Periskop.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan melobi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar TransJakarta menggunakan bus bertenaga hidrogen. Pasokan energi untuk bus tersebut nantinya disiapkan oleh dua BUMN, yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Rencana itu muncul setelah Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengusulkan pemanfaatan hidrogen untuk kendaraan angkutan massal. Bahlil menyebutkan, ia langsung berniat mengomunikasikan usulan tersebut ke Pemprov DKI Jakarta.

"Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Darmo (Darmawan Prasodjo) tentang bus, saya coba komunikasikan dengan Pak Gubernur DKI untuk memanfaatkan," ujar Bahlil dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

Darmawan sebelumnya menjelaskan, PLN sudah mampu memproduksi hidrogen hasil kerja sama dengan Pertamina sehingga pasokannya siap dipakai kendaraan. Menurutnya, kendala utama justru ada pada ketersediaan armada bus berbasis hidrogen.

"Tinggal kita mencari mobil bus hidrogen. Tadi juga sudah diskusi dengan Toyota, ada Toyota Sora, itu bus sudah siap. Kemudian dari Jerman juga ada, dari China juga ada," jelas Darmawan.

Darmawan lantas meminta Bahlil turun tangan melobi Pramono Anung agar armada bus tersebut bisa masuk sebagai bagian dari layanan TransJakarta.

"Barangkali Bapak bisa melobi ke Gubernur DKI, begitu TransJakarta. Nanti Pertamina dengan PLN bersama-sama menyediakan busnya, refueling station-nya sudah ada, hidrogennya sudah ada. Tinggal kemudian nanti bus hidrogen, ada logonya ESDM, ada PLN Pertamina, kita berkolaborasi membangun transportasi berbasis pada hidrogen," beber Darmawan.

Rencana kolaborasi ini sejalan dengan optimisme Bahlil soal masa depan kendaraan berbasis hidrogen. Ia meyakini moda transportasi tersebut bisa menyaingi kendaraan listrik berbasis baterai dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.

"Keyakinan saya, paling lambat 5-10 tahun ke depan, hidrogen ini menyaingi kendaraan listrik yang berbasis baterai," ujar Bahlil melansir Antara di Jakarta, Selasa (21/7).

Bahlil memaparkan, program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt bisa dijadikan instrumen untuk menghasilkan hidrogen. Menurutnya, hidrogen yang dihasilkan dari energi terbarukan tersebut merupakan produk bersih.

"Jadi, bersih plus bersih, hasilnya bersih kuadrat," ucap Bahlil.

Ia mengakui, perdebatan soal kendaraan hidrogen melawan kendaraan listrik sudah berlangsung sejak dirinya menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bahlil menyebutkan, Jepang memimpin pengembangan kendaraan hidrogen, sementara China memimpin pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai.

"Keberpihakan negara akan ditentukan dari pertama, kita pakai energi bersih; kedua, energi yang efisien; dan yang ketiga adalah energi itu bisa dihasilkan dari Indonesia," ujar Bahlil.