirikan melalui kolaborasi tujuh BUMN Karya yang mengimplementasikan teknologi desain modular. Penggunaan metode tersebut memungkinkan proses pengerjaan unit dilakukan dengan lebih cepat namun tetap menjamin kekokohan struktur bangunan.
Ia menyebut, kompleks hunian juga dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti kamar mandi, dapur umum, dan mushala guna mendukung aktivitas harian warga.
Keberlangsungan operasional di lokasi huntara turut didukung oleh sinergi berbagai perusahaan milik negara lainnya. Pasokan listrik dipastikan oleh PLN, sementara dukungan konektivitas disediakan oleh Telkom.
Di sisi lain Himbara turut memberikan dukungan pendanaan strategis untuk memastikan seluruh fasilitas umum dan sosial, dapat berfungsi optimal sehingga warga mendapatkan tempat tinggal transisi yang aman dan nyaman.
Pembangunan Dipercepat
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana banjir dan longsor di provinsi itu dapat dipercepat.
"Yang paling mendesak saat ini adalah pembangunan hunian sementara dan hunian tetap agar masyarakat yang mengungsi karena rumah rusak dan hilang mendapatkan tempat tinggal yang layak," kata Muzakir Manaf di Banda Aceh, Selasa.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi Satgas Pemulihan PascaBencana DPR RI pembahasan Penanganan banjir dan tanah Longsor di Provinsi Aceh, bersama Wakil Ketua DPR dan Menteri Kabinet Merah Putih serta Kasad.
Dalam kesempatan itu ia juga meminta agar kementerian terkait dan juga Kasad untuk ikut membangun jembatan terputus. Jembatan ini menghubungkan antardesa guna mempercepat arus transportasi barang dan pemulihan ekonomi.
"Ada beberapa wilayah untuk melintasi jembatan darurat warga harus membayar. Ini harus segera dibangun agar masyarakat tertimpa bencana benar-benar tidak terbebani lagi," imbuhnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Aceh telah bergerak cepat dengan menetapkan status tanggap darurat, melakukan evakuasi, penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan awal.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa besarnya dampak dan kompleksitas penanganan bencana ini membutuhkan dukungan yang kuat, terkoordinasi, dan berkelanjutan dari Pemerintah Pusat," imbuhnya.
Ia berharap, lewat rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, dan memperkuat sinergi antara DPR RI, kementerian/lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah. Dengan begitu, pemulihan dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkeadilan.
Muzakir Manaf juga meminta dilakukan normalisasi sungai yang ada di daerah terdampak bencana, agar sedimen yang ada dapat dikeruk sehingga banjir tidak dengan mudah mengenangi pemukiman warga. Ia menambahkan, pengerukan sedimen di muara sungai juga bagian memperlancar para nelayan melaut sehingga aktivitas ekonomi terus berjalan.
Tinggalkan Komentar
Komentar