Periskop.id – Aksi mogok pedagang daging sapi sejak Kamis (22/1) hingga Sabtu (24/1) mendatang berbuntut panjang. Pedagang bakso di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, misalnya, mengaku terancam tutup karena tidak bisa berjualan imbas kelangkaan pasokan bahan baku daging.
Ketua Umum Paguyuban Pedagang Mi dan Bakso (Papmiso) Bambang Haryanto mengatakan, dampak aksi mogok sudah terasa sejak hari pertama. Banyak pedagang yang datang ke pasar untuk menggiling daging, namun pulang dengan tangan kosong.
"Aksi mogok pedagang daging ini berdampak pada sulitnya pedagang bakso mencari daging segar. Saat ke pasar mereka akhirnya kembali lagi, tidak jadi menggiling. Artinya, kalau teman-teman sudah tidak memiliki stok bakso, pasti hari ini tidak berjualan," katanya di Cikarang, Jumat (23/1).
Ia mengatakan, anggota Papmiso di Kabupaten Bekasi saja tidak kurang dari 2.000 pedagang. Jika seluruh pedagang tersebut berhenti beroperasi, potensi kerugian ekonomi dari perputaran bisnis tersebut diperkirakan mencapai Rp2 miliar per hari.
"Kalau secara nasional, dari total 20 ribu pedagang mi dan bakso, kerugian bisa mencapai Rp20 miliar per hari," serunya.
Bambang mengaku khawatir jika aksi mogok berlangsung penuh selama tiga hari, dampak sosial dan ekonomi akan semakin parah. Para pedagang bakso kini terjepit antara kehilangan pemasukan atau tetap harus menanggung biaya operasional.
"Teman-teman yang seharusnya beroperasi akhirnya menanggung risiko. Beberapa karyawan yang dirumahkan tetap harus dikasih makan dan gaji. Ini kalau sampai tiga hari akan berdampak lebih parah lagi," ujarnya.
Ia turut mengingatkan, pada Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membenahi tata kelola niaga daging sapi untuk menjaga stabilitas harga. Tujuannya agar pedagang bakso bisa memperoleh bahan baku dengan harga terjangkau sehingga kesejahteraan mereka meningkat.
Ia berharap pemerintah lebih responsif dalam menangani persoalan harga daging sapi yang semakin melambung tinggi. "Ini kan permainan klasik yang sudah sering kali terjadi, tata kelola niaga daging sapi dikendalikan oknum-oknum pedagang besar di Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah segera merespons supaya persoalan harga daging sapi yang mahal cepat teratasi," bebernya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Kabupaten Bekasi Sadimin menyebut, aksi mogok berjualan selama tiga hari itu merupakan keputusan pengurus pusat dengan harapan pemerintah menurunkan dan menstabilkan harga daging sapi.
"Untuk Jakarta dan Bekasi selama tiga hari tidak berjualan agar pemerintah mengetahui, bisa lebih mungkin pak, kalau tidak ada terobosan dari pemerintah," ucapnya.
Ia menjelaskan, harga daging sapi hidup kini sangat tinggi yakni mencapai Rp55 ribu per kilogram. Kondisi itu memengaruhi harga jual di tingkat pedagang eceran yang mencapai lebih dari Rp150 ribu per kilogram. Padahal harga normal berkisar Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per kilogram.
"Kalau harga tinggi, daya beli masyarakat berkurang. Harga sapi hidup sudah Rp55 ribu, jadi dagangan harus di atas Rp140 ribu atau Rp150 ribu per kilogram. Kalau di bawah itu, berarti pedagang rugi," cetusnya.
Pemerintah sendiri memberikan alokasi kuota impor daging sapi sebesar 30 ribu ton pada 2026 untuk importir swasta. Jumlah itu sekitar 16% dari keseluruhan kuota impor tahun ini sebanyak sebanyak 297.000 ton.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI) Teguh Boediyana di Jakarta, Sabtu (10/1) mengungkapkan, kuota yang diberikan untuk perusahaan swasta tersebut jauh di bawah 2025 yang mencapai 180 ribu ton.
Menurut dia, jumlah tersebut sangat berat dan mengancam kelangsungan hidup banyak perusahaan, karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan angka minimal yang sama dengan tahun lalu.
"Jika tidak ada kuota yang memadai maka konsekuensinya akan terjadi gejolak dan yang paling gampang buat pengusaha adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)," tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar