periskop.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai persoalan utama yang menghambat pertumbuhan UMKM saat ini terletak pada kondisi pasar domestik yang dinilainya tidak sehat.

Menurutnya, berbagai program dukungan terhadap UMKM sudah berjalan, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas produksi. Namun, produk-produk UMKM tetap sulit bersaing karena pasar dalam negeri dibanjiri barang impor.

"Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Jadi, sebagus apa pun kita bantu UMKM hari ini, contoh misalnya kita bantu pembiayaan kepada mereka, kita support pelatihan, mereka bisa produksi, tapi mereka tidak bisa menjual barang. Betul, mereka tidak bisa menjual barang hari ini," ucap Maman dalam acara Diskusi Media (DM) ForwaUMKM, Jakarta, Jumat (27/2).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipicu oleh masuknya barang-barang impor ilegal dan praktik under invoicing yang menyebabkan distorsi harga di pasar. Maman mencontohkan adanya disparitas data perdagangan antara Indonesia dan negara asal barang.

"Data impor di tempat kita masuk, barang-barang impor ini tercatat 100. Tapi dari Cina, yang tercatat barang ekspornya 900. Berarti ada 800 yang tidak tercatat," ungkapnya.

Akibatnya, produk UMKM yang sudah diproduksi dengan baik tidak mampu bersaing dari sisi harga maupun volume peredaran. Menurut Maman, persoalan ini bukan sekadar soal angka impor, melainkan menyangkut rusaknya ekosistem perdagangan nasional.

"Padahal baju ini mau dijual ke pasar, ke market, tidak laku. Karena apa? Karena pasarnya becek, dipenuhi dengan barang-barang impor dari luar," terangnya.

Ia menegaskan, selama pasar domestik masih dibanjiri barang impor ilegal yang tidak terdata, pelaku usaha dalam negeri akan terus menghadapi tekanan berat dalam memasarkan produknya.

"Ini yang saya bilang kunci masalahnya di situ. Akhirnya kita saling menyalahkan—menyalahkan ini, menyalahkan itu, bahkan menyalahkan UMKM," Maman mengakhiri.

Penyelenggaraan DM ForwaUMKM turut mendapat dukungan dari berbagai mitra strategis, antara lain PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Aqua, serta Shopee.