Periskop.id - Pasar keuangan Indonesia saat ini sedang mempertontonkan sebuah fenomena yang tampak kontradiktif. Di satu sisi, lantai bursa sedang berpesta dengan capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang luar biasa. Namun di sisi lain, nilai tukar mata uang Garuda justru tampak kehabisan tenaga menghadapi tekanan dolar Amerika Serikat (AS).
Berdasarkan data perdagangan pada Rabu (21/1/2026), IHSG mencatatkan menembus level 9.010,33 sebelum akhirnya sedikit melemah ke level 8.992,18 pada Kamis (22/1/2026). Meskipun menurun, capaian ini tetap dinilai sebagai prestasi luar biasa bagi pasar modal domestik.
Sayangnya, euforia di pasar saham tidak menular ke pasar valuta asing. Mengutip data kurs Bank Indonesia yang diolah oleh Periskop, nilai tukar mata uang nasional justru menunjukkan tren depresiasi yang nyata.
Pada awal tahun, tepatnya Kamis (1/1/2026), kurs tengah rupiah masih berada di level Rp16.720,00 per dolar AS. Namun, hanya dalam waktu tiga minggu, angka tersebut melemah cukup dalam.
Per Kamis (22/1/2026), posisi rupiah berada di level Rp16.963,00 per dolar AS. Ini artinya, mata uang Indonesia telah terdepresiasi sebesar 1,45% sejak awal tahun.
Mengapa Keduanya Tidak Sejalan?
Fenomena ini memicu pertanyaan besar di kalangan investor dan publik: Mengapa IHSG melesat tinggi sementara Rupiah justru tertekan?
Secara teoritis, keduanya merupakan representasi dari kesehatan ekonomi nasional, namun dalam praktiknya, IHSG dan Rupiah digerakkan oleh mekanisme yang berbeda.
IHSG adalah cermin dari penilaian investor terhadap kinerja perusahaan publik (emiten). Kenaikan indeks saham saat ini lebih banyak ditopang oleh keyakinan investor terhadap potensi keuntungan di sektor perbankan, infrastruktur, maupun komoditas. Ketika laporan laba perusahaan terlihat hijau, modal akan mengalir masuk ke saham saham tersebut.
Namun, aliran dana di pasar saham sering kali bersifat investasi portofolio jangka pendek. Dana ini bisa masuk dengan sangat cepat untuk mengejar momentum kenaikan harga, namun tidak otomatis menciptakan permintaan yang permanen dan kuat terhadap Rupiah di pasar valuta asing.
Optimisme di pasar saham sering kali dipicu oleh ekspektasi global, seperti harapan akan penurunan suku bunga acuan di AS (The Fed). Investor global cenderung memindahkan dana mereka ke pasar negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia demi mencari imbal hasil yang lebih tinggi.
Di saat yang sama, rupiah memiliki ceritanya sendiri. Nilai tukar mata uang dipengaruhi secara mendalam oleh isu makro yang lebih luas, seperti arah kebijakan fiskal, independensi bank sentral, hingga risiko defisit anggaran.
Ketika rasa aman di pasar global terganggu, investor akan cenderung melepas aset berdenominasi rupiah dan mengonversinya ke dolar AS sebagai tempat berlindung atau safe haven.
Arus modal keluar (capital outflow) dari instrumen surat utang atau aset lainnya dapat menekan rupiah, meskipun transaksi saham masih sangat bergairah. Inilah yang menciptakan asimetri di mana harga saham bisa melesat tinggi sementara nilai tukar justru tertinggal di belakang.
Sentimen Negatif dari Dalam Negeri
Nilai tukar rupiah kerap dipersepsikan sebagai cermin dari dinamika global. Gejolak pasar keuangan internasional, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, hingga sentimen risiko dunia memang sering menjadi penentu utama pergerakan mata uang. Namun, di balik itu, faktor domestik tak jarang memainkan peran yang sama besarnya.
Tekanan dari dalam negeri kembali mengemuka seiring rilis data terbaru Kementerian Keuangan. Pada 2025, defisit anggaran tercatat mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).
Angka ini menjadi defisit terlebar dalam dua dekade terakhir, jika pandemi COVID-19 dikecualikan. Capaian tersebut memantik kekhawatiran baru mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi.
Kekhawatiran itu tercermin di pasar keuangan. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang 2026 hingga Rabu (14/1/2026), pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih dibayangi tekanan jual. Secara kumulatif, investor mencatatkan aksi jual bersih sebesar Rp9,91 triliun, menandakan arus keluar modal yang belum sepenuhnya mereda.
Aksi jual ini menekan harga obligasi di pasar sekunder. Dalam mekanisme pasar obligasi, penurunan harga secara otomatis mendorong yield bergerak naik.
Kenaikan yield bukan sekadar angka teknis. Yield SBN yang lebih tinggi berarti biaya utang negara ikut meningkat, baik untuk penerbitan baru maupun pengelolaan portofolio utang secara keseluruhan.
Pada saat yang sama, bank dan lembaga keuangan yang memegang obligasi dalam jumlah besar berisiko menanggung kerugian nilai (unrealized loss) akibat penurunan harga aset.
Kombinasi faktor tersebut memperbesar volatilitas pasar keuangan dan mempersempit ruang stabilitas, terutama ketika tekanan eksternal masih berlangsung dan sentimen pasar belum sepenuhnya pulih.
Perlu diketahui bahwa yield SBN tenor 5 tahun naik ke 5,74% pada Rabu (21/1/2026) dari 5,54% pada Jumat (2/1/2026). Sementara itu pada waktu yang sama, yield tenor 10 tahun tercatat sebesar 6,33%, naik dari 6,12%.
