Periskop.id — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta memastikan belum akan menetapkan tarif baru Transjakarta dan Transjabodetabek. Kedua pihak masih akan menghitung kembali besaran subsidi transportasi sebelum mengambil keputusan final terkait penyesuaian tarif layanan angkutan umum tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, usulan tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) sudah diterima pemerintah provinsi. Namun, usulan itu belum otomatis menjadi keputusan karena masih harus dikaji bersama, terutama menyangkut kemampuan fiskal daerah dan dampaknya terhadap masyarakat pengguna transportasi publik.
“Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu. Dalam minggu-minggu depan ini, kami segera menghitung kembali,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7).
Pramono menegaskan, pembahasan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek tidak bisa dilepaskan dari struktur subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Pemprov DKI perlu melihat kembali berapa besar beban subsidi yang masih harus ditanggung pemerintah daerah jika tarif lama dipertahankan, serta bagaimana dampaknya jika tarif baru diberlakukan.
Menurut dia, keputusan terkait tarif transportasi publik menjadi salah satu agenda prioritas yang perlu segera diselesaikan bersama DPRD DKI Jakarta. Meski demikian, pemerintah tetap harus memastikan kebijakan tersebut tidak menurunkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum.
“Karena memang untuk memutuskan kenaikan tarif Transjakarta dan semuanya, termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung,” ujar Pramono.
Pembahasan tarif ini menguat setelah DTKJ mengusulkan penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Berdasarkan sejumlah laporan, DTKJ mengusulkan tarif Transjakarta di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp5.000, sementara tarif Transjabodetabek menjadi Rp10.000. Usulan itu masih berada dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final pemerintah daerah.
Isu tarif Transjakarta menjadi sensitif karena layanan ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai moda transportasi murah warga Jakarta. Saat ini, tarif reguler Transjakarta masih Rp3.500.
Beban Subsidi Transportasi
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zulkifli menyebut tarif tersebut memang sudah lama tidak berubah dan penyesuaian dapat mengurangi beban subsidi transportasi Pemprov DKI Jakarta.
Namun, Taufik mengingatkan kenaikan tarif tetap harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai pengurangan subsidi tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru membuat warga meninggalkan transportasi publik.
“Yang terpenting, jangan memberatkan masyarakat, apalagi kondisi ekonomi seperti saat ini,” ujar MTZ.
Dalam pemberitaan yang sama, Taufik menyebut dampak penghematan subsidi akan bergantung pada besaran tarif baru yang nantinya ditetapkan.
“Memang ada pengurangan subsidi, tapi besarnya berapa, tergantung dari kenaikannya,” tutur MTZ.
Di sisi lain, Pramono memastikan, Pemprov DKI Jakarta tetap memberi perlindungan kepada kelompok masyarakat tertentu. Ia meminta program layanan gratis bagi 15 golongan pengguna transportasi umum terus diperkuat agar kebijakan tarif tidak membebani kelompok rentan.
“Karena 15 golongan kan kita terus tambah untuk kita gratiskan, sehingga dengan demikian, siapapun yang nanti akan mengalami kenaikan pasti memang orang-orang yang mampu untuk itu,” ungkap Pramono.
Program transportasi gratis bagi 15 golongan telah menjadi bagian dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas akses masyarakat terhadap angkutan umum. Dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta pada Mei 2025, kelompok penerima manfaat tersebut mencakup ASN dan pensiunan Pemprov DKI, tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima KJP Plus, karyawan bergaji UMR melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, kader PKK, warga ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin di Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, dan jumantik.
Pemprov DKI juga menyatakan layanan gratis tersebut tidak hanya diarahkan untuk Transjakarta, tetapi juga diperluas ke layanan transportasi lain. Dalam siaran pers yang sama, Pramono menyebut pembebasan tarif bagi 15 golongan menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya menggunakan transportasi publik dan integrasi antarmoda di Jakarta.
Tulang Punggung Mobilitas Warga Jakarta
Kebijakan tarif menjadi semakin penting karena Transjakarta merupakan salah satu tulang punggung mobilitas warga Jakarta dan kawasan penyangga. PT Transportasi Jakarta mencatat layanan Transjakarta mengangkut 413 juta pelanggan sepanjang 2025. Angka tersebut disebut sebagai rekor baru, sekaligus memperlihatkan tingginya ketergantungan warga terhadap layanan bus tersebut.
Data terbaru dari Satu Data Jakarta juga menunjukkan jumlah penumpang Transjakarta pada Mei 2026 mencapai 35.585.808 orang. Jumlah itu turun 6,16% dibandingkan April 2026, tetapi tetap naik 6,99% dibandingkan Mei 2025. Data ini memperlihatkan basis pengguna Transjakarta masih sangat besar, sehingga perubahan tarif berpotensi memengaruhi jutaan perjalanan warga setiap bulan.
Di tengah tingginya jumlah pengguna, beban subsidi transportasi menjadi salah satu pertimbangan utama. Layanan transportasi publik di Jakarta selama ini ditopang subsidi agar tarif tetap terjangkau. Dengan tarif Rp3.500, sebagian biaya operasional tidak dibebankan langsung kepada penumpang, melainkan ditanggung melalui APBD.
Tekanan anggaran daerah membuat pembahasan tarif tidak bisa hanya dilihat dari sisi daya beli penumpang. Pemerintah daerah juga perlu menghitung keberlanjutan pembiayaan layanan, kualitas armada, integrasi rute, dan kemampuan memperluas jangkauan transportasi ke wilayah penyangga.
Rute Transjabodetabek menjadi bagian penting dari pembahasan karena melayani mobilitas warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menuju Jakarta. Sebelumnya, Pramono menyatakan sejumlah rute Transjabodetabek akan disesuaikan, termasuk rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta.
“Untuk tarif Transjabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian,” kata Pramono.
Pramono sebelumnya juga membuka peluang menambah golongan penerima layanan gratis agar skema subsidi silang lebih adil. Ia menyebut, pada prinsipnya kelompok tidak mampu tetap dilindungi, sedangkan kelompok yang mampu dapat membayar sedikit lebih tinggi.
“Tidak semua Transjabodetabek kenaikannya akan tinggi. Karena bagaimanapun, sebagai gubernur, saya juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam kondisi yang seperti ini,” ungkap Pramono.
Dengan demikian, penyesuaian tarif Transjakarta dan Transjabodetabek bukan semata soal menaikkan harga tiket. Isu ini berkaitan dengan keseimbangan antara kemampuan APBD, keberlanjutan layanan transportasi publik, perlindungan kelompok rentan, dan upaya menjaga minat masyarakat untuk tetap menggunakan angkutan umum.
Keputusan akhir tarif masih menunggu hasil perhitungan Pemprov DKI dan DPRD DKI. Jika tarif baru nantinya diterapkan, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan itu disertai komunikasi publik yang jelas, perlindungan bagi 15 golongan penerima layanan gratis, serta peningkatan kualitas layanan agar masyarakat tetap merasa diuntungkan menggunakan transportasi umum.
Tinggalkan Komentar
Komentar