Periskop.id - Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung Yannes Martinus Pasaribu menyatakan, penerapan kebijakan insentif mobil listrik (Electric Vehicle/EV) berdasarkan jenis baterai merupakan langkah strategis. Pasalnya, hal ini bisa menguntungkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.
Dia mengemukakan hal itu menanggapi usul Kementerian Perindustrian untuk memberikan insentif yang lebih besar, pada mobil listrik dengan baterai berbahan nikel (NCM/NCA) dibanding mobil listrik dengan baterai lithium ferro phosphate (LFP).
"Ini adalah langkah proteksionisme strategis untuk memaksa merek EV yang membangun pabrik perakitannya di Indonesia, terutama dari China, berhenti bergantung pada LFP impor dan mulai beralih ke ekosistem nikel domestik kita," ujarnya seperti dilansir Antara, Jumat (23/1).
Menurutnya, penerapan skema insentif EV berbasis jenis baterai merupakan bagian dari upaya untuk mengintegrasikan industri hulu nikel dengan industri hilir, yang mencakup produksi sel baterai hingga kendaraan listrik. Ia menjelaskan, baterai merupakan komponen termahal dalam sebuah kendaraan listrik, mencakup 40–50% dari total biaya produksi.
Penggunaan baterai berbasis nikel yang bernilai lebih tinggi akan mempercepat pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%, dalam produksi kendaraan. Juga memungkinkan Indonesia menikmati lebih banyak nilai tambah dari kegiatan industri.
Selain itu, baterai nikel memiliki densitas energi lebih tinggi. Dengan demikian, kendaraan listrik buatan Indonesia yang menggunakan baterai berbahan nikel, bisa punya jarak tempuh lebih jauh dan spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan mobil listrik standar dengan baterai LFP.
"Strategi ini cerdas secara makro karena memanfaatkan keunggulan densitas energi nikel untuk menjadikan mobil EV buatan Indonesia memiliki jarak tempuh lebih jauh, spesifikasi tinggi, dibandingkan EV standar global yang sekedar memakai LFP," kata Yannes.
Meski punya densitas energi lebih tinggi dan bisa mendukung peningkatan performa kendaraan, baterai berbahan nikel biaya produksinya per kWh 35–40% lebih mahal dibandingkan baterai LFP. Baterai jenis ini juga membutuhkan sistem manajemen panas dan keselamatan yang lebih kompleks.
Dukungan Pemerintah
Yannes mengemukakan, perlunya dukungan pemerintah untuk menutup selisih biaya produksi baterai nikel. Hal ini diperlukan agar harga kendaraan listrik dengan baterai nikel tetap terjangkau bagi konsumen di pasar domestik, sehingga industri nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Untuk diketahui, Kementerian Perindustrian mengusulkan industri otomotif tetap mendapatkan insentif pada periode fiskal tahun 2026. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, skema insentif otomotif yang diusulkan akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, dan jenis baterai yang digunakan.
Dia mengemukakan, ada kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai LFP mendapat insentif lebih kecil, dibandingkan dengan mobil listrik yang menggunakan baterai berbahan nikel.
Sebelumnya, Pengamat otomotif Bebin Djuana menilai, pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia berpotensi mengalami stagnasi. Terutama jika pemerintah tidak segera menghadirkan skema insentif baru pasca berakhirnya berbagai stimulus fiskal pada akhir 2025.
"Untuk itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menggulirkan kebijakan pemanis guna menjaga momentum pertumbuhan EV di tanah air. Tanpa kepastian insentif, target ambisius Net Zero Emission (NZE) 2060 melalui percepatan adopsi kendaraan rendah emisi dikhawatirkan kehilangan daya dorong," tuturnya, Kamis.
Menurut dia, saat ini terjadi kekosongan regulasi setelah berakhirnya pembebasan bea masuk mobil listrik impor utuh (completely built up/CBU), serta dihentikannya skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%.
Ia menilai, intervensi pajak yang diterapkan pemerintah pada tahun lalu terbukti efektif meruntuhkan keraguan konsumen. Terlebih sebelumnya pasar cenderung menahan diri karena tingginya harga baterai yang menyumbang hingga 40% dari total harga kendaraan, ditambah kekhawatiran terkait usia pakai komponen tersebut.
"Ketika pemerintah memberikan insentif pajak, kondisinya berubah drastis. Perkembangan teknologi baterai juga ikut berperan. Harga yang lebih terjangkau, ditambah fitur dan desain yang kekinian, membuat penjualan EV meningkat signifikan," ujarnya.
Pengkajian Menyeluruh
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kelanjutan kebijakan insentif di sektor otomotif untuk tahun 2026 masih dalam tahap pengkajian menyeluruh, mengingat besarnya dukungan fiskal yang telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, selama dua tahun terakhir pemerintah sudah mengalokasikan insentif otomotif dengan nilai mencapai Rp7 triliun. Di sisi lain, kinerja investasi industri kendaraan bermotor, terutama kendaraan listrik, menunjukkan tren yang terus membaik.
"Otomotif silakan direview. Karena otomotif sudah kita berikan insentif selama dua tahun terakhir dan nilainya Rp7 triliun. Dan arahan sekarang adalah, dan investasi di sektor otomotif terutama EV sudah meningkat," ujar Airlangga di Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, masuknya sejumlah produsen kendaraan listrik global memperkuat alasan perlunya evaluasi kebijakan.
Beberapa merek seperti VinFast dan BYD mulai berinvestasi di Indonesia, mengikuti langkah Hyundai yang lebih dulu menanamkan modal.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah ingin memastikan arah kebijakan berikutnya tidak sekadar melanjutkan insentif lama, melainkan benar-benar mendukung penguatan industri otomotif nasional, termasuk pengembangan mobil nasional.
"Sehingga ke depannya ini akan didorong untuk (pengembangan) mobil nasional," tambah Airlangga.
Lebih lanjut, terkait usulan lanjutan dari Kementerian Perindustrian, Airlangga menyebut pembahasan masih difokuskan pada kajian yang lebih mendasar.
Evaluasi diperlukan secara lintas segmen, mulai dari kendaraan ramah lingkungan berbiaya rendah (LCGC) hingga kendaraan listrik dan teknologi hibrida.
"Karena yang lebih substantial kan berarti harus mulai dari evaluasi dari LCGC sampai kepada EV, Plug-in hybrid, hybrid. Jadi sifatnya lebih menyeluruh," tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar