periskop.id - Fenomena gim daring seperti Roblox yang digandrungi anak-anak Indonesia kini mulai mendapat sorotan serius dari pemerintah. Kekhawatiran terhadap dampak negatif permainan ini mendorong sejumlah pejabat untuk mengeluarkan pernyataan tegas, bahkan menyerukan pelarangan. Salah satu alasan utama adalah konten kekerasan dan interaksi bebas yang dinilai tidak sesuai untuk usia anak.
Mengutip berbagai sumber, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka melarang anak-anak bermain Roblox. Ia menilai gim tersebut mengandung unsur kekerasan dan kata-kata kasar yang dapat memengaruhi perilaku anak.
“Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek… yang main blok-blok (Roblox) tadi itu jangan main yang itu ya, karena itu tidak baik,” ujar Mu’ti.
Anak-anak cenderung meniru adegan dalam gim, termasuk kekerasan yang mereka anggap sebagai hal biasa.
Ia juga menyoroti dampak kecanduan gim terhadap penurunan aktivitas fisik serta gangguan perkembangan motorik dan emosional. Dalam konteks ini, ia mendorong orang tua untuk mengarahkan anak-anak ke konten edukatif yang lebih sehat dan membangun.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) turut angkat bicara. Kepala Dinas PPAPP, Iin Mutmainnah, menekankan pentingnya peran keluarga dalam membentengi anak dari paparan negatif gim daring.
“Kembali kepada delapan implementasi fungsi keluarga yang harus dilaksanakan oleh semua keluarga. Seperti kita ketahui bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membentuk kepribadian anak,” kata Iin.
Delapan fungsi keluarga yang dimaksud meliputi fungsi agama, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, dan pembinaan lingkungan. Iin percaya bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama dan pendidikan yang baik akan mampu memilah mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan bagi dirinya.
Baca juga: KPAI Dorong Pemerintah Blokir Gim Online Yang Mengandung Kekerasan
“Kita tidak bisa membatasi dinamika. Keterbukaan informasi dan globalisasi yang bisa kita lakukan adalah membekali anak-anak dengan ilmu, iman dan takwa,” tambah Iin.
Ia menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan keluarga jauh lebih efektif dibandingkan sekadar pelarangan.
Dinas PPAPP DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye positif terkait perlindungan anak dari dampak negatif teknologi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewenangan institusi dalam menjaga tumbuh kembang anak di tengah era digital yang serba terbuka.
Fenomena pelarangan Roblox bukan hanya soal gim, tetapi juga mencerminkan tantangan besar dalam pengasuhan anak di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, kontrol orang tua dan kebijakan publik harus berjalan beriringan untuk memastikan anak-anak tetap berada di jalur yang sehat secara mental dan emosional.
Dengan meningkatnya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah, pelarangan gim seperti Roblox bisa menjadi titik awal bagi regulasi yang lebih luas terhadap konten digital anak.
Tinggalkan Komentar
Komentar