periskop.id - Rencana pengelolaan bersama atau joint development kawasan Ambalat oleh Indonesia dan Malaysia  harus disertai dengan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim secara menyeluruh. 

“Diharapkan joint development akan berjalan baik. Namun hendaknya kedua negara tetap memikirkan solusi jangka panjang dari perbatasan negara yang saat ini dihadapi,” ujar pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah dikutip dari Antara, Senin (11/8).

Reza menekankan pentingnya dialog berkelanjutan antara kedua negara agar tercipta penyelesaian yang bermartabat dan menguntungkan. Ia menyebut bahwa pengelolaan bersama menunjukkan itikad baik Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa wilayah secara damai dan sesuai dengan prinsip hukum internasional. 

“Dialog perbatasan negara hendaknya dijalankan terus demi terciptanya solusi akhir yang bermartabat dan bermanfaat bagi kedua negara dan kawasan Asia Tenggara,” tambahnya.

Menurut Reza, skema joint development berpotensi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha internasional, khususnya dalam eksplorasi sumber daya migas di Blok Ambalat. Ia juga menilai bahwa kerja sama ini mencerminkan solidaritas dan visi jangka panjang kedua negara, serta menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Piagam ASEAN dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Namun, Reza mengingatkan agar pengelolaan bersama tersebut dirancang dengan struktur kepemimpinan yang melibatkan kedua negara secara setara. Ia menekankan pentingnya kesepakatan awal dalam aspek manajerial dan teknis agar pelaksanaan joint development berjalan lancar dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka pada 27 Juli lalu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia menginginkan solusi yang saling menguntungkan dalam menyelesaikan persoalan Ambalat. 

“Sambil menunggu penyelesaian hukum, kita ingin memulai kerja sama ekonomi melalui mekanisme joint development,” kata Prabowo.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun menyambut baik gagasan tersebut. Ia menyatakan keterbukaannya untuk menjalin kerja sama ekonomi di Ambalat, sembari tetap melanjutkan perundingan untuk menetapkan batas maritim secara definitif.