Periskop.id - Kelompok Emak Muda Bersatu menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6). Ratusan wanita berkerudung merah yang tergabung dalam kelompok ini membawa delapan poin tuntutan kepada pemerintah.

Koordinator Lapangan (Korlap) Dewi menyampaikan kedelapan poin itu secara langsung dalam orasinya. Tuntutan tersebut mencakup desakan pengesahan UU Makan Bergizi Gratis, UU Perampasan Aset Koruptor, hingga evaluasi kinerja sejumlah menteri di kabinet Prabowo.

"Kami merupakan kumpulan para ibu muda yang peduli terhadap masa depan anak-anak, keluarga, dan bangsa Indonesia," kata Dewi dalam orasinya di kawasan Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Poin pertama yang dibawa dalam aksi tersebut adalah desakan percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Program Makan Bergizi Gratis. Dewi menegaskan, program MBG dinilai menyangkut masa depan generasi penerus bangsa sehingga perlu memiliki landasan hukum yang kokoh.

"Kami mendukung program MBG karena menyangkut masa depan generasi Indonesia. Program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya semakin baik, tepat sasaran, dan berkelanjutan," tegasnya.

Poin kedua adalah desakan percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Rakyat, menurut Dewi, sudah terlalu lama menantikan langkah tegas terhadap para pelaku korupsi.

"Uang negara yang dicuri harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya pelakunya yang dihukum," ujar Dewi.

Poin ketiga hingga kelima berkaitan dengan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, yakni Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta percepatan ketahanan pangan nasional dan Proyek Strategis Nasional. Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi sarana peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kecil, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, nelayan, dan ibu rumah tangga.

"Kami mendukung program ini agar semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan belajar dan meraih masa depan yang lebih baik," ucap Dewi, merujuk pada program Sekolah Rakyat.

Poin keenam, kelompok ini mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan menolak segala bentuk provokasi. Dewi menyebutkan, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi pemicu perpecahan sesama anak bangsa.

Pada poin ketujuh, Emak Muda Bersatu mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi menteri dan wakil menteri yang dinilai tidak menunjukkan kinerja optimal.

"Program yang baik membutuhkan pelaksana yang baik. Karena itu, pejabat yang tidak mampu bekerja sesuai harapan rakyat perlu dievaluasi dan diganti," ungkap Dewi.

Poin kedelapan, kelompok ini menyatakan dukungan atas keberlanjutan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dewi menyampaikan, para ibu muda dalam aksi ini ingin menegaskan kepedulian mereka terhadap arah pembangunan bangsa.

"Kami berharap pemerintah mendengar suara rakyat dan terus mempercepat program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutur Dewi.