​periskop.id - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah tidak menerapkan pelarangan mutlak terhadap penggunaan sepeda motor untuk mudik Lebaran. Kebijakan negara wajib mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menghadirkan solusi realistis di lapangan.

​"Artinya, kalau itu dilarang semata melarang, jadi nanti kita kayak orang melarang merokok, tapi dia sendiri akhirnya tidak memberikan solusi bagaimana mereka-mereka harus merokok," ucapnya menyoroti wacana pelarangan angkutan roda dua dalam Launching Survei Konsumsi & Rencana Mudik KedaiKopi, Kamis (12/3).

​Wacana penyetopan laju kendaraan roda dua menjelang hari raya memang kerap memicu perdebatan. Sebagian pihak mendukung pelarangan ini demi alasan keselamatan lalu lintas.

​Namun, sepeda motor tetap menjadi pilihan utama mayoritas masyarakat kelas menengah ke bawah. Moda transportasi ini menawarkan keunggulan dari segi fleksibilitas, kecepatan waktu, serta keterjangkauan biaya perjalanan.

​Pemerintah perlu mengambil pendekatan komprehensif ketimbang sekadar menerbitkan aturan larangan sepihak. Aspek keselamatan pemudik di jalan raya tentu tetap harus menempati prioritas paling atas.

​Negara bisa turun tangan mengatur batas maksimal jumlah penumpang kendaraan roda dua antarkota. Fenomena pemudik nekat mengangkut seluruh anggota keluarga memunculkan risiko kecelakaan sangat fatal.

​"Nah, itu kalau bisa, anak kecilnya yang jangan ikut, artinya itu, kalau memang suami istri saja, cukup aja berdua," paparnya.

​Langkah alternatif lain bisa berupa pemberian insentif khusus bagi para pengguna motor lintas provinsi. Potongan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menjadi program pelengkap kebijakan mudik.

​"Ini juga pemerintah harus memikirkan bagaimana agar saya mengharapkan sebenarnya pemudik motor ini diberikan insentif oleh pemerintah," terangnya.

​Diskon harga BBM belum pernah menyentuh para pengguna sepeda motor selama musim arus mudik. Pemilik kendaraan roda empat justru rutin menikmati fasilitas potongan tarif tol setiap tahun.

​"Misalnya diskon 50%, begitu maksud saya," jelasnya.

​Banyak sepeda motor pemudik sebenarnya tidak berstatus prima menempuh jarak ratusan kilometer. Keterbatasan finansial memaksa warga memacu satu-satunya aset berharga tersebut mengaspal di jalanan.

​"Karena enggak semua pemotor, itu motornya berkualitas baik, ada juga motornya itu sangat, ya kondisinya namanya satu-satunya cuma punya itu," urainya.

​Ketiadaan opsi sarana mobilitas lain menuntut kelompok pekerja ini terus melajukan kendaraan usang mereka. "Terus enggak ada kendaraan punya yang lain, terpaksa menggunakan motor itu," tambahnya.

​Sisa alokasi dana dari diskon BBM tersebut otomatis beralih fungsi menjadi tabungan darurat. Simpanan dadakan ini sangat berguna mengatasi kerusakan teknis mesin secara mendadak.

​"Nah, maksud saya ada safe tabungan yang bisa dipakai kalau misalnya tiba-tiba motornya mogok, atau tiba-tiba motornya banyak ngembos," ungkapnya.

​Ketersediaan uang tunai darurat ini membebaskan pemudik dari kepanikan di tengah perjalanan malam. "Itu bisa untuk ada uang untuk mengganti, gitu lho," tutupnya.