periskop.id - Setiap tahun, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi sorotan publik. Di balik angka resmi yang diumumkan pemerintah, ada pertanyaan krusial yang jarang dibahas tuntas, apakah UMP benar-benar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja?

Untuk menjawabnya, kita bisa membandingkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan UMP 2026 di berbagai provinsi. KHL sendiri merupakan indikator yang menggambarkan biaya minimum untuk hidup layak, mencakup kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, hingga kesehatan.

Hasil perbandingan ini menunjukkan fakta yang cukup kontras antarwilayah.

Daftar KHL dan UMP 2026: Selisih Upah Minimum di Berbagai Provinsi

Untuk melihat lebih jelas seberapa jauh UMP 2026 mampu menutup kebutuhan hidup pekerja, berikut daftar perbandingan KHL dan UMP 2026 di sejumlah provinsi. Selisih yang tercantum menunjukkan apakah upah minimum berada di atas atau justru masih di bawah standar biaya hidup layak di masing-masing daerah.

BACA JUGA
Protes Besaran UMP Jakarta, Buruh Akan Gelar Aksi Selama Dua Hari

Protes Besaran UMP Jakarta, Buruh Akan Gelar Aksi Selama Dua Hari

29 Dec 2025

1. DKI Jakarta

  • Biaya Hidup (KHL): Rp5.898.511
  • UMP 2026: Rp5.729.876
  • Selisih: -Rp168.635

2. Sumatera Utara

  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.599.803
  • UMP 2026: Rp3.228.701
  • Selisih: -Rp376.102

3. Sumatera Selatan

BACA JUGA
Penetapan UMP Banyak Dikritik, Ini Kata Airlangga

Penetapan UMP Banyak Dikritik, Ini Kata Airlangga

27 Dec 2025
  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.299.907
  • UMP 2026: Rp3.942.963
  • Selisih: +Rp643.056

4. Kalimantan Tengah

  • Biaya Hidup (KHL): Rp4.279.888
  • UMP 2026: Rp3.686.138
  • Selisih: -Rp593.750

5. Sumatera Barat

  • Biaya Hidup (KHL): Rp4.076.173
  • UMP 2026: Rp3.182.955
  • Selisih:-Rp893.213

6. Riau

  • Biaya Hidup (KHL): Rp4.158.498
  • UMP 2026: Rp3.780.495
  • Selisih:-Rp378.003

7. Sulawesi Utara

  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.864.224
  • UMP 2026: Rp4.002.630
  • Selisih: +Rp138.406

8. Sulawesi Tengah

  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.546.013
  • UMP 2026: Rp3.179.565
  • Selisih: -Rp366.448

9. Gorontalo

  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.398.395
  • UMP 2026: Rp3.405.144
  • Selisih: +Rp6.749

10. Nusa Tenggara Barat

  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.410.833
  • UMP 2026: Rp2.673.861
  • Selisih: -Rp736.972

11. Nusa Tenggara Timur

  • Biaya Hidup (KHL): Rp3.054.508
  • UMP 2026: Rp2.455.898
  • Selisih: -Rp598.610

12. Bali

  • Biaya Hidup (KHL): Rp5.253.107
  • UMP 2026: Rp3.207.459
  • Selisih: -Rp2.045.648

13. Papua Barat

  • Biaya Hidup (KHL): Rp5.246.172
  • UMP 2026: Rp3.841.000
  • Selisih: -Rp1.405.172

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas provinsi masih mengalami defisit antara UMP 2026 dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dari 13 provinsi, hanya tiga yang mencatat selisih positif, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. DKI Jakarta, meski memiliki UMP tertinggi secara nasional, tetap mengalami defisit. Hal ini menegaskan bahwa besarnya nominal upah tidak otomatis mencerminkan kesejahteraan apabila tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup di wilayah tersebut.

Kesenjangan paling lebar terlihat di Bali dan Papua Barat yang sama-sama memiliki KHL sangat tinggi, tetapi UMP jauh tertinggal. Kondisi ini mengindikasikan tekanan biaya hidup yang berat, terutama di daerah dengan struktur ekonomi berbasis pariwisata atau wilayah dengan biaya distribusi mahal. Sementara itu, provinsi-provinsi di Nusa Tenggara dan sebagian Sumatera juga menunjukkan pola serupa, UMP belum mampu menutup kebutuhan hidup dasar.