periskop.id - Sebelum membahas provinsi dengan biaya hidup tertinggi, penting untuk mengetahui apa itu Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Secara sederhana, KHL adalah jumlah uang yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dan keluarganya untuk bisa hidup layak selama satu bulan. Angka ini mencakup kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan pokok lain.
Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan metode baru berbasis standar International Labour Organization (ILO) untuk menghitung KHL. Metode ini berusaha mencerminkan realitas kebutuhan rumah tangga secara lebih akurat dan berimbang antardaerah.
KHL bukan hanya angka statistik semata. Ia menjadi acuan penting dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) setiap tahun. Ide dasarnya, yaitu jika UMP bisa mendekati angka KHL, pekerja akan lebih terlindungi secara ekonomi karena upah yang diterima punya peluang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
10 Daerah dengan KHL Tertinggi di Indonesia.
Perbedaan biaya hidup antarwilayah di Indonesia sangat mencolok. Faktor geografis, struktur ekonomi, hingga konektivitas logistik membuat kebutuhan hidup layak tidak bisa disamaratakan. Berdasarkan perhitungan KHL terbaru, berikut adalah 10 daerah dengan KHL tertinggi di Indonesia yang dihimpun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menunjukkan wilayah mana saja dengan tekanan biaya hidup paling besar bagi pekerja.
1. DKI Jakarta
Nilai KHL: Rp5.898.511
Jakarta menempati posisi pertama sebagai daerah dengan KHL tertinggi di Indonesia. Faktor pendorongnya, yaitu biaya perumahan, khususnya sewa kamar kos dan rumah kontrakan yang cukup tinggi. Selain itu, biaya transportasi, harga jasa, dan gaya hidup perkotaan turut meningkatkan pengeluaran minimum pekerja. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta memiliki standar biaya hidup yang paling tinggi dan kompetitif.
2. Kalimantan Timur
Nilai KHL: Rp5.735.353
Kalimantan Timur berada di peringkat kedua, didorong oleh statusnya sebagai wilayah industri energi serta lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Masuknya proyek berskala besar memicu lonjakan permintaan barang dan jasa, terutama di sektor properti dan konsumsi. Dampaknya, harga sewa hunian, makanan, dan jasa pendukung mengalami kenaikan signifikan akibat tekanan inflasi lokal.
3. Kepulauan Riau
Nilai KHL: Rp5.717.082
Sebagai wilayah kepulauan, Kepulauan Riau sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah. Biaya logistik yang tinggi dapat menjadi faktor mahalnya harga kebutuhan pokok. Selain itu, keberadaan kawasan industri dan perdagangan bebas seperti Batam membuat harga barang dan jasa mengikuti dinamika pasar internasional, khususnya Singapura dan Malaysia yang relatif lebih mahal dibanding rata-rata nasional.
4-7. Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan
Nilai KHL: Rp5.314.281
Keempat provinsi berikut memiliki nilai KHL yang identik karena berada dalam satu klaster logistik dan geografis yang sama. Berbeda dengan daerah metropolitan yang mahal karena tingginya konsumsi dan gaya hidup, mahalnya biaya hidup di Papua lebih bersifat struktural. Banyak wilayah permukiman berada di area pegunungan dan pedalaman yang belum terhubung secara optimal oleh jalur darat maupun laut. Dalam kondisi tersebut, pengiriman barang kebutuhan pokok, mulai dari beras, telur, hingga semen seringkali hanya bisa dilakukan melalui pesawat perintis.
8. Bali
Nilai KHL: Rp5.253.107
Tingginya biaya hidup di provinsi ini bukan disebabkan oleh industri berat, melainkan oleh sektor pariwisata internasional. Arus wisatawan mancanegara meningkatkan permintaan terhadap hunian, makanan, dan jasa hiburan yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga.
9-10. Papua Barat dan Papua Barat Daya
Nilai KHL: Rp5.246.172
Permasalahan utamanya serupa dengan wilayah Papua lainnya, yaitu keterbatasan infrastruktur dan tingginya ketergantungan pada pasokan dari luar pulau. Biaya transportasi antarpulau, khususnya melalui pelabuhan Sorong dan Manokwari, membuat harga bahan pangan dan material bangunan lebih mahal.
Tinggalkan Komentar
Komentar