Periskop.id - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan alokasi biaya pembangunan hingga ke desa-desa pada tahun-tahun mendatang. Komitmen itu disampaikan saat meresmikan selesainya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 tentang Jalan Daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi.

Peresmian dilakukan secara simbolis di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa. Prabowo menegaskan pembangunan jalan daerah memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Dalam tahun-tahun akan datang kita akan tingkatkan biaya untuk pembangunan di seluruh daerah-daerah sampai ke desa-desa," kata Prabowo, Selasa (23/6), saat meresmikan selesainya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2025 Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia untuk tahun 2025 di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki wilayah sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam. Karena itu, akses jalan menjadi faktor penting agar tidak ada daerah tertinggal hanya karena sulit dijangkau.

"Indonesia adalah negara sangat besar dengan wilayah yang sangat luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman," ujar Presiden.

Jalan Daerah Urat Nadi Ekonomi Rakyat

Prabowo menyebut jalan daerah bukan hanya sarana transportasi, tetapi juga urat nadi ekonomi rakyat. Jalan yang baik dapat memperlancar distribusi hasil produksi, menurunkan biaya angkut, serta memudahkan masyarakat mengakses pasar, sekolah, layanan kesehatan, dan pusat pelayanan publik.

Dalam peresmian tersebut, Presiden secara resmi menyatakan selesainya pembangunan jalan daerah melalui Inpres 2025.

"Bismillahirrahmanirrahim Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar dengan ini saya resmikan Instruksi Presiden Tahun 2025 Jalan Daerah sepanjang 1.151 kilometer di seluruh Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Prabowo juga meminta pemerintah daerah menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun. Ia menekankan seluruh proyek yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan dan dirawat dengan baik.

"Semua pengeluaran uang rakyat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Prabowo.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer tersebut didukung anggaran APBN sebesar Rp5,41 triliun. Seluruh pekerjaan telah selesai dan bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

"Seluruh pekerjaan tersebut kita kawal dengan ketat mutunya, dilaksanakan secara terencana, terukur, dan akuntabel. Saat ini telah 100 persen telah selesai dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat," kata Dody.

Melancarkan Rantai Pasok

Dody mengatakan pembangunan jalan daerah ditujukan untuk memperlancar rantai pasok dari wilayah produksi menuju pasar konsumsi. Jalan tersebut juga diharapkan memperkuat keterhubungan jalan daerah dengan jalan nasional dan pusat pelayanan masyarakat.

Pemerintah menilai pembangunan jalan daerah penting untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Sebab, keberhasilan produksi tidak cukup hanya ditentukan oleh hasil panen atau ketersediaan energi, tetapi juga oleh kelancaran distribusi dari daerah penghasil ke pusat konsumsi.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sebagian besar jaringan jalan Indonesia berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Pada 2024, panjang jalan nasional tercatat sekitar 47.764 kilometer, jalan provinsi sekitar 55.875 kilometer, sedangkan jalan kabupaten/kota mencapai sekitar 439.684 kilometer. Artinya, kualitas konektivitas nasional sangat bergantung pada kondisi jalan daerah.

Karena itu, program Inpres Jalan Daerah menjadi intervensi penting untuk membantu pemerintah daerah memperbaiki ruas strategis, terutama yang terhubung dengan sentra produksi, kawasan pangan, energi, pariwisata, industri, dan layanan publik.

Meski demikian, manfaat pembangunan jalan tidak boleh berhenti pada peresmian. Pemerintah daerah perlu memastikan jalan yang telah dibangun dirawat secara berkelanjutan, tidak cepat rusak, dan benar-benar memberi dampak bagi warga.

Pada akhirnya, janji Prabowo meningkatkan biaya pembangunan hingga desa akan diuji dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik seharusnya membuat hasil panen lebih cepat sampai pasar, biaya logistik lebih murah, akses layanan publik lebih mudah, dan ekonomi desa bergerak lebih kuat.