Periskop.id - Pajak mobil listrik di Indonesia memasuki babak baru sejak terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah status kendaraan listrik yang sebelumnya bebas pajak menjadi objek pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Meski begitu, besaran pajak kendaraan listrik tidak otomatis mahal. Pemerintah daerah tetap diberi kewenangan untuk memberikan insentif agar adopsi kendaraan listrik tetap meningkat.

Lalu, berapa sebenarnya estimasi pajak mobil listrik sekarang? Berikut simulasi lengkapnya.

Dasar Perhitungan Simulasi Pajak Mobil Listrik 2026

Simulasi dalam artikel ini menggunakan beberapa asumsi kebijakan terbaru berdasarkan regulasi pemerintah dan pernyataan resmi Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, kendaraan listrik kini masuk objek PKB dan BBNKB berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi acuan baru bagi pemerintah daerah dalam menentukan skema pajak kendaraan listrik.

Kedua, besaran pajak tetap bisa mendapat insentif dari pemerintah daerah sehingga tidak selalu dibayar penuh oleh pemilik kendaraan listrik.

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan aturan turunan untuk menentukan skema pajak kendaraan listrik yang lebih adil setelah sebelumnya kendaraan listrik mendapatkan pembebasan pajak.

Keempat, kebijakan kendaraan listrik tetap menjadi bagian strategi penurunan emisi hingga 50 persen pada 2030 sehingga insentif masih sangat mungkin dipertahankan guna mendorong percepatan transisi energi bersih.

Sumber kebijakan mengacu pada laporan aturan baru dan kebijakan Pemprov DKI untuk pajak kendaraan listrik.

Dengan dasar tersebut, simulasi berikut memakai pendekatan tarif PKB umum kendaraan pribadi sekitar 1–2 persen dari nilai kendaraan, kemudian dikurangi potensi insentif daerah.

Simulasi Pajak Mobil Listrik Berdasarkan Harga Kendaraan

Berikut estimasi pajak tahunan kendaraan listrik jika aturan baru diberlakukan dengan skema insentif parsial dari pemerintah daerah.

Mobil Listrik Harga Rp300 Juta

Perkiraan PKB normal berada di kisaran:

Rp3 juta – Rp6 juta per tahun

Jika mendapat insentif 50 persen dari pemerintah daerah:

Rp1,5 juta – Rp3 juta per tahun

Mobil Listrik Harga Rp500 Juta

Perkiraan PKB normal berada di kisaran:

Rp5 juta – Rp10 juta per tahun

Jika mendapat insentif 50 persen:

Rp2,5 juta – Rp5 juta per tahun

Mobil Listrik Harga Rp800 Juta

Perkiraan PKB normal berada di kisaran:

Rp8 juta – Rp16 juta per tahun

Jika mendapat insentif 50 persen:

Rp4 juta – Rp8 juta per tahun

Simulasi Biaya Bea Balik Nama Mobil Listrik (BBNKB)

Selain pajak tahunan, pembeli mobil listrik juga perlu memperhitungkan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat pembelian kendaraan baru.

Tarif normal BBNKB berkisar sekitar 10–12 persen dari nilai kendaraan. Namun dengan skema insentif daerah, besarannya bisa lebih rendah bahkan hingga nol rupiah.

Contoh simulasi:

Mobil listrik Rp500 juta

  • BBNKB normal: sekitar Rp50 juta
  • Dengan insentif: Rp0 – Rp25 juta

Pajak Mobil Listrik Masih Berpotensi Lebih Murah?

Meski tidak lagi gratis pajak, kendaraan listrik tetap menjadi prioritas dalam kebijakan energi bersih Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah daerah menargetkan penurunan emisi hingga 50 persen pada 2030 melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik serta pembangunan infrastruktur pengisian daya seperti SPKLU dan fasilitas charging di berbagai kantor pemerintahan.

Karena itu, skema insentif pajak kemungkinan tetap dipertahankan agar masyarakat tertarik beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Dengan aturan baru 2026, mobil listrik memang tidak lagi otomatis bebas pajak. Namun besarannya tetap bergantung pada kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan simulasi saat ini, pajak tahunan mobil listrik diperkirakan berada di kisaran: Rp1,5 juta hingga Rp8 juta per tahun

Nilai tersebut masih relatif kompetitif dibanding mobil bensin konvensional, terutama jika insentif daerah tetap diberikan sebagai bagian dari strategi transisi energi rendah emisi di Jakarta.