Di sisi lain, melansir Reuters, dinamika politik turut menambah lapisan ketidakpastian. Pencalonan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia memunculkan kembali perdebatan lama soal independensi bank sentral. Kekhawatiran akan potensi terkikisnya otonomi Bank Indonesia kembali mencuat di kalangan pelaku pasar dan analis.
Tekanan terhadap rupiah juga diperkuat oleh faktor musiman. Menjelang bulan puasa Ramadan yang diperkirakan dimulai pada pekan ketiga Februari, permintaan dolar untuk kebutuhan impor cenderung meningkat. Lonjakan kebutuhan valuta asing ini, sebagaimana dicatat sejumlah analis, turut menambah beban pada pergerakan nilai tukar.
IHSG Tak Cerminkan Kondisi Ekonomi Sebenarnya
Kenaikan IHSG kerap dipersepsikan sebagai cermin membaiknya kondisi ekonomi. Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, penguatan pasar saham tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan fundamental ekonomi secara menyeluruh.
Sebagai emerging market, Indonesia memiliki karakter pasar keuangan yang relatif lebih volatil dan sensitif terhadap perubahan sentimen global. Struktur pasar modal domestik juga masih tergolong belum sepenuhnya matang.
Dari sisi skala, kapitalisasi pasar IHSG masih berada di bawah ambang US$1 triliun, sebuah ukuran yang tergolong kecil jika dibandingkan dengan pasar negara maju. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), kapitalisasi pasar IHSG per Kamis (22/1/2026) tercatat sebesar Rp16.362 triliun, atau setara sekitar US$968 miliar.
Keterbatasan skala ini membuat pergerakan IHSG relatif mudah terdorong oleh aliran dana jangka pendek. Dalam banyak periode penguatan, kenaikan indeks justru lebih banyak disumbang oleh saham-saham lapis kedua dan saham bersifat spekulatif, yang pergerakannya sangat responsif terhadap sentimen, bukan pada perbaikan kinerja ekonomi riil.
Sementara itu, saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chip—yang umumnya merepresentasikan sektor-sektor utama perekonomian—cenderung bergerak lebih terbatas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan IHSG tidak selalu mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia secara utuh. Pertumbuhan indeks bisa terjadi meski konsumsi domestik melemah, investasi riil tertahan, atau tekanan eksternal meningkat.
Dalam situasi seperti ini, IHSG lebih merefleksikan optimisme pasar finansial jangka pendek, bukan gambaran menyeluruh tentang kesehatan ekonomi nasional.
Metode Hedging Juga Jadi Penyebab
Menurut data Bank Indonesia, secara kumulatif hingga Rabu (14/1/2026), investor asing masih mencatat beli bersih di pasar saham sebesar Rp6,16 triliun. Ini tentu jadi angin segar bagi BEI sehingga IHSG menunjukkan tren positif.
Namun, di saat yang sama, nilai tukar rupiah justru terus melemah terhadap dolar AS. Fenomena ini memunculkan satu pertanyaan mendasar, jika uang asing masuk, mengapa rupiah tidak ikut menguat?
Influencer Ekonomi, Ferry Irwandi menjelaskan bahwa jawabannya terletak pada satu mekanisme yang kerap luput dari perhatian publik, yakni hedging.
Secara teori, logikanya memang sederhana. Ketika investor asing masuk ke pasar saham domestik, mereka harus menukarkan dolar AS ke rupiah. Proses ini, secara teori, seharusnya meningkatkan permintaan rupiah dan menekan dolar, sehingga nilai tukar rupiah menguat.
Namun, realitas pasar jauh lebih kompleks. Begitu dana asing masuk ke saham, IHSG memang merespons positif. Tetapi pada saat yang sama, investor asing menyadari satu risiko besar, yakni fluktuasi nilai tukar.
Jika rupiah tiba-tiba melemah tajam, keuntungan dari kenaikan saham bisa tergerus, bahkan lenyap. Untuk menghindari risiko tersebut, investor tidak memilih untuk “menjaga” rupiah terlalu lama.
Di sinilah hedging memainkan peran kunci. Alih-alih membiarkan eksposur Rupiah terbuka, investor asing langsung mengunci nilai dolarnya melalui instrumen lindung nilai seperti forward, swap, atau non-deliverable forward (NDF). Secara teknis, langkah ini membuat mereka tetap tercatat sebagai pembeli dolar di pasar valuta asing, meskipun secara administratif dana mereka sudah masuk ke Indonesia.
Akibatnya, permintaan dolar tidak berkurang. Bahkan, dalam beberapa kondisi, justru bertambah. Rupiah pun kehilangan dorongan untuk menguat.
Fenomena melonjaknya IHSG di tengah pelemahan rupiah menegaskan bahwa pasar saham dan nilai tukar bergerak dengan logika yang berbeda, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Penguatan IHSG saat ini lebih mencerminkan optimisme finansial jangka pendek yang didorong aliran dana portofolio, saham-saham spekulatif, serta ekspektasi global, bukan cerminan utuh dari kekuatan fundamental ekonomi nasional.
Sementara itu, rupiah justru tertekan oleh kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari kekhawatiran fiskal, arus keluar di pasar obligasi, naiknya yield SBN, isu independensi bank sentral, faktor musiman impor, hingga praktik lindung nilai (hedging) investor asing yang membuat permintaan dolar tetap tinggi.
Asimetri inilah yang menjelaskan mengapa euforia di lantai bursa tidak otomatis memperkuat nilai tukar, sekaligus menjadi pengingat bahwa membaca kesehatan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada kinerja IHSG semata.
Tinggalkan Komentar
Komentar