periskop.id – Populi Center mengungkapkan adanya kesenjangan tajam antara keinginan elite partai politik pengusul Pilkada lewat DPRD dengan aspirasi pemilih loyal mereka yang mayoritas mutlak tetap menginginkan pemilihan langsung.
“Masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung Bupati/Wali Kota (96%) dan Gubernurnya (91,3%),” kata Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona, dalam rilis media yang dikutip Sabtu (9/1).
Afrimadona menjelaskan, fenomena resistensi di akar rumput ini tidak hanya terjadi pada basis massa Partai Gerindra. Pemilih partai-partai besar lainnya juga menunjukkan sikap yang sama terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh dewan.
Basis pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat tercatat memiliki preferensi serupa. Sebagian besar dari mereka menginginkan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat, bukan perwakilan di parlemen.
Oleh karena itu, partai-partai politik pengusul mekanisme baru ini diminta untuk tidak menutup mata terhadap aspirasi pendukungnya sendiri.
“Partai-partai politik pengusul Pilkada lewat DPRD perlu mempertimbangkan keinginan pemilih masing-masing mengenai preferensi cara memilih dalam Pilkada,” ujarnya.
Menurut Afrimadona, kondisi ini menempatkan partai-partai pengusul pada posisi sulit. Mereka memiliki tugas berat untuk melakukan sosialisasi secara luas dan terbuka jika tetap ingin mendorong perubahan mekanisme tersebut.
Sosialisasi itu tidak cukup hanya dilakukan secara formal prosedural. Partai harus mampu menjelaskan secara jujur kepada konstituennya bahwa mekanisme via DPRD dirancang tetap demokratis, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan elite.
Risiko politik bagi partai dinilai semakin tinggi mengingat kepercayaan publik terhadap partai politik saat ini tergolong rendah, yakni hanya 51,7%.
Afrimadona memperingatkan, memaksakan kehendak tanpa mendengarkan suara pemilih sendiri bisa menjadi bumerang bagi partai politik di masa depan.
“Mengabaikan fakta ini bukan hanya berisiko secara politik, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